JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Proses rekapitulasi suara Pemilu 2024 masih berlangsung. Salah satu isu yang mengemuka adalah kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Trennya naik dalam beberapa hari terakhir.
Berdasar data Sirekap KPU RI per 2 Maret pukul 14.00 WIB, data masuk mencapai 65,75 persen atau setara 541.298 TPS. Dari data tersebut, PSI sudah memperoleh 3,13 persen. Kenaikan itu terhitung signifikan. Sebab, saat data TPS masuk di angka 63,5 persen, perolehan PSI masih di kisaran 2,55 persen.
Anomali tersebut sempat diunggah Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Dia menyebutkan, jika data masuk sudah besar, pergeseran persentase cenderung smooth. Oleh karena itu, Burhanuddin mengaku tidak memahami fenomena tersebut.
Pengamat politik Jamiluddin Ritonga mengatakan, kenaikan itu memang mengejutkan. Sebab, mayoritas lembaga survei menempatkan suara PSI kurang dari 3 persen dalam proses hitung cepat (quick count). Bahkan, partai yang dikomandoi Kaesang Pangarep tersebut diprediksi tidak lolos ke Senayan karena tak memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4 persen.
Karena itu, kenaikan yang terjadi dalam waktu singkat harus dicermati. Apalagi, sebelumnya santer isu soal upaya untuk meloloskan partai tertentu. ”Setidaknya kenaikan signifikan itu harus ditelusuri apakah terkait dengan adanya operasi senyap tersebut,” ujarnya.
Jamiluddin berharap Bawaslu dan KPU dapat mendeteksi hal tersebut. Kalau ada operasi senyap di level akar rumput, hal itu sangat mencederai demokrasi. ”Mereka sudah mengkhianati suara rakyat dengan mengalihkan ke partai yang tidak berhak,” imbuhnya.
Klarifikasi dari pihak yang punya otoritas sangat penting. Jika tidak, akan memicu spekulasi masyarakat. ”Maka wajar kalau anak bangsa akan mempertanyakan legitimasi hasil pileg dan pilpres,” tegasnya.
Saat dikonfirmasi, Komisioner KPU Mochammad Afifuddin enggan berkomentar terkait spekulasi tersebut. Baginya, biar data di lapangan yang menunjukkan. ”Pokoknya biar rekap berjenjang saja, biar bicara yang angka-angka saja,” tuturnya.
Sementara itu, menanggapi kecurigaan sejumlah pihak, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie meminta semua pihak tidak menyampaikan pernyataan tendensius. Dia menilai ada upaya penggiringan opini. Padahal, penambahan, termasuk juga pengurangan suara selama proses rekapitulasi adalah hal wajar. ”Yang tidak wajar adalah apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut,” ucapnya.
Bagi Grace, tidak ada yang aneh dalam pergerakan suara PSI. Apalagi, hingga saat ini masih lebih dari 70 juta suara belum dihitung. Sebagian besar juga berada di basis-basis pendukung Jokowi di mana PSI mempunyai potensi dukungan yang kuat.
Grace menambahkan, perbedaan hasil quick count dengan data KPU juga terjadi pada partai-partai lain. Contohnya, hitung cepat versi Indikator atas PKB hasilnya 10,65 persen. Tapi berdasar rekapitulasi KPU mencapai 11,56 persen. Kemudian, Gelora mendapat 0,88 persen dalam hitung cepat. Sementara di rekapitulasi KPU 1,44 persen.(jpg)
PSI sendiri, lanjut mantan ketua umum PSI itu, menurut hitung cepat Indikator ada di angka 2,66 persen. Sementara rekapitulasi KPU ada di 3,13 persen atau selisih 0,47 persen. Selisih PSI lebih kecil dibanding kedua contoh sebelumnya. ”Kenapa yang disorot hanya PSI?” cetus Grace. Untuk itu, dia meminta semua pihak bersikap adil dan proporsional.(far/c9/fal/jpg)
