PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengajukan tambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis biosolar dan pertalite. Usulan tersebut disampaikan karena kebutuhan BBM meningkat dan antrean kendaraan di sejumlah SPBU, terutama untuk mendapatkan biosolar, masih terjadi.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Riau Ismon mengatakan, tambahan kuota yang diajukan mencapai 99.700 kiloliter (kl) untuk biosolar dan 99.556 kl untuk pertalite.
“Pemprov Riau telah mengajukan kuota BBM jenis biosolar dan pertalite. Tapi hingga saat ini masih tinggal menunggu persetujuan dari pusat dalam hal ini BPH Migas,” katanya.
Saat ini, Dinas ESDM Riau masih berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terkait usulan tersebut. Penambahan kuota BBM bersubsidi membutuhkan persetujuan pemerintah pusat karena berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Pengajuan penambahan kuota BBM ersubsidi inikan ada kaitannya dengan APBN juga. Makanya kami masih menunggu sembari terus berkoordinasi,” ujarnya.
Di sisi lain, Sales Area Manager Riau Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Wilson Eddi Wijaya mengatakan, kebutuhan BBM di Riau mengalami peningkatan dalam beberapa bulan terakhir.
Pertamina pun melakukan penyesuaian pasokan untuk menjaga ketersediaan BBM di tengah meningkatnya permintaan masyarakat.
“Kami perlu sampaikan bahwa kebutuhan daripada BBM ini sudah Pertamina tingkatkan. Kemudian, kita melihat posisi April 2026 itu kondisi antrean normal dibandingkan dengan bulan-bulan setelah April itu ada peningkatan,” kata Wilson.
Menurutnya, evaluasi kebutuhan BBM terus dilakukan dengan melihat perkembangan konsumsi di lapangan. Penambahan pasokan menjadi salah satu langkah untuk mengantisipasi kenaikan permintaan.
“Posisi Agustus sampai September ini, Pertamina sudah menambah pasokan sampai 27 persen lebih tinggi daripada rata-rata di bulan April. Artinya bahwa kebutuhan ini naik,” jelasnya.
Wilson menjelaskan, meningkatnya kebutuhan tidak semata-mata disebabkan pertumbuhan konsumsi masyarakat. Perubahan pola penggunaan BBM juga ikut memengaruhi permintaan terhadap jenis bahan bakar tertentu.
“Penyebabnya itu adalah kenaikan kebutuhan dan ada juga yang terjadi migrasi yang tadinya menggunakan bahan bakar non-subsidi, ada yang beralih karena disparitas,” ungkapnya.
Perbedaan harga BBM menjadi salah satu faktor yang mendorong sebagian konsumen berpindah dari satu jenis bahan bakar ke jenis lainnya. Kondisi itu turut meningkatkan tekanan terhadap kebutuhan BBM bersubsidi.
Penyesuaian harga BBM yang berlaku sejak 1 September 2026 juga dinilai berpotensi memengaruhi pilihan konsumen.
“Sebagaimana diketahui bahwa pertanggal 1 September kemarin juga ada penyesuaian harga sehingga mungkin masyarakat yang tadinya menggunakan Dexlite ada yang beralilah ke Solar,” terangnya.
Pertamina terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai kebutuhan. Koordinasi dilakukan hingga tingkat kabupaten dan kota.
“Terkait dengan penyaluran ini kami terus melakukan koordinasi bukan hanya di tingkat provinsi tapi juga tingkat kabupaten kota. Karena 12 kabupaten kota juga harus kita lihat bagaimana penyaluran BBM ini bisa berlangsung,” ujarnya.
Antrean Masih Terjadi
Di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), antrean kendaraan masih terlihat di seluruh SPBU. Kondisi tersebut terjadi meskipun pasokan BBM yang masuk disebut cukup dan terpenuhi.
Antrean kembali terjadi setelah pelaksanaan helat pacu jalur. Sejak itu hingga Senin (7/9), antrean berlangsung setiap hari dan pengendara harus menunggu sekitar 1-2 jam untuk mendapatkan BBM.
Kepala Dinas Kopdagrin Kuansing Drs Masnur MM melalui Pejabat Fungsional Pengawas Perdagangan Herlinawati mengatakan, salah satu SPBU yang mendapat pasokan adalah SPBU PT Zam-zam Kuantan Pratama No. 13.295.629 Koto Gunung.
Di SPBU tersebut, Pertalite mendapat pasokan sebanyak 16 KL, sedangkan Solar sebanyak 8 KL. (sol/dac)
