JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Pemerintah mengevaluasi kredit usaha rakyat (KUR). Alasannya, pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kerap dikeluhkan.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, pemerintah sedang membuat formulasi pembiayaan yang ramah bagi pengusaha UMKM. Selama ini KUR belum maksimal dan optimal. Tetapi, lanjut dia, tidak berarti program kredit usaha rakyat yang berjalan selama ini gagal. ’’Kementerian UMKM bersama Kemenko Bidang Perekonomian dan Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat melakukan evaluasi untuk penyempurnaan KUR, kata Maman di sela peresmian Ansor Stokis di Jakarta, Ahad (8/12).
Seperti diketahui, KUR dijalankan pemerintah untuk mengatasi permodalan usaha kecil. Salah satu keunggulannya adalah suku bunga kredit tergolong rendah. Namun, dalam praktiknya, pengusaha UMKM kerap kesulitan untuk mengakses KUR karena ada syarat agunan atau jaminan dan yang lainnya.
Maman juga menyampaikan, Kementerian UMKM bersama Kemenkeu sedang menyiapkan badan layanan umum (BLU). ’’Tujuannya, menyalurkan kredit ke pengusaha UMKM. Bunganya jauh lebih rendah dan tidak memberatkan,’’ katanya.
Namun, dia belum menyampaikan detail besaran bunganya. Hanya, BLU untuk pembiayaan UMKM itu diperkirakan lahir pada Januari atau Februari tahun depan.
Dalam kesempatan tersebut, keluhan akses modal usaha lewat KUR disampaikan langsung oleh Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin. Dari 4.000-an UMKM jaringan Ansor yang mereka dampingi, hanya 2.000 UMKM yang bisa mengakses untuk mendapatkan kucuran modal KUR. ’’Betapa sulit akses (permodalan) KUR,’’ ujarnya.
Addin mengatakan, untuk mendapatkan KUR Rp50 juta misalnya, ada syarat jaminan. Sementara, pengusaha UMKM yang membutuhkan modal kecil itu tidak memiliki aset yang bisa dijadikan agunan ke bank.
Dia menyambut baik rencana dari OJK yang akan membuat regulasi sistem credit scoring. Dengan sistem tersebut, UMKM dengan kondisi tertentu tidak perlu menyiapkan agunan.(jpg)
