KAMPAR (RIAUPOS.CO) – Ratusan warga dari delapan perumahan di kawasan Rimbopanjang, Kabupaten Kampar, melakukan pembongkaran median Jalan Pekanbaru-Bangkinang, Ahad (3/5). Aksi ini dipicu sulitnya akses putar balik akibat jarak U-turn yang dinilai terlalu jauh.
Pembongkaran dilakukan pada pembatas jalan nasional yang berada di bawah flyover Tol Pekanbaru-Padang. Warga memindahkan batu median agar kendaraan bisa lebih mudah berputar arah menuju kawasan perumahan mereka.
Selama ini, akses putar balik yang tersedia disebut mencapai jarak sekitar 5 kilometer. Kondisi tersebut membuat warga kesulitan saat hendak kembali ke rumah, sehingga memicu ketidaknyamanan dalam aktivitas sehari-hari.
Salah seorang tokoh masyarakat, Edward Edy, menyampaikan bahwa persoalan ini sudah berlangsung lama. Ia mengungkapkan warga telah berulang kali mengajukan permohonan kepada pemerintah agar dibuatkan U-turn yang lebih dekat, namun belum mendapat tanggapan.
Menurutnya, aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya bersama warga agar akses menuju perumahan menjadi lebih mudah dan tidak lagi memutar jauh.
Edward juga berharap langkah yang dilakukan warga dapat menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Riau. Ia menginginkan agar lokasi median yang telah dibongkar bisa dijadikan titik U-turn permanen.
Ia menambahkan, selama ini banyak warga yang terpaksa melawan arus demi mencapai rumah. Kondisi tersebut dinilai berbahaya dan telah menyebabkan sejumlah kecelakaan, bahkan hingga menimbulkan korban jiwa.
Hal senada disampaikan tokoh masyarakat lainnya, Ali. Ia menegaskan bahwa melawan arus jelas melanggar aturan lalu lintas dan sangat berisiko. Namun kondisi itu terpaksa dilakukan karena jarak putar balik yang terlalu jauh.
Ali menyebut, idealnya setiap satu kilometer tersedia akses U-turn, terlebih di kawasan yang padat perumahan seperti Rimbopanjang.
Sementara itu, pihak Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Riau mengaku telah menerima informasi terkait pembongkaran median jalan tersebut. Melalui PPK 1.4 BPJN Riau, Afdirman Jufri menyampaikan bahwa seharusnya persoalan ini diajukan melalui mekanisme resmi.
Ia menjelaskan, usulan tersebut dapat dibahas dalam forum lalu lintas yang melibatkan berbagai pihak, seperti Kementerian Perhubungan, BPTD, Dirlantas, dan instansi terkait lainnya. Saat ini, pihaknya akan melaporkan kejadian tersebut ke pimpinan untuk ditindaklanjuti. (ilo)
