PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – De­wan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau akan melaksanakan masa reses pada 5-12 Maret 2025. Kegiatan ini menjadi agenda rutin yang wajib dijalankan oleh setiap anggota dewan untuk turun langsung ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing guna menyerap aspirasi masyarakat.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Riau Kaderismanto dalam sidang paripurna penyampaian pengumuman masa reses masa sidang II tahun 2025, Senin (3/3). Sidang ini merupakan bagian dari rangkaian masa sidang II yang berlangsung sejak Januari hingga April 2025.

“Reses ini merupakan momentum penting bagi anggota dewan untuk mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung di daerah pemilihan masing-masing,” ujar Kaderismanto, Senin (3/3).

Selama masa reses, anggota DPRD Riau dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke berbagai wilayah di Provinsi Riau. Mereka akan berinteraksi dengan masyarakat, mendengarkan keluhan, serta mencatat berbagai permasalahan yang dihadapi warga.

Selain itu, reses juga menjadi ajang untuk mensosialisasikan program-program pemerintah daerah yang telah atau akan dilaksanakan. Kaderismanto menegaskan, hasil reses ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan serta program kerja DPRD Riau ke depan.

“Aspirasi masyarakat adalah landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan di dewan. Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan berbagai masukan dan keluhan terkait pembangunan di daerah mereka,” tegasnya.

Dengan adanya reses ini, DPRD Riau berkomitmen untuk memahami keperluan masyarakat secara lebih mendalam serta menindaklanjuti setiap aspirasi demi kemajuan pembangunan di Provinsi Riau. Rapat paripurna itu juga menjadi momentum penyampaian pidato perdana Gubernur Riau Abdul Wahid.

Saat itu, Abdul Wahid menyampaikan komitmennya untuk segera menangani berbagai permasalahan di Riau, termasuk defisit anggaran. Sebagai langkah awal, dirinya telah menggelar rapat bersama OPD guna memahami kondisi keuangan daerah.

“Hari ini (kemarin, red), sebelum datang ke DPRD, saya telah mengadakan rapat dengan OPD untuk memahami kondisi keuangan daerah. Kami akan segera menyelesaikan masalah defisit anggaran ini,” tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Selain itu, ia juga memaparkan sejumlah program prioritas yang akan dijalankan selama periode 2025-2030, di antaranya peningkatan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas pendidikan di Riau.

Kegiatan itu turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Taufik Oesman Hamid, dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah.(adv/nda)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – De­wan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau akan melaksanakan masa reses pada 5-12 Maret 2025. Kegiatan ini menjadi agenda rutin yang wajib dijalankan oleh setiap anggota dewan untuk turun langsung ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing guna menyerap aspirasi masyarakat.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Riau Kaderismanto dalam sidang paripurna penyampaian pengumuman masa reses masa sidang II tahun 2025, Senin (3/3). Sidang ini merupakan bagian dari rangkaian masa sidang II yang berlangsung sejak Januari hingga April 2025.

“Reses ini merupakan momentum penting bagi anggota dewan untuk mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung di daerah pemilihan masing-masing,” ujar Kaderismanto, Senin (3/3).

Selama masa reses, anggota DPRD Riau dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke berbagai wilayah di Provinsi Riau. Mereka akan berinteraksi dengan masyarakat, mendengarkan keluhan, serta mencatat berbagai permasalahan yang dihadapi warga.

Selain itu, reses juga menjadi ajang untuk mensosialisasikan program-program pemerintah daerah yang telah atau akan dilaksanakan. Kaderismanto menegaskan, hasil reses ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan serta program kerja DPRD Riau ke depan.

“Aspirasi masyarakat adalah landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan di dewan. Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan berbagai masukan dan keluhan terkait pembangunan di daerah mereka,” tegasnya.

Dengan adanya reses ini, DPRD Riau berkomitmen untuk memahami keperluan masyarakat secara lebih mendalam serta menindaklanjuti setiap aspirasi demi kemajuan pembangunan di Provinsi Riau. Rapat paripurna itu juga menjadi momentum penyampaian pidato perdana Gubernur Riau Abdul Wahid.

Saat itu, Abdul Wahid menyampaikan komitmennya untuk segera menangani berbagai permasalahan di Riau, termasuk defisit anggaran. Sebagai langkah awal, dirinya telah menggelar rapat bersama OPD guna memahami kondisi keuangan daerah.

“Hari ini (kemarin, red), sebelum datang ke DPRD, saya telah mengadakan rapat dengan OPD untuk memahami kondisi keuangan daerah. Kami akan segera menyelesaikan masalah defisit anggaran ini,” tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Selain itu, ia juga memaparkan sejumlah program prioritas yang akan dijalankan selama periode 2025-2030, di antaranya peningkatan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas pendidikan di Riau.

Kegiatan itu turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Taufik Oesman Hamid, dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah.(adv/nda)