BENGKALIS (RIAUPOS.CO) – Berbagai persoalan pelayanan kelistrikan di Kabupaten Bengkalis menjadi perhatian dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis bersama PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Riau dan Kepulauan Riau di Pekanbaru. Pertemuan tersebut digelar untuk menindaklanjuti beragam keluhan masyarakat terkait pasokan dan jaringan listrik di sejumlah wilayah.
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bengkalis Hendrik Firnanda Pangaribuan. Dari pihak PLN hadir Senior Manager Perencanaan Deny Fitrian, Manajer Keuangan dan Umum Sigit, Bagian Listrik Perdesaan Dennyendra, Plh Manager PLN Dumai Syahri, serta jajaran PLN Unit Dumai, Bengkalis, dan Duri.
Hendrik mengatakan pihaknya sengaja menghadirkan para camat agar kondisi di lapangan dapat disampaikan secara langsung kepada PLN. Menurutnya, berbagai keluhan masyarakat terkait listrik juga telah banyak diterima anggota DPRD.
Ketua Komisi II DPRD Bengkalis Syafroni Untung mempertanyakan sejumlah kendala teknis yang menyebabkan masyarakat di kawasan perkotaan masih mengalami kekurangan pasokan listrik. Ia meminta PLN memberikan penjelasan yang jelas sehingga DPRD dapat menyampaikan informasi yang tepat kepada masyarakat.
Selain itu, Syafroni juga menyinggung usulan penambahan daya listrik di Kota Duri yang telah diajukan sejak 2024 kepada PLN Unit Duri, namun hingga kini belum memperoleh tanggapan. Ia turut meminta percepatan penyalaan jaringan listrik di Jalan Tegar, Kota Duri, mengingat infrastruktur pendukung sudah tersedia tetapi aliran listrik belum beroperasi.
Anggota DPRD Bengkalis Firman menyoroti pemadaman listrik yang kerap terjadi di Pulau Bengkalis saat azan Maghrib, terutama selama bulan Ramadan. Menurutnya, kondisi tersebut sudah berlangsung lama dan sangat mengganggu aktivitas masyarakat.
Firman juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap banyaknya tiang listrik berbahan kayu di desa-desa yang kondisinya sudah lapuk dan berpotensi membahayakan warga. Ia mencontohkan kejadian tiang tumbang ke badan jalan yang menyebabkan pemadaman listrik secara menyeluruh.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Bengkalis Erwan menyampaikan masih terdapat warga di wilayah Pinggir-Mandau yang belum menikmati aliran listrik. Lokasi yang dimaksud berada di Desa Tasik Serai Dusun Bagan Benio dan Desa Koto Pait Beringin Dusun Solok Bongkal, Kecamatan Talang Mandau. Ia meminta kepastian terkait progres perluasan jaringan listrik ke daerah tersebut.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Bengkalis Tairan juga mengeluhkan kondisi listrik di Kecamatan Talang Mandau yang sering padam saat hujan turun meski tanpa disertai petir. Ia mengungkapkan surat permohonan kepada PLN telah dikirim sejak 2024, namun belum mendapatkan tindak lanjut. Bahkan, menurutnya, ada satu RT di Desa Beringin yang saat waktu Maghrib hanya mampu menyalakan satu lampu.
Keluhan lainnya disampaikan Anggota Komisi II DPRD Bengkalis Zamzami Harun. Ia meminta penjelasan mengenai kendala operasional kabel bawah laut yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat, yang disebut menjadi penyebab PLTD sering mengalami gangguan. Ia juga meminta PLN menyiapkan kabel cadangan agar pemadaman tidak berlangsung lama ketika terjadi kerusakan.
Zamzami turut menyoroti masih adanya wilayah di Pulau Rupat, khususnya kawasan Sungai Empang, yang belum terjangkau jaringan distribusi listrik.
Wakil Ketua III DPRD Bengkalis H Misno menegaskan harapan agar PLN lebih cepat merespons berbagai usulan dan proposal masyarakat yang disampaikan melalui unit-unit PLN di daerah.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Senior Manager Perencanaan PLN Deny Fitrian menjelaskan bahwa gangguan listrik di Kabupaten Bengkalis umumnya dipengaruhi tiga faktor utama, yakni beban puncak penggunaan listrik, gangguan akibat pepohonan, serta keterbatasan infrastruktur.
Menurut Deny, pemadaman kerap terjadi pada rentang pukul 18.00 hingga 22.00 karena tingginya konsumsi listrik pada jam tersebut. Selain itu, keberadaan pohon yang berjarak kurang dari tiga meter dari jaringan listrik juga menjadi penyebab terjadinya korsleting saat hujan dan angin.
Ia menambahkan, kendala utama dalam penyediaan listrik untuk desa-desa yang belum teraliri listrik saat ini berkaitan dengan perizinan kawasan hutan lindung.
Deny menyebutkan dua lokasi di Talang Mandau telah masuk dalam usulan ke Kementerian Kehutanan dan ditargetkan memperoleh izin pada akhir Mei 2026. Untuk mempercepat proses tersebut, PLN juga membutuhkan dukungan dari pemerintah kecamatan dan pihak perusahaan yang berada di wilayah terkait.
Terkait kabel bawah laut menuju Pulau Bengkalis, PLN menyatakan masih menunggu penyelesaian teknis dan akan mengupayakan sistem cadangan agar dampak pemadaman dapat diminimalkan apabila terjadi kerusakan.
Selain itu, PLN menyampaikan program Listrik Desa Tahun 2025 yang didanai melalui APBN telah berjalan di empat lokasi. Saat ini, PLN juga fokus melakukan pemetaan titik-titik gangguan, pemangkasan pohon secara berkala, serta penggantian tiang kayu yang telah lapuk dengan tiang beton sebagai upaya meningkatkan keandalan layanan kelistrikan.(gem)
