TEMBILAHAN (RIAUPOS.CO) – Persoalan harga kelapa kembali memicu aksi di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Ratusan mahasiswa dan petani yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bersama Rakyat (AMBAR) mendatangi Kantor Bupati Inhil, Senin (10/8/2026), untuk mendesak pemerintah memperjuangkan nasib petani.
Massa menilai harga kelapa saat ini tidak lagi memberikan keuntungan yang layak bagi petani. Kondisi tersebut dinilai semakin menyulitkan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari perkebunan kelapa.
Melalui aksi tersebut, mereka meminta Pemerintah Kabupaten Inhil mengambil langkah nyata dan mendorong pemerintah pusat membuat kebijakan yang lebih berpihak kepada petani.
Situasi aksi sempat memanas. Massa tidak hanya menyampaikan tuntutan melalui orasi, tetapi juga membakar ban di kawasan Kantor Bupati Inhil. Kepulan asap hitam terlihat membumbung, sementara aparat kepolisian bersama Satpol PP melakukan pengamanan.
Koordinator AMBAR, Rahmat, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan terhadap kondisi petani kelapa yang dinilai semakin tertekan akibat harga jual yang rendah.
“Petani kelapa hari ini berada dalam kondisi yang sulit. Harga kelapa tidak sebanding dengan biaya dan kebutuhan hidup. Kami datang untuk mendesak pemerintah daerah benar-benar memperjuangkan nasib petani, bukan hanya menerima aspirasi,” tegas Rahmat.
Ia menyebut persoalan harga kelapa bukan masalah baru. Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak berhenti pada pembahasan, tetapi membawa persoalan tersebut hingga ke pemerintah pusat.
“Kami ingin ada langkah yang jelas dan terukur. Jangan sampai persoalan harga kelapa hanya dibahas dalam rapat, tetapi tidak ada hasilnya. Petani membutuhkan kepastian harga agar mereka bisa bertahan,” ujarnya.
Dalam orasinya, mahasiswa juga menyoroti perbandingan harga kelapa dengan kebutuhan pokok lainnya. Mereka bahkan meminta Bupati Inhil H Herman memperjuangkan harga kelapa secara langsung kepada pemerintah pusat.
“Kami meminta Bapak Bupati untuk memperjuangkan harga kelapa. Hari ini lebih mahal harga telur daripada harga sebuah kelapa,” teriak massa.
Bupati Inhil H Herman kemudian menemui massa. Ia mengatakan persoalan harga kelapa telah disampaikan Pemkab Inhil kepada pemerintah pusat, tetapi sejauh ini belum mendapat tindak lanjut.
Herman menilai dukungan masyarakat dan mahasiswa diperlukan agar persoalan tersebut mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat.
“Perlu dukungan dari mahasiswa dan masyarakat bagaimana kita mendobrak agar harga kelapa ini menjadi perhatian pemerintah pusat,” ujar Herman.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemkab Inhil telah berkoordinasi dengan anggota DPR RI untuk menindaklanjuti persoalan harga kelapa. Ia berharap aksi tersebut dapat menghasilkan usulan bersama yang nantinya dibawa kembali ke pemerintah pusat.
“Saya sangat berterima kasih. Berarti saya berjuang, pemerintah daerah tidak sendiri. Masyarakat juga ikut membantu, termasuk adik-adik mahasiswa,” ucapnya.
Herman menyebut luas perkebunan kelapa di Inhil mencapai sekitar 425 ribu hektare. Besarnya luasan tersebut membuat perubahan harga kelapa berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat yang bergantung pada komoditas tersebut.
Massa berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk memperbaiki tata niaga sekaligus meningkatkan harga kelapa di tingkat petani. (*2)
