RENGAT (RIAUPOS.CO) – Pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) mendatangi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mendorong percepatan penerapan aplikasi XStar dalam pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
Langkah tersebut dilakukan karena saat ini pembelian BBM subsidi seperti Pertalite tidak lagi dilayani menggunakan rekomendasi dari pemerintah desa, melainkan wajib melalui aplikasi XStar sesuai ketentuan pemerintah dan BPH Migas.
Manager SPBU di Jalan Lintas Timur, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Oxy Maryuanda SE MSI, mengungkapkan bahwa kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Ia menyebutkan, pihak SPBU kerap menjadi sasaran keluhan warga karena tidak lagi melayani pembelian BBM subsidi menggunakan rekomendasi desa, padahal aturan tersebut merupakan kebijakan resmi dari pemerintah.
Menurutnya, OPD yang didatangi merupakan instansi yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan rekomendasi secara online bagi penerima BBM subsidi, seperti sektor pertanian, perikanan, usaha mikro, transportasi, dan pelayanan umum.
Namun demikian, hingga saat ini koordinasi yang dilakukan belum membuahkan hasil karena OPD terkait masih menunggu petunjuk teknis dari BPH Migas.
Oxy menambahkan, pihaknya siap untuk melakukan pertemuan bersama Pemerintah Kabupaten Inhu guna mempercepat implementasi penggunaan aplikasi XStar, mengingat sistem ini akan berkaitan langsung dengan masyarakat pengguna dan pihak SPBU.
Selain itu, ia juga menitipkan pertanyaan kepada OPD terkait mengenai nasib pengguna sepeda motor yang selama ini mengandalkan BBM subsidi, mengingat kendaraan roda dua merupakan kebutuhan utama masyarakat dalam beraktivitas.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Inhu, Zulfahmi Adrian AP MSI, menyampaikan bahwa pembahasan terkait peralihan dari rekomendasi desa ke aplikasi XStar telah rampung.
Ia mengatakan, pemerintah daerah segera menyampaikan surat kepada BPH Migas sebagai tindak lanjut. Jika respons yang diterima lambat, pihaknya akan mengambil langkah proaktif dengan melakukan koordinasi langsung.
Zulfahmi juga mengimbau masyarakat, khususnya yang berada jauh dari SPBU, agar tetap tenang selama proses transisi berlangsung. Ia menyarankan masyarakat untuk lebih hemat dalam penggunaan BBM subsidi dan sementara waktu dapat beralih ke BBM nonsubsidi.
Terkait rencana pertemuan bersama yang diusulkan pihak SPBU, pemerintah daerah menyatakan kesiapan untuk menyambut baik langkah tersebut demi kelancaran penerapan sistem baru.
Di sisi lain, kondisi di lapangan menunjukkan dampak yang dirasakan masyarakat. Seorang warga Desa Sipang, Kecamatan Batang Cenaku, Rusli, mengungkapkan bahwa harga Pertalite di wilayahnya mencapai Rp25 ribu per liter.
Ia menyebutkan, kelangkaan BBM subsidi membuat sebagian pengecer hanya mencantumkan harga tanpa memiliki stok yang tersedia.
Menurut Rusli, harga tersebut berpotensi lebih tinggi di wilayah yang lebih jauh dari SPBU, seperti Desa Alim dan Desa Sanglap.
Ia menambahkan, meskipun saat ini terdapat sekitar 11 SPBU di Kabupaten Inhu, lokasinya masih terbatas di sepanjang jalan lintas sehingga belum menjangkau seluruh wilayah secara merata. (kas)
