PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Tim penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai memanggil sejumlah kepala sekolah yang diduga terlibat dalam kasus kelebihan pembayaran seragam SMA Negeri di Riau. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Riau untuk memperkuat proses pemeriksaan sebelum penjatuhan sanksi disiplin.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Budi Fakhri, mengatakan pemanggilan dilakukan setelah tim penegakan disiplin resmi dibentuk. Tim tersebut dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan wilayah sekolah yang masuk dalam temuan kelebihan pembayaran seragam.
“Sedang proses pemanggilan sesuai dengan wilayah masing-masing. Untuk wilayah Pekanbaru dijadwalkan pada Kamis, 6 Agustus, sedangkan Siak dan Dumai pada Selasa, 11 Agustus,” ujar Budi.
Menurutnya, para kepala sekolah dan guru yang dipanggil akan dimintai klarifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan yang sebelumnya dilakukan oleh Inspektorat Riau. Hasil konfirmasi tersebut nantinya dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penetapan hukuman disiplin.
Setelah seluruh tahapan pemeriksaan selesai, tim akan menentukan jenis sanksi yang akan dijatuhkan kepada masing-masing aparatur sipil negara sesuai tingkat pelanggaran yang terbukti dilakukan.
“Mudah-mudahan dalam bulan ini seluruh proses dapat diselesaikan, termasuk penjatuhan sanksinya,” katanya.
Budi menjelaskan, hukuman disiplin yang diberikan tidak akan disamaratakan. Besaran sanksi akan disesuaikan dengan tingkat kesalahan masing-masing PNS, mulai dari kategori ringan, sedang, hingga berat.
“Sanksinya mulai dari ringan, sedang hingga berat. Bentuknya bisa berupa penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, bahkan sampai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) bagi yang terbukti melakukan pelanggaran berat,” tegasnya.
Ia menambahkan, seluruh sanksi nantinya akan disampaikan secara tertulis kepada PNS yang bersangkutan setelah seluruh proses pemeriksaan dan penilaian selesai dilakukan.
