JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Badan Gizi Nasional (BGN) mengajukan permintaan tambahan anggaran sebesar Rp118 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026. Usulan ini disampaikan dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta.
Jika disetujui, total anggaran untuk MBG tahun depan akan mencapai Rp335 triliun, naik dari pagu indikatif sebelumnya yang sebesar Rp217 triliun. Dana tersebut diproyeksikan untuk menjangkau 82,9 juta penerima, dengan kebutuhan bulanan sekitar Rp25 triliun.
Namun, usulan ini memicu perhatian serius dari DPR. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mengingatkan bahwa program sebesar ini berisiko menjadi pemborosan jika tidak dirancang dengan strategi jangka panjang dan menyentuh akar permasalahan gizi di Indonesia.
“Kalau hanya fokus pada pembagian makanan, tanpa menyentuh masalah seperti minimnya edukasi gizi, akses pangan sehat, dan rendahnya literasi nutrisi di sekolah, maka ini hanya akan jadi proyek habis-habisan anggaran,” ujar Yahya, Senin (14/7).
Ia juga menekankan bahwa MBG seharusnya menjadi momentum reformasi sistem gizi nasional, bukan hanya kegiatan pembagian makanan massal. “Kita butuh perubahan pola konsumsi masyarakat, penguatan rantai pasok pangan lokal, serta kesadaran kolektif soal pentingnya gizi seimbang,” tambahnya.
Yahya mendorong penerapan sistem pemantauan digital real-time, agar program ini bisa benar-benar berdampak terhadap status gizi anak, bukan sekadar sukses di laporan distribusi.
Lebih jauh, ia menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat dan transparan, baik dari lembaga negara maupun masyarakat. “Anggaran sebesar ini harus diawasi secara terbuka. Bukan cuma oleh BPK, tapi juga oleh akademisi, media, dan publik,” pungkasnya.
