Selasa, 12 Mei 2026
- Advertisement -

pppk

Kejar PAD Rp255 Miliar, Pemkab Kuansing Kerahkan PPPK Jadi Juru Pungut Pajak

Pemkab Kuansing sebar PPPK ke desa untuk genjot PAD Rp255 miliar, sekaligus dorong pajak, ekonomi, dan program sosial masyarakat.

4 Bulan Tak Digaji, Guru Bantu Kampar Mengadu ke DPRD

Puluhan guru bantu di Kampar belum menerima honor selama 4 bulan. DPRD dorong solusi cepat agar kesejahteraan dan pendidikan tetap terjaga.
- Advertisement -

Wako Pekanbaru Tegas: Gaji ASN dari Uang Rakyat, Harus Kerja Maksimal!

Ratusan ASN Pekanbaru resmi jadi PNS. Wako ingatkan gaji berasal dari uang rakyat dan minta ASN tingkatkan kinerja serta tanggung jawab.

Siak Lakukan Efisiensi Besar, Tapi PPPK Tetap Dipertahankan

Bupati Siak pastikan PPPK tidak dirumahkan meski anggaran tertekan. Pemkab fokus efisiensi dan dorong ekonomi kampung berbasis produktif.
- Advertisement -

Jelang Idulfitri, 2.401 Guru di Pekanbaru Dapat Insentif Ramadan

Pemko Pekanbaru salurkan insentif Ramadan kepada 2.401 guru. Guru honor komite dapat tambahan hingga Rp600 ribu jelang Idulfitri.

Pemerintah Siapkan Rp55 Triliun untuk THR ASN, Pengumuman Tunggu Prabowo

Dana THR ASN Rp55 triliun siap cair, tunggu PP diteken Presiden. Disnaker buka posko pengaduan THR pekerja.
- Advertisement -

ASN dan PPPK Inhu Tersangkut Narkoba, Sanksi Berat Menanti

Lima ASN Inhu diduga terlibat narkoba. Tiga orang diproses hingga pengadilan, sementara dua lainnya dikembalikan dan direhabilitasi.

Lagi, Polisi Tangkap Oknum ASN dan PPPK Terlibat Narkoba di Rengat

Polres Inhu kembali mengamankan oknum ASN dan PPPK paruh waktu bersama dua rekannya terkait kasus penyalahgunaan narkoba di Rengat.
- Advertisement -

58 PPPK Kominfo Kuansing Resmi Bertugas, SPMT Diserahkan

Sebanyak 58 PPPK menerima SPMT dari Kadis Kominfo Kuansing. Mereka diminta menjunjung disiplin dan segera beradaptasi dalam menjalankan tugas.

Awal 2026, Sekda Inhu Temukan 28 PPPK Absen Tanpa Keterangan

Sekda Inhu Zulfahmi Adrian melakukan sidak ke DPMPTSP. Hasilnya, 28 PPPK paruh waktu tidak hadir dan pelayanan publik dievaluasi.
- Advertisement -

Berita Terbaru