26.2 C
Pekanbaru
Kamis, 10 Oktober 2024
spot_img

THR dan Gaji Ke-13 Cair Penuh

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Pemerintah memastikan pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13. Pencairannya full atau penuh beserta tunjangan-tunjangan di dalamnya. Sebelumnya, selama empat tahun sejak 2020, pembayaran THR dan gaji ke-13 tidak dilakukan secara penuh. Sebab, mempertimbangkan dinamika ekonomi, terutama dampak pandemi Covid-19.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, terkait waktu pembayaran, THR paling cepat dibayarkan 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idulfitri. ’’Jika belum dibayarkan, dapat dibayarkan setelah Hari Raya Idulfitri. Sementara untuk gaji ke-13 dibayarkan bulan Juni 2024. Jika belum dibayarkan, dapat dibayarkan setelah bulan Juni 2024,’’ ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (15/3).

- Advertisement -Honda Promo

Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, memastikan pencairan THR dan gaji ke-13 juga mengikuti skema kenaikan gaji yang ditetapkan per 1 Januari 2024. Yakni, untuk PNS kenaikan gaji 8 persen, sementara untuk pensiunan sebesar 12 persen.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. ’’Ini karena gaji naik 8 persen, maka THR juga naik 8 persen. Untuk pensiun, naiknya 12 persen,’’ jelas Menkeu.

- Advertisement -Go Green

Kementerian/Lembaga (K/L) dapat mulai mengajukan surat perintah membayar dan surat perintah pencairan dana ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mulai H-10. Ani menyebut THR 2024 diberikan kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan.

Terdiri atas ASN pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri sekitar 1,9 juta orang; ASN daerah (ASND) sekitar 3,3 juta orang, termasuk guru ASND yang menerima tunjangan profesi guru sekitar 1,1 juta orang; guru ASND yang menerima tamsil (tambahan penghasilan) sekitar 503,4 ribu orang; serta pensiunan dan penerima pensiun sekitar 3,5 juta orang.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas turut memerinci siapa saja penerima THR dan gaji ke-13. Pertama, PNS dan calon PNS. Kedua, PPPK. ’’Jadi, honorer yang sudah diangkat PPPK berhak menerima,’’ ucapnya.

Baca Juga:  Agus Rahardjo Tidak Maju Jadi Calon Pimpinan KPK

Kemudian, prajurit TNI; anggota Polri; pejabat negara; wakil menteri; staf khusus lingkungan K/L; Dewan Pengawas KPK; pimpinan dan anggota DPRD; hakim ad hoc; serta pimpinan, anggota, dan pegawai non aparatur sipil negara LNS.

Anas memerinci, komponen THR yang diberikan kepada ASN dari instansi pemerintah pusat sebesar gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pokok (tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum), dan tunjangan kinerja per bulan. Sedangkan komponen THR pensiun yang diberikan meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan.

Untuk instansi pemerintah daerah, komponen yang diberikan sebesar gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pokok (tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum). Dan, paling banyak tunjangan kinerja daerah/tambahan penghasilan yang diterima dalam sebulan, dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan.

’’Sementara itu, guru dan dosen yang tidak mendapat tunjangan kinerja/tambahan penghasilan diberi tunjangan profesi guru/tambahan penghasilan guru dan tunjangan profesi dosen yang dibayarkan per bulan,’’ jelas mantan Bupati Banyuwangi itu.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menambahkan, pemberian THR dan gaji ke-13 adalah bagian dari apresiasi pemerintah atas kerja keras dari para aparatur negara. Terutama dalam mendukung program pembangunan nasional.

’’Sekaligus untuk menjaga tingkat daya beli masyarakat melalui pembelanjaan aparatur negara,’’ jelas Tito.

Ani melanjutkan, pencairan THR dan gaji ke-13 diharapkan bisa menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Ramadan dan Idul Fitri merupakan salah satu momentum untuk mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat. ’’Kita harap akan meningkatkan daya beli. Saya juga berharap para ASN menggunakan dan membelanjakan untuk produk-produk dalam negeri, untuk mendorong ekonomi lokal, supaya ini benar-benar bermanfaat,’’ jelasnya.

Baca Juga:  THR Tidak Boleh Dicicil

Dari sisi anggaran, THR dan gaji ke-13 secara umum teralokasi dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2024 melalui anggaran pada K/L, Bagian Anggaran Bendahara Negara (BA BUN), serta transfer ke daerah (TKD).

Perkiraan keperluan anggaran THR sekitar Rp18 triliun untuk ASN pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri. Kemudian, keperluan ASN daerah sekitar Rp21,1 triliun dan bisa ditambahkan dari APBD TA 2024, sesuai kemampuan fiskal masing-masing pemerintah daerah dan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pada BA BUN sekitar Rp11,7 triliun untuk pensiunan dan penerima pensiun.

Pada 2019 sebelum Covid-19 melanda, THR dan gaji ke-13 diberikan berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/umum, dan 100 persen tunjangan kinerja (tukin). ’’Dengan demikian, ASN mendapatkan 14 kali gaji dalam setahun. Yaitu 12 (gaji reguler bulanan) plus THR, plus gaji ke-13,’’ ujar Ani.

Pada 2020, THR hanya diberikan kepada aparatur negara tertentu di bawah eselon II serta pensiunan. Tidak diberikan THR kepada pejabat negara, eselon I, eselon II, dan sebagainya. Komponen THR dan gaji ke-13 saat itu terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan/umum tanpa tunjangan kinerja.

Pada 2021, THR dan gaji ke-13 diberikan kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan tanpa tunjangan kinerja. Komponennya terdiri atas gaji pokok dan tunjangan melekat seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan/fungsional/umum. Kondisi itu berlanjut pada 2022. Yakni, komponen THR dan gaji ke-13 sama dengan 2021 ditambah tunjangan kinerja 50 persen.

Kemudian pada 2023, kondisi ekonomi membaik. THR dan gaji ke-13 sebesar gaji/pensiunan pokok, tunjangan melekat, tunjangan jabatan/umum, serta tunjangan kinerja/tunjangan profesi guru/tunjangan profesi dosen/tunjangan profesor sebesar 50 persen.(dee/c18/ttg/das)






Reporter: Redaksi Riau Pos Riau Pos
Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos
spot_img

BERITA LAINNYA

53 Sertifikat Izin Edar Diserahkan ke Pelaku Usaha Pangan Segar

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menyerah sebanyak 53 Sertifikat Registrasi Izin Edar untuk komoditas Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PDUK) kepada perwakilan pelaku usaha sayuran hidroponik, Selasa (8/10).

325 Pedagang Terdata

Setelah Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melakukan penutupan semnetara kawasan kuliner Jalan Cut Nyak Dhien, Selasa (8/10) malam, kawasan yang biasanya ramai kini sepi. Pemko sendiri sampai kemarin sudah mendata sebanyak 325 pedagang yang akan berada di bawah pengelolaan pemko.

FKIP Unri-LAMR-FST Universitas PGRI Sumbar Jalin Kerja Sama

FAKULTAS Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Riau (Unri) menjalin perjanjian kerja sama (MoU) dengan dua lembaga sekaligus. Yakni Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Universitas PGRI Sumatera Barat pada Selasa (8/10) di ruang senat lantai 2 kampus tersebut.

Pj Sekda Kampar Berharap Mahasiswa Umri Manfaatkan Rumah Susun

PJ Bupati Kampar Hambali SE MBA MH yang diwakili  Pj Sekda Kampar Ramlah SE MSi menyaksikan dan mendampingi Menko PMK Muhadjir Effendy saat peresmian rumah susun (Rusun) Universitas Muhammadiyah Riau (Umri) di halaman Kampus Utama  Umri Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru, Rabu (9/10).