SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) – Harapan masyarakat Kepulauan Meranti untuk mendapatkan kembali akses penghubung yang layak mulai menemukan kepastian. Pemerintah Provinsi Riau memastikan pembangunan Jembatan Panglima Sampul dan Jembatan Selat Akar tetap menjadi prioritas, meski keduanya dikerjakan dengan tahapan berbeda.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Meranti Rahmat Kurnia mengatakan, perkembangan pembangunan kedua jembatan tersebut telah mendapat perhatian pemerintah provinsi.
Untuk Jembatan Panglima Sampul yang berada di Kecamatan Tebingtinggi Barat, pemerintah provinsi akan terlebih dahulu melakukan pembongkaran terhadap bagian jembatan yang masih patah pada tahun ini.
Setelah itu, pembangunan fisik jembatan direncanakan berlangsung secara bertahap. Tahap pertama dijadwalkan dimulai pada 2027, kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua pada 2028.
”Untuk Jembatan Panglima Sampul di Kecamatan Tebingtinggi Barat, tahun ini Pemerintah Provinsi Riau akan melakukan pembongkaran patahan jembatan yang masih ada. Pembangunan fisiknya akan dilakukan bertahap. Tahap pertama pada 2027 dan tahap kedua pada 2028,” ujar pria yang akrab disapa Aang tersebut, Rabu (12/8).
Berbeda dengan Panglima Sampul, pembangunan Jembatan Selat Akar di Kecamatan Tasik Putripuyu akan kembali dilanjutkan pada tahun ini.
Pemerintah menargetkan pekerjaan jembatan tersebut dapat selesai pada 2026. Dengan demikian, akses masyarakat yang selama ini terganggu diharapkan dapat kembali digunakan secara normal.
”Pemerintah menargetkan pekerjaan tersebut dapat dituntaskan pada 2026 sehingga akses masyarakat yang selama ini terganggu bisa kembali normal,” tambahnya.
Menurut Aang, keberadaan kedua jembatan tersebut memiliki peran penting dalam memperkuat konektivitas antarwilayah di Kepulauan Meranti. Sebagai wilayah kepulauan, masyarakat sangat bergantung pada jaringan jalan dan jembatan untuk mendukung berbagai aktivitas.
Infrastruktur tersebut tidak hanya dibutuhkan untuk mobilitas kendaraan. Akses jembatan juga berkaitan langsung dengan distribusi barang, kegiatan pendidikan, pelayanan kesehatan hingga pergerakan ekonomi masyarakat.
”Jembatan ini bukan hanya soal akses kendaraan. Ini menyangkut aktivitas masyarakat, distribusi barang, pendidikan, pelayanan kesehatan dan pergerakan ekonomi,” katanya.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau agar pembangunan kedua infrastruktur tersebut dapat berjalan sesuai rencana. (wir)
