KAMPAR (RIAUPOS.CO) – Ratusan warga bersama mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sungai Sarik serta Empat Kota Setingkai Lubuk Agung menggelar aksi demonstrasi dengan mendobrak gerbang Kantor Bupati Kampar di Bangkinang, Kamis (13/11).
Aksi tersebut menuntut Pemerintah Kabupaten Kampar segera memperbaiki Jembatan Sungai Sarik yang kondisinya kini lapuk dan membahayakan keselamatan warga.
Koordinator umum aksi, Putra Rahmat Ilahi, dalam orasinya menyampaikan bahwa jembatan penghubung antara Desa Sungai Sarik dan Empat Kota Setingkai itu sudah berada pada kondisi kritis.
’’Kayunya lapuk, besinya keropos. Jangan tunggu ada korban dulu baru pemerintah turun tangan,’’ tegasnya.
Selain menuntut percepatan pembangunan jembatan permanen, massa juga meminta transparansi anggaran proyek infrastruktur di Kecamatan Kampar Kiri yang dinilai tidak berjalan merata.
Massa menyatakan akan tetap bertahan hingga dapat bertemu langsung dengan pimpinan daerah. Perwakilan masyarakat, Heriyanto Sembiring, menegaskan bahwa jembatan itu merupakan satu-satunya akses utama warga menuju pasar dan pusat aktivitas ekonomi.
‘’Kami datang bukan untuk anarkis. Kami hanya ingin mengingatkan pemerintah agar segera memperbaikinya. Kalau jembatan itu putus, habis semua urusan masyarakat,’’ ujarnya.
Wabup Pastikan Anggaran Jembatan Masuk APBD 2026
Desakan massa akhirnya direspons Wakil Bupati Kampar, Misharti, yang turun langsung menemui para demonstran.
Dalam dialog terbuka, Misharti mengapresiasi warga yang telah menyampaikan aspirasi secara damai. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap persoalan masyarakat.
Sebagai langkah konkret, Wakil Bupati memastikan bahwa pembangunan Jembatan Sungai Sarik menjadi prioritas dan sudah diputuskan masuk dalam anggaran APBD 2026.
‘’Pemerintah Kabupaten Kampar tidak menutup mata. Aspirasi ini akan kami bahas bersama dinas terkait agar solusi segera dirumuskan. Pembangunan jembatan Sungai Sarik akan dilakukan pada tahun anggaran 2026,’’ janji Misharti di hadapan massa.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas serta mempercayakan penyelesaian permasalahan melalui mekanisme resmi pemerintahan.
‘’Aspirasi ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Pemerintah hadir untuk rakyat,’’ tutupnya.(kom)
