BAGAN SIAPI API (RIAUPOS.CO) – Bupati Rokan Hilir (Rohil) Afrizal Sintong menyebutkan, pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan perhatian yang baik terhadap keberadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Keberadaan PPPK dinilai telah memberikan kontribusi yang cukup besar untuk pembangunan di daerah, mengingat dengan keberadaannya yang banyak tersebar secara merata di seluruh kecamatan dan di setiap lintas unit instansi yang penting sesuai dengan formasinya yakni berkaitan dengan bidang pendidikan, kesehatan dan teknis.

Hal itu disampaikan Bupati pada saat menghadiri pengukuhan pengurus persatuan PPPK RI Kabupaten Rohil periode 2024-2029 yang digelar di Bagansiapiapi, Selasa (15/5).

Afrizal menyampaikan bahwa sebanyak 3.080 orang tenaga PPPK digaji melalui DAK dan masih ada yang belum dilantik sebanyak 766 orang di mana yang 766 orang ini digaji melalui APBD Rohil.

“Dan untuk penerimaan berikutnya ada sekitar 2.270 orang dengan rincian tenaga teknis sekitar 1.244 orang yang akan direkrut, dan yang lainnya tenaga guru dan kesehatan,” katanya.

Dikatakan bupati lagi, jumlah tenaga PPPK Rohil secara keseluruhan nantinya mencapai 6.116 orang. Di mana sebanyak 3.080 orang digaji melalui APBD Rohil termasuk TPP nya, sehingga gajinya bukan dari pemerintah pusat.

“Saat ini, tenaga PPPK Rohil yang ada terdiri dari tenaga guru sekitar 1.977 orang, kesehatan 290, teknis 91 orang, total 2.314 orang. Yang nantinya akan dianggarkan TPP nya pada APBD-P tahun 2024 sebesar Rp.1 juta per-orang,” kata Bupati.

Ia menerangkan untuk TPP tersebut akan dianggarkan bagi tenaga PPPK Rohil yang sudah menerima SK pada APBD Perubahan Tahun 2024, sehingga diharapkan dengan kebijakan itu semuanya dapat bekerja lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.(gus)

Ia menambahkan agar para PPPK tetap dapat bertugas dengan baik, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama tenaga kesehatan dan guru maupun teknis, sehingga apa yang dikerjakan dapat dipertanggung jawabkan pada masyarakat. (fad)

Laporan Zulfadli, Bagansiapiapi

BAGAN SIAPI API (RIAUPOS.CO) – Bupati Rokan Hilir (Rohil) Afrizal Sintong menyebutkan, pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan perhatian yang baik terhadap keberadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Keberadaan PPPK dinilai telah memberikan kontribusi yang cukup besar untuk pembangunan di daerah, mengingat dengan keberadaannya yang banyak tersebar secara merata di seluruh kecamatan dan di setiap lintas unit instansi yang penting sesuai dengan formasinya yakni berkaitan dengan bidang pendidikan, kesehatan dan teknis.

- Advertisement -

Hal itu disampaikan Bupati pada saat menghadiri pengukuhan pengurus persatuan PPPK RI Kabupaten Rohil periode 2024-2029 yang digelar di Bagansiapiapi, Selasa (15/5).

Afrizal menyampaikan bahwa sebanyak 3.080 orang tenaga PPPK digaji melalui DAK dan masih ada yang belum dilantik sebanyak 766 orang di mana yang 766 orang ini digaji melalui APBD Rohil.

- Advertisement -

“Dan untuk penerimaan berikutnya ada sekitar 2.270 orang dengan rincian tenaga teknis sekitar 1.244 orang yang akan direkrut, dan yang lainnya tenaga guru dan kesehatan,” katanya.

Dikatakan bupati lagi, jumlah tenaga PPPK Rohil secara keseluruhan nantinya mencapai 6.116 orang. Di mana sebanyak 3.080 orang digaji melalui APBD Rohil termasuk TPP nya, sehingga gajinya bukan dari pemerintah pusat.

“Saat ini, tenaga PPPK Rohil yang ada terdiri dari tenaga guru sekitar 1.977 orang, kesehatan 290, teknis 91 orang, total 2.314 orang. Yang nantinya akan dianggarkan TPP nya pada APBD-P tahun 2024 sebesar Rp.1 juta per-orang,” kata Bupati.

Ia menerangkan untuk TPP tersebut akan dianggarkan bagi tenaga PPPK Rohil yang sudah menerima SK pada APBD Perubahan Tahun 2024, sehingga diharapkan dengan kebijakan itu semuanya dapat bekerja lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.(gus)

Ia menambahkan agar para PPPK tetap dapat bertugas dengan baik, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama tenaga kesehatan dan guru maupun teknis, sehingga apa yang dikerjakan dapat dipertanggung jawabkan pada masyarakat. (fad)

Laporan Zulfadli, Bagansiapiapi