JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Belakangan, Partai Demokrat seperti ’’tenggelam’’ setelah pertemuan antara Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Sebaliknya, Partai Gerindra kini yang banyak diperbincangkan dan melontarkan sinyal kuat bergabung dengan koalisi pemerintah. Padahal, Partai Demokrat sejak awal sudah melontarkan sinyal kesiapan bergabung usai Pilpres 2019 lalu.
Yakni melalui Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang bahkan sudah langsung menemui Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
Karena itu, terlalu dini jika ada pandangan menyimpulkan Partai Demokrat tidak akan diajak Presiden Jokowi bergabung dalam koalisi pemerintah Kabinet Indonesia Kerja Jilid II. Demikian dikatakan Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Renanda Bachtar dikutip dari RMOL, Senin (22/7/2019).
’’Terlalu cepat berasumsi bahwa Jokowi tidak akan mengajak PD bergabung dan atau partai koalisi 01 pasti akan menolak PD,’’ kata Renanda. Renanda menyebut, Jokowi memiliki hubungan baik dengan Demokrat. Baik Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ataupun AHY.
’’Kenyataannya hubungan Jokowi dengan SBY sangat baik dan Jokowi sudah dua kali adakan pertemuan akrab dengan AHY,’’ jelasnya.
Terlebih, lanjut Renanda, hingga saat ini Demokrat masih belum menggelar rapat Majelis Tinggi yang akan menentukan bagaimana sikap politik partai ke depan. ’’Sampai hari ini PD belum menentukan sikap atau posisi politiknya untuk 5 tahun ke depan,’’ tutupnya.
Sebelumnya, Renanda Bachtar juga memberikan pembelaannya sekaligus serangan kepada Amien Rais terkait syarat rekonsiliasi yang meninta jatah 45-55 kursi kabinet.
JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Belakangan, Partai Demokrat seperti ’’tenggelam’’ setelah pertemuan antara Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Sebaliknya, Partai Gerindra kini yang banyak diperbincangkan dan melontarkan sinyal kuat bergabung dengan koalisi pemerintah. Padahal, Partai Demokrat sejak awal sudah melontarkan sinyal kesiapan bergabung usai Pilpres 2019 lalu.
Yakni melalui Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang bahkan sudah langsung menemui Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
Karena itu, terlalu dini jika ada pandangan menyimpulkan Partai Demokrat tidak akan diajak Presiden Jokowi bergabung dalam koalisi pemerintah Kabinet Indonesia Kerja Jilid II. Demikian dikatakan Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Renanda Bachtar dikutip dari RMOL, Senin (22/7/2019).
’’Terlalu cepat berasumsi bahwa Jokowi tidak akan mengajak PD bergabung dan atau partai koalisi 01 pasti akan menolak PD,’’ kata Renanda. Renanda menyebut, Jokowi memiliki hubungan baik dengan Demokrat. Baik Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ataupun AHY.
’’Kenyataannya hubungan Jokowi dengan SBY sangat baik dan Jokowi sudah dua kali adakan pertemuan akrab dengan AHY,’’ jelasnya.
Terlebih, lanjut Renanda, hingga saat ini Demokrat masih belum menggelar rapat Majelis Tinggi yang akan menentukan bagaimana sikap politik partai ke depan. ’’Sampai hari ini PD belum menentukan sikap atau posisi politiknya untuk 5 tahun ke depan,’’ tutupnya.
Sebelumnya, Renanda Bachtar juga memberikan pembelaannya sekaligus serangan kepada Amien Rais terkait syarat rekonsiliasi yang meninta jatah 45-55 kursi kabinet.
