RIAUPOS.CO – PEMERINTAH Kabupaten Bengkalis menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait usulan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi di Ruang Rapat Hang Tuah Lantai II Kantor Bupati Bengkalis, Jumat (22/5). Kegiatan tersebut membahas rencana pengembangan kawasan pendidikan terpadu di Kabupaten Bengkalis.
FGD dipimpin langsung Wakil Bupati Bengkalis H Bagus Santoso didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Hadi Prasetyo, Sekretaris Dinas Pendidikan Muthu Saily, Dewan Pendidikan Kabupaten Bengkalis, Sekretaris Bappeda Syahrudin, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Kegiatan itu juga dihadiri perwakilan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Riau, yakni Safwan Mahendra dan Agustina Eka Saputri, Direktorat SMA Kemendikdasmen Oky Setyawan, serta Tim Ahli Direktorat SMA Kemendikdasmen Kiki Rachmat.
Kepala Dinas Pendidikan Bengkalis Hadi Prasetyo menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tertanggal 20 Februari 2026 yang ditandatangani Prof Abdul Mu’ti terkait dukungan pendidikan dalam program Sekolah Nasional Terintegrasi.
Sebagai tindak lanjut, melalui surat Bupati Bengkalis tertanggal 3 Maret 2026, pemerintah daerah telah mengusulkan sejumlah lokasi potensial untuk pembangunan sekolah tersebut.
“Dalam usulan itu terdapat lima calon lokasi, yakni di Kecamatan Bengkalis, Bantan, Bukit Batu, Mandau dan Pinggir,” jelas Hadi.
Ia menambahkan, dari lima lokasi yang diajukan, Kecamatan Bengkalis menjadi perhatian pihak kementerian. Tim verifikasi dari kementerian bersama pihak terkait juga telah turun ke lapangan untuk meninjau lokasi yang diusulkan.
“Untuk Kabupaten Bengkalis sendiri mengambil pola konsolidasi dalam pengembangan Sekolah Nasional Terintegrasi,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan BPMP Riau Safwan Mahendra menjelaskan bahwa Sekolah Nasional Terintegrasi merupakan konsep pendidikan terpadu yang menggabungkan jenjang SD, SMP, hingga SMA dalam satu sistem manajemen dan tata kelola pendidikan.
Menurut Safwan, pemerintah daerah diminta menyediakan lahan seluas sekitar 20 hingga 32 hektare untuk kawasan pendidikan terpadu bertaraf internasional tersebut.
“Seluruh jenjang pendidikan nantinya berada dalam satu manajemen yang dipimpin seorang direktur dan membawahi kepala sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan,” terangnya. (ifr/ksm)
