BENGKALIS (RIAUPOS.CO) – Keterlambatan kedatangan mobil tangki pengangkut bahan bakar minyak (BBM) ke Pulau Bengkalis menyebabkan antrean panjang di empat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), Rabu (1/7/2026). Ratusan kendaraan roda dua maupun roda empat tampak mengular menunggu giliran mengisi BBM.
Berdasarkan pantauan di lapangan, antrean terjadi di SPBU Desa Teluk Latak, Desa Senggoro, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, serta SPBU Desa Selatbaru, Kecamatan Bantan.
Kondisi paling padat terlihat di SPBU Jalan Lembaga, Desa Wonosari. Sejak pukul 13.30 WIB, ratusan kendaraan telah mengantre. Namun hingga sekitar pukul 16.00 WIB, pelayanan pengisian BBM belum juga dibuka. Bahkan, petugas SPBU tidak terlihat bersiaga di lokasi pengisian.
“Sudah tiga jam mengantre di bawah terik matahari sampai sore, tetapi minyak belum juga datang. Karena mobil tangki terlambat masuk, masyarakat yang akhirnya menjadi korban,” ujar Andi, warga Desa Senggoro, Rabu (1/7).
Persoalan distribusi BBM itu juga menjadi perhatian perwakilan dari 20 desa di Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan. Mereka meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis segera mengambil langkah nyata agar distribusi BBM dapat menjangkau masyarakat desa yang selama ini bergantung pada pelansir.
Menurut warga, penerapan skema sub-penyalur untuk wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan terpencil (3T) dinilai layak diterapkan di Pulau Bengkalis. Usulan tersebut muncul karena kondisi geografis daerah itu masih menghadapi keterbatasan akses distribusi bahan bakar.
Perwakilan Desa Teluk Lancar, Yandi, menegaskan masyarakat hanya ingin memperoleh kemudahan mendapatkan BBM untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bukan untuk mencari keuntungan.
“Tolonglah kami, kami bukan mau kaya, hanya untuk memenuhi keperluan keluarga sehari-hari,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Udin, warga Pulau Bengkalis. Ia mengingatkan bahwa Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu daerah penghasil minyak bumi terbesar di Provinsi Riau, dengan sebagian wilayahnya berada di Wilayah Kerja Rokan yang dikelola PT Pertamina Hulu Rokan.
“Kalau kami ini penimbun minyak, kami siap ditangkap. Kami hanya untuk keperluan keluarga sehari-hari, bukan untuk kaya bang,” katanya.
Udin berharap Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Pemerintah Kabupaten Bengkalis, serta instansi terkait dapat memberikan kemudahan akses BBM bagi masyarakat desa.
“Harapan kami kepada BPH Migas, Bupati Bengkalis, Pemkab, maupun dinas terkait, permudahlah akses kami untuk mendapatkan BBM,” harapnya. (ksm)
