PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Gubernur Riau (Gubri) Edy Natar Nasution kembali memanggil pihak Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Riau dan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) III untuk membahas penanganan pascabanjir di Riau, Rabu (7/2). Pasalnya, akibat banjir di Riau beberapa infrastruktur di Riau mengalami kerusakan.
Gubri Edy Natar Nasution menegaskan, jika pembahasan ini menindaklanjuti program yang sebelumnya telah disampaikan. Baik di tingkat infrastruktur jalan maupun aliran sungai. Seperti di Kabupaten Pelalawan, Kampar dan Kota Pekanbaru.
Sesuai pembahasan, kata Gubri, pihak BPJN, BWSS Kementerian PU dan PUPR Riau telah membuat perencanaan yang dalam waktu cepat segera direalisasikan. Di mana sebelumnya semua pihak telah melalukan survei ke lapangan.
“Dalam pertemuan itu semua melaporkan perencanaan yang akan dilakukan, di antaranya Jalan Jenderal Sudirman di Pekanbaru, Jalan Lintas Timur dan PLTA Kabupaten Kampar,” kata Gubri.
Lebih lanjut dikatakannya, dari beberapa program yang disampaikan, ada beberapa hal yang perlu diselesaikan di lapangan, di mana itu merupakan kewenangan provinsi maupun kabupaten/kota. Seperti banjir yang ada di Jalan Jenderal Sudirman ujung Jembatan Siak IV Kota Pekanbaru.
Untuk Jalan Jenderal Sudirman ujung ini, Balai Sungai akan membuat pintu air pada anak Sungai Siak agar luapan Sungai Siak bisa diatasi. Namun untuk membuat pintu air itu juga akan berdampak pada lahan, sehingga dibutuhkan pembebasan lahan.
Sementara itu, untuk usulan peningkatan Jalan Lintas Timur di Pelalawan dilakukan dengan dua metode. Yang pertama yakni dengan meninggikan jalan lintas timur agar saat banjir tidak menggenang ke jalan. Atau cara kedua yakni dengan membangun bendungan di sisi jalan agar air juga tidak menggenangi jalan ketika banjir.
“Pola peningkatan jalan lintas timur yang diusulkan seperti itu. Tapi nanti pihak BPJN yang akan menyusun teknis usulannya termasuk dalam membuat Detail Engiring Desain (DED),” ujarnya.
“Jadi saya minta setelah ini pembahasan kembali terus dilakukan, di mana untuk duduk bersama ini tidak perlu terlalu formal tapi hasilnya maksimal seperti yang telah kita lakukan saat ini,” sambungnya.
Terkait program-program yang dijalankan, mantan Danrem 031 Wira Bima ini juga minta informasinya sampai pada masyarakat. Sehingga kedepan masyarakat tahu jika pemerintah itu bekerja untuk masyarakat yang selama ini minim mendapatkan informasi yang menimbulkan stigma tidak percaya pada pemerintahan.
“Selama ini masyarakat minim informasi, sehingga masih ada masyarakat yang menilai pemerintah tidak bekerja. Itu kita lihat ada masyarakat menanam pisang dan memancing dijalanan yang rusak,” sebutnya.
Begitu juga terkait status jalan, ini juga penting disampaikan kepada masyarakat. Karena masyarakat banyak yang tidak tahu atau memahami tentang status jalan ini, baik yang statusnya jalan provinsi, kabupaten/ kota maupun nasional.
“Termasuk jalan yang sebelumnya berstatus kabupaten/kota yang beralih pada provinsi, seperti di Kota Pekanbaru ada sebanyak 16 jalan yang beralih pada provinsi. Di antaranya, Jalan Datuk Setia Maharaja, Jalan Pesantren, Sisingamaharaja, Diponegoro dan lainya,” ujarnya.
Hanya saja, jalan ini belum bisa dikerjakan provinsi karena belum ada penyerahan aset dari Pemko Pekanbaru. Untuk hal ini Pemko Pekanbaru juga segera menuntaskan administrasi penyerahan agar bisa segera diperbaiki.
“Jika tidak, maka provinsi tidak bisa mengerjakan. Karena jika dikerjakan akan menjadi masalah dalam menggunakan anggaran,” jelas Gubri.(gem)
Laporan SOLEH SAPUTRA, Pekanbaru
