KUANSING (RIAUPOS.CO) – KERJA keras dan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuantan Singingi (Kuansing) dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kesehatan pada masyarakat Kuansing secara menyeluruh (Semesta) lewat program Universal Health Coverage (UHC) dalam kurun waktu hampir 2 tahun terakhir membuahkan hasil.
Bupati Kuansing Dr H Suhardiman Amby MM meraih penghargaan UHC dari Presiden RI Joko Widodo. Penghargaan diberikan Wakil Presiden KH Maaruf Amin di Krakatau Grand Ball Room Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur, Kamis (8/8) dalam “Satu Dekade Program JKN-KIS untuk Negeri sebagai Wujud Nyata Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Kesehatan Bagi Masyarakat Indonesia”.
Orang nomor satu di Negeri Jalur itu pun merasa senang saat dihubungi Riau Pos usai menerima penghargaan.
Dia menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan ini, serta menegaskan kalau penghargaan itu bentuk komitmen Pemkab Kuansing untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakatnya. Menjadi motivasi pemerintah daerah lain untuk lebih aktif dalam mengimplementasikan program JKN-KIS demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Pelaksanan UHC adalah jaminan kesehatan semesta dengan bekerja sama bersama BPJS Kesehatan. Ada sekitar Rp105 miliar yang disiapkan dalam pelaksanaan program UHC setiap tahun sharing budget pusat, Pemkab Kuansing dan Pemprov Riau.
Saat menjadi bupati, Suhardiman memutar otak mencari gagasan bagaimana semua masyarakat di Kuansing bisa terlayani dengan baik kesehatannya. Baik bagi ibu-ibu hamil, melahirkan, jompo, lanjut usia, masyarakat kurang mampu mendapat pelayanan yang cepat, tepat, mudah dan gratis.
Program UHC yang memang menjadi program nasional dipadukannya menjadi program unggulan dibidang kesehatan di Kuansing. Dia meminta Dinas Kesehatan membenahi Puskesmas dengan menjadikannya sebagai pusat pelayanan kesehatan pertama di kecamatan. Di mana tentu saja harus menjadi BLUD sehingga Puskesmas bisa melakukan kebijakan dengan cepat untuk masyarakat.
Lalu, untuk menggesa pelaksanaan UHC di Kuansing, dikembangkan dengan program kesehatan pemkab lainnya, seperti homecare, program jemput antar melahirkan (Jamela), Halodokter, PSC 119 dan lainnya. Di mana hanya dengan menunjukan kartu penduduk (KTP), semua bisa gratis, layanan mudah, cepat dan hebat.
“Pelaksanaan UHC di Kuansing sudah 98,98 persen dari jumlah penduduk. Melampaui batas minimal 95 persen yang dipatok pemerintah pusat,” kata bupati lagi.
Dengan program itu, masyarakat Kuansing bisa mendapatkan layanan kesehatan semesta secara prima, tidak ada lagi warga yang takut-takut memikirkan biaya berobat seperti dulu. “Output dari semua itu, dalam jangka panjang, anak-anak Kuansing tumbuh dengan sehat dan cerdas. Sehingga berdampak pada kemajuan Kuansing kedepan,” kata Bupati Suhardiman Amby.
Alasan itu pula yang membuat bangunan gedung-gedung baru tidak terlihat dalam tiga tahun terakhir ini. “Memang saya sengaja menunda pembangunan gedung-gedung baru dulu. Itu karena saya ingin fokus membangun fasilitas pelayanan masyarakat lebih dulu seperti bidang kesehatan dan lainnya,” sebut Bupati Suhardiman Amby lagi.
Dijelaskan bupati, pembenahan fasilitas yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat sudah selayaknya didahulukan. Di bidang kesehatan, pemkab fokus bagaimana masyarakat Kuansing bisa gratis berobat dan terlayani oleh Puskesmas hingga rumah sakit (RSUD) melalui program yang disiapkan pemkab. Sekarang semua masyarakat Kuansing sudah bisa dilayani berobat hanya dengan menunjukkan KTP masing-masing.
Namun jika masih ada yang belum terlayani, dia meminta segera lapor ke kepala desa. Misal, tidak bisa berobat gratis di Puskesmas maupun rumah sakit karena BPJS Kesehatan masih berstatus mandiri dan tertunggak.
“Kalau BPJS Kesehatannya menunggak, berarti kan tergolong tidak mampu. Sebaiknya lapor ke kepala desa, biar nanti dimasukan dalam pendataan agar BPJS Kesehatannya bisa gratis,” papar bupati.
“Sekali lagi, ini komitmen kita dari awal untuk menjamin kesehatan masyarakat. Ini kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Oleh karena itu, kami berkomitmen menjalan program berobat gratis atau UHC ini. Ini semua untuk masyarakat Kuansing. Mohon dukungan dari masyarakat agar kami bisa terus melanjutkan program yang baik ini,” ujarnya lagi.
Dalam peningkatan program UHC ini, Bupati Suhardiman Amby menyampaikan, Pemkab Kuansing melalui Dinas Kesehatan, RSUD, Puskemas dan fasilitas kesehatan telah meningkatkan alat-alat penunjang kesehatan.
Akreditasi semua Puskemas dan RSUD pemerintah pun telah mengadakan penambahan ambulan untuk program Jamela dan PSC 119. RSUD Teluk Kuantan juga telah melakukan pengadaan alat kesehatan yang lebih baik dan berteknologi tinggi.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Kuansing Dr Trian Zulhadi yang ikut mendampingi Bupati Kuansing Dr H Suhardiman Amby MM bersama Pj Sekda dr H Fahdiansyah SpOg, Kadis Sosial PMD Erdiansyah, Plt Kadiscapil Mahviyon Trikon Putra, Kadis DP2KBP3A Aswandi SKM dan Dirut RSUD dr Benni Antomy MKed (an) SpAn mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy dalam acara itu menyebutkan terdapat 320 kabupaten/kota yang telah melaksanakan program UHC.
Di Kuansing, pelaksanaan program UHC dimulai 1 Desember 2022 lalu. Program UHC sendiri sekarang sudah mencapai realisasi 98,98 persen dari jumlah penduduk Kuansing sebesar 360.581 jiwa per Juni 2024. “Hanya sekitar 3.000 yang belum terjangkau atau 1,02 persen,” kata Trian Zulhadi.
Namun Diskes Kuansing bersama BPJS Kesehatan, bersama dinas terkait seperti Dinas Sosial PMD, Disdukcapil, kecamatan dan desa, segera melakukan pendataan masyarakat Kuansing yang belum tercapai program UHC. Sehingga nanti program UHC di Kuansing bisa mencapai 100 persen.
Sebagai dinas yang bertugas membidangi pelayanan, sesuai arahan Bupati Kuansing telah menyampaikan pada seluruh pegawai lingkup kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik pada masyarakat, cepat dan tepat.
Bila ada masyarakat yang ternyata belum tercover dalam program UHC, Diskes menyarankan segera lapor ke Dinas Sosial PMD dan desa untuk masuk program rehab pelayanan kesehatan, sehingga ke depan, bisa berobat gratis.(adv)
