PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pemerintah Kota Pekanbaru terus mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di bawah kepemimpinan Wali Kota Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM. Pada tahun 2026, perbaikan dan pengaspalan jalan rusak ditargetkan melampaui capaian tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 42 kilometer ruas jalan di berbagai wilayah kota.
Program tersebut tidak hanya difokuskan pada ruas jalan utama atau protokol di pusat kota. Pemko juga mengarahkan pembangunan ke kawasan permukiman serta daerah pinggiran yang masih membutuhkan peningkatan akses infrastruktur.
“Targetnya tahun ini harus lebih tinggi dari tahun kemarin. Kalau tahun kemarin 42 kilometer, tahun ini harus lebih dari 42 kilometer,” ujar Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, baru-baru ini.
Menurut Agung, pemerataan pembangunan menjadi perhatian utama pemerintah kota agar manfaat infrastruktur dapat dirasakan masyarakat secara luas.
“Kami ingin pembangunan infrastruktur ini dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya jalan utama, tetapi juga sampai ke lingkungan permukiman,” katanya.
Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru menunjukkan hingga pertengahan tahun, sekitar 13 kilometer jalan rusak telah selesai diperbaiki. Sementara sejumlah ruas lainnya masih dalam proses pengerjaan dan akan dilaksanakan secara bertahap.
Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru Edward Riansyah menjelaskan, program perbaikan jalan tahun ini tersebar di 15 kecamatan dengan penanganan awal pada 17 ruas jalan.
“Sampai saat ini sudah 13 kilometer jalan rusak yang rampung kita perbaiki,” ujarnya, akhir pekan lalu.
Beberapa ruas yang telah maupun sedang diperbaiki antara lain Jalan Teluk Leok, Jalan Cemara Kipas, Jalan Rindang, Jalan Bunga Raya, Jalan Rambutan, Jalan Khadijah Ali, Jalan Beringin, dan Jalan Pesisir.
Jalan Lingkungan dan Drainase Turut Menjadi Prioritas
Selain memperbaiki jalan utama, Pemko Pekanbaru juga meningkatkan pembangunan infrastruktur lingkungan melalui program semenisasi jalan dan pembenahan drainase.
Pemeliharaan jalan lingkungan telah dilakukan sepanjang sekitar 7.000 meter yang tersebar di 15 kecamatan. Di saat yang sama, pembersihan saluran drainase juga terus dilakukan guna mengurangi risiko banjir.
Program tersebut terintegrasi dengan bantuan keuangan sebesar Rp100 juta per RW yang diprioritaskan untuk pembangunan jalan lingkungan dan drainase.
Untuk mempercepat pelayanan di lapangan, Pemko juga menempatkan petugas Operasi dan Pemeliharaan (OP) di setiap kecamatan. Setiap kecamatan diperkuat 10 petugas lengkap dengan kendaraan operasional dan peralatan pendukung.
Kebijakan ini bertujuan agar persoalan lingkungan seperti sampah, drainase, dan infrastruktur ringan dapat segera ditangani tanpa harus menunggu intervensi organisasi perangkat daerah (OPD) teknis.
“Dengan sarana ini, camat bisa bergerak cepat menangani persoalan di lapangan,” kata Agung.
Gandeng Swasta untuk Percepat Pembangunan
Dalam upaya mempercepat pembangunan, Pemko Pekanbaru juga menjalin kolaborasi dengan pihak swasta. Skema kerja sama tersebut dinilai mampu menghemat anggaran daerah hingga miliaran rupiah.
Beberapa di antaranya yakni efisiensi sekitar Rp17 miliar dari pembangunan halte, pembangunan taman di Simpang Sebidang depan Purna MTQ senilai sekitar Rp4 miliar bersama RS Awal Bros, serta pemugaran u-turn di depan Mal Pekanbaru Jalan Sudirman dengan nilai sekitar Rp3 miliar bersama pengelola Mal Pekanbaru.
“Skema kolaborasi ini akan terus diperluas agar pembangunan berjalan lebih cepat tanpa membebani APBD secara penuh,” tegasnya.
Jemput Dukungan Pemerintah Pusat
Selain memanfaatkan kolaborasi dengan sektor swasta, Agung Nugroho juga aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat untuk memperkuat pembangunan melalui dukungan APBN.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah bertemu Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta pada tahun lalu. Dalam kesempatan tersebut, Agung menyerahkan sejumlah dokumen terkait rencana pembangunan Kota Pekanbaru.
Selain membahas infrastruktur, ia juga menyampaikan persoalan pengelolaan sampah kepada AHY yang saat ini menjabat Ketua Satgas Percepatan Pengelolaan Sampah Nasional.
“Alhamdulillah kami diterima langsung oleh Mas Menko AHY. Kami menunjukkan beberapa rencana pembangunan di Pekanbaru,” ujarnya.
Sebelumnya, Agung juga bertemu Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo untuk membahas sejumlah proyek strategis, termasuk rencana pembangunan Jembatan Siak V dan jalan lingkar yang terhubung dengan Tol Pekanbaru.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjemput pembangunan agar proyek strategis nasional dapat direalisasikan di Kota Pekanbaru.
“Ini sangat penting untuk masyarakat, terutama Jembatan Siak V yang akan membuka akses Tenayan ke Okura,” jelasnya.
Warga Mulai Rasakan Hasil Pembangunan
Program percepatan pembangunan infrastruktur yang dijalankan Pemko Pekanbaru mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Warga RT 03 RW 02 Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Binawidya, mengapresiasi perbaikan Jalan Kamboja II yang sebelumnya mengalami kerusakan selama bertahun-tahun.
Ketua RT 03 Emil S mengatakan perbaikan jalan dilakukan setelah Wali Kota Agung Nugroho meninjau langsung lokasi saat berolahraga pagi.
“Alhamdulillah, baru pekan lalu ditinjau Pak Wali, sekarang Jalan Kamboja II sudah selesai diperbaiki,” katanya.
Kasturi, warga setempat, menyebut Jalan Kamboja II merupakan jalur alternatif yang cukup penting ketika terjadi kepadatan lalu lintas di kawasan HR Soebrantas–Soekarno Hatta.
“Sudah belasan tahun rusak, zaman Pak Agung ini baru diperbaiki,” ujarnya.
Penataan DAS Sungai Siak Jadi Ruang Publik Baru
Selain fokus pada jalan dan drainase, Pemko Pekanbaru juga mulai menyiapkan penataan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Siak di bawah Jembatan Siak I.
Lahan seluas sekitar satu hektare tersebut akan dikembangkan menjadi ruang terbuka hijau biru (RTHB) yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga dan berekreasi.
Pembangunan kawasan itu akan didukung dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan dengan estimasi nilai sekitar Rp5 miliar.
Sebelum proyek dimulai, Pemko akan melakukan penertiban bangunan liar yang berada di lokasi tersebut. Tercatat sebanyak 11 kepala keluarga akan direlokasi ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
Agung memastikan proses penataan dilakukan secara persuasif dengan tetap memperhatikan hak-hak warga terdampak.
“Kita sudah diskusi, mereka bersedia dipindahkan ke tempat yang layak,” katanya.
Melalui berbagai program tersebut, Pemko Pekanbaru menegaskan komitmennya untuk membangun kota secara merata. Fokus pembangunan tidak hanya pada perbaikan jalan, tetapi juga mencakup peningkatan layanan lingkungan, kolaborasi pembiayaan pembangunan, hingga penyediaan ruang kota yang lebih layak dan berkelanjutan. (ali)
