10.000 penari Lancang Kuning sedang disiapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk tampil pada saat Carnival Lancang Kuning yang akan digelar pada 3-5 Mei 2024 mendatang
Tim satuan tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) melakukan pengenalan dan sosialisasi terkait Sistem Aplikasi Aduan Pungli (Si Duli) kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Dengan adanya sistem tersebut, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah melaporkan pungli yang terjadi di pelayanan publik ataupun di luar hal tersebut.
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah mengusulkan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2024 ke Bendahara Umum Daerah (BUD). Bahkan sebagian usulan pencairan THR yang disampaikan OPD sudah terbit Surat Permintaan Pembayaran Dana (SP2D) ke Bank Riau Kepri (BRK) Syariah.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI di Provinsi Riau Bambang Pratama mendukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menjadi leader kepatuhan penyelenggara pelayanan publik. Ia juga menyatakan siap untuk melakukan pendampingan bahkan koordinasi kerja sama sehingga kepatuhan penyelenggara pelayanan publik Pemprov Riau lebih unggul daripada daerah di Riau, dengan harapan Provinsi bisa melakukan pembinaan untuk Kabupaten/Kota.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyiapkan anggaran sebesar Rp170 miliar untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13, bagi para Aparatur Sipil Negera (ASN) nya. Untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 tersebut, Pemprov Riau saat ini sudah mempersiapkan Peraturan Gubernur (Pergub).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau mengusulkan penerimaan tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk tahun 2024.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau telah selesai melakukan evaluasi terhadap APBD murni 2024 milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuantan Singingi (Kuansing). Setelah evaluasi tersebut, selanjutnya pihak Pemkab Kuansing dan DPRD tinggal melakukan penyesuaian atas evaluasi yang diberikan.
