Rabu, 16 Oktober 2024

Bertemu PM Kamboja, Presiden RI Bahas Kerja Sama Sektor Bilateral

- Advertisement -

AUSTRALIA (RIAUPOS.CO) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas kerja sama Bilateral dengan Kamboja setelah bertemu dengan Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet di Australia, Selasa (5/3).

Presiden Jokowi bersama Perdana Menteri Kamboja tersebut membahas penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Kamboja dalam menyambut perayaan 65 tahun hubungan diplomatik kedua negara.

- Advertisement -

Dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi menyampaikan harapan untuk memperkuat kerja sama di berbagai sektor bilateral dan sekaligus mengucapkan terima kasih atas dukungan Kamboja selama Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun lalu.

“Kita sadari ASEAN masih miliki pekerjaan rumah untuk implementasi kesepakatan ASEAN dan selesaikan krisis Myanmar. Indonesia akan terus dukung keketuaan Laos tahun ini terutama dalam implementasi 5PC,” ujar Presiden Jokowi dikutip dari setneg.go.id.

Baca Juga:  Pj Gubri Hadiri Peluncuran GovTech Bersama Presiden

Adapun pertemuan bilateral tersebut secara garis besar adalah peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi melalui pengembangan konektivitas dan infrastruktur, baik sektor udara maupun laut.

Kemudian terkait investasi, Presiden menyebut bahwa BUMN Indonesia siap berkontribusi dan menjadi mitra utama pada sektor perkeretaapian dan infrastruktur. ‘’Selain itu kita juga perlu terus mendorong interaksi antar sektor bisnis untuk perkuat perdagangan dan investasi,” kata Jokowi dalam keterangan resminya, Selasa (5/3).

Soal isu pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Jokowi pun mengapresiasi dukungan pemerintah Kamboja dalam penanganan WNI yang menjadi korban.

- Advertisement -

Lantas ia menekankan perlunya meningkatkan kerja sama dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang antara negara asal dan negara tujuan, serta implementasi Nota Kesepahaman (MoU) Pemberantasan Kejahatan Transnasional tahun 2023. “MoU Pemberantasan Kejahatan Transnasional tahun 2023 perlu segera diimplementasikan, terutama pertukaran informasi intelijen dan peningkatan kapasitas kepolisian kedua negara,” tegas Jokowi.(jpg)

Baca Juga:  KPU Anggap Laporan PTUN PDIP Salah Alamat

AUSTRALIA (RIAUPOS.CO) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas kerja sama Bilateral dengan Kamboja setelah bertemu dengan Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet di Australia, Selasa (5/3).

Presiden Jokowi bersama Perdana Menteri Kamboja tersebut membahas penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Kamboja dalam menyambut perayaan 65 tahun hubungan diplomatik kedua negara.

Dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi menyampaikan harapan untuk memperkuat kerja sama di berbagai sektor bilateral dan sekaligus mengucapkan terima kasih atas dukungan Kamboja selama Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun lalu.

“Kita sadari ASEAN masih miliki pekerjaan rumah untuk implementasi kesepakatan ASEAN dan selesaikan krisis Myanmar. Indonesia akan terus dukung keketuaan Laos tahun ini terutama dalam implementasi 5PC,” ujar Presiden Jokowi dikutip dari setneg.go.id.

Baca Juga:  Pj Gubri Hadiri Peluncuran GovTech Bersama Presiden

Adapun pertemuan bilateral tersebut secara garis besar adalah peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi melalui pengembangan konektivitas dan infrastruktur, baik sektor udara maupun laut.

Kemudian terkait investasi, Presiden menyebut bahwa BUMN Indonesia siap berkontribusi dan menjadi mitra utama pada sektor perkeretaapian dan infrastruktur. ‘’Selain itu kita juga perlu terus mendorong interaksi antar sektor bisnis untuk perkuat perdagangan dan investasi,” kata Jokowi dalam keterangan resminya, Selasa (5/3).

Soal isu pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Jokowi pun mengapresiasi dukungan pemerintah Kamboja dalam penanganan WNI yang menjadi korban.

Lantas ia menekankan perlunya meningkatkan kerja sama dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang antara negara asal dan negara tujuan, serta implementasi Nota Kesepahaman (MoU) Pemberantasan Kejahatan Transnasional tahun 2023. “MoU Pemberantasan Kejahatan Transnasional tahun 2023 perlu segera diimplementasikan, terutama pertukaran informasi intelijen dan peningkatan kapasitas kepolisian kedua negara,” tegas Jokowi.(jpg)

Baca Juga:  Posisi Presiden dalam Pemilihan Umum
Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

spot_img
spot_img

Terbaru

spot_img

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari