ADA pro-kontra opini seputar pelantikan SF Haryanto sebagai Sekda Provinsi Riau. Apatah lagi kemudian disusul isu, kinerja para pejabat eselon dua akan dievaluasi. Itu biasa. Masyarakat tidak apatis. Berbagai bentuk kritik di ruang publik, menunjukkan kepedulian. Ada rasa memiliki. Baik-baik saja.
Mari kita maknai dari sudut pandang manajemen pemerintahan. Bahwa pengisian jabatan birokrasi merupakan kebutuhan yang tak bisa dihindari, sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengorganisasian agar roda organisasi birokrasi berjalan lebih cepat dan lebih baik untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
Good Governance
Kunci dalam upaya pencapaian tujuan tersebut adalah terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance – GG). Salah satu komponen penting GG adalah efektif dan efisien. Efektif dimaknai, semakin cepat tujuan tercapai semakin baik; efisien artinya, tujuan tercapai dengan cara sehemat mungkin.
GG tak bisa hanya diwujudkan oleh seorang gubernur atau wakil gubernur atau sekda, melainkan harus didukung oleh kepala dinas dan kepala badan dalam sebuah tim yang hebat (super team). Kepala dinas dan kepala badan ini sebenarnya adalah gubernur pada bidangnya, sehingga mereka harus mampu menjabarkan dan melaksanakan visi misi gubernur pada bidangnya masing-masing. Untuk itu mereka diberi modal personil, anggaran, peralatan dan perlengkapan, dan juga metoda (SOP).
Agar semua dinas dan badan ini bergerak dalam satu irama yang kompak, terkoordinasi dan bersinergi, saling dukung-mendukung dan berlari kencang dengan kecepatan dan percepatan yang seimbang guna mencapai visi misi gubernur, sekda diberi tugas mengendalikan dan mengkoordinatorinya.
Sekda itu manajer. Hari demi hari harus memastikan semua mesin birokrasi hidup dan berjalan dengan baik. Sebab, birokrasi adalah alat kekuasaan dan pilar utama untuk menjalankan roda pemerintahan. Sekda harus memastikan birokrasi yang dipimpinnya bergerak serentak, cepat, tepat, hemat dan cermat. Visi misi gubernur terwujud, masyarakat pun puas.
Sekda harus impersonal (tak pandang bulu) dalam melakukan evaluasi. Dalam melaksanakan tugasnya, sekda dibekali instrumen KPI (Key Performance Indicator). Dalam arti luas, KPI adalah alat pengambilan keputusan yang memudahkan organisasi mengukur kinerja kepala dinas dan kepala badan untuk mencapai tujuan visi misi dan strategi yang telah ditetapkan. Pendekatannya hitam putih. Bila target dinas dan badan tercapai, mereka sukses; bila tak tercapai mereka gagal. Jadi dalam hal ini ASN birokrasi tak boleh baper.
Birokrasi Handal
Mesin birokrasi harus handal, tangguh dan responsif. Maka, dalam pengisian jabatan birokrasi, menjadi suatu keniscayaan untuk menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. ASN pintar dan memiliki kompetensi yang baik saja tidak cukup, mereka harus pula memiliki akhlak mulia (best character) dan komitmen yang hebat (great commitment).
Ke depan beban tugas pemerintah semakin berat seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima dan tata kelola pemerintahan yang baik. Sementara itu kondisi objektif, iklim kerja aparatur selama ini masih dipengaruhi oleh model birokrasi klasik Bapak Birokrasi Dunia, Max Weber yang menggambarkan, bahwa birokasi adalah sebuah organisasi yang terspesialisasi, kaku dan sederhana (zakelijk), formal, menganut hirarki, dijalankan secara rasional, taat, menjunjung tinggi disiplin, terstruktur secara sistematis, dan tanpa pandang bulu (impersonal).
Stigma birokrasi masih terkesan kuat menempel: kurang efektif, lambat, kaku, minim kreatifitas, langka inovasi, dan sarang penyalahgunaan wewenang. Birokrasi enggan beranjak dari zona nyaman, dan masih menggunakan pola-pola lama.
Banyak teori menyebut, kuncinya adalah reformasi birokrasi. Tapi reformasi birokrasi yang ditandai dengan seperangkat perubahan struktural dianggap kurang memadai. Reformasi birokrasi mutlak harus diikuti dengan transformasi birokrasi, yaitu perubahan sikap mental ASN yang menjadi tulang punggung birokrasi, yaitu keharusan menjadi ASN yang kreatif, inovatif dan kolaboratif. Di negara modern mana pun di dunia saat ini, transformasi menjadi harga mati. Apalagi masyarakat semakin terbuka dan semakin menyadari hak-haknya.
Triumvirat Riau
Namun, fungsi manajerial yang melekat di pundak Sekda Provinsi memerlukan dukungan melalui budaya kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau. Ketiganya, Gubernur, Wagub dan Sekda Provinsi merupakan triumvirat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah ini. Triumvirat ini diharap mampu melakukan evaluasi untuk pengisian jabatan birokrasi guna membentuk sebuah super team yang handal Pemerintahan Provinsi Riau. Perlu dijaga, bahwa pencapaian kinerja pada level tertinggi (high level performance) birokrasi, tetap menjadi tolok-ukur.
Triumvirat ini diharapkan mampu memotivasi birokrasi sebagai tulang punggung pemerintahan Provinsi Riau untuk bersama bangkit bergandengan tangan dengan masyarakat, beradaptasi pada situasi sulit yang kita hadapi sekarang. Berat sama dipikul ringan sama dinjinjing.***
