Rabu, 1 Juli 2026
- Advertisement -

Dinasti Politik

   Ketika mantan Gubernur Banten Ratu Atut membangun dinasti politik, banyak kecaman yang muncul. Ratu Atut membawa serta anak, menantu, adik, adik tiri, bahkan mertua dalam lingkaran kekuasaan. Ada yang jadi wakil gubernur, bupati, wakil bupati, anggota dewan, dan lainnya. Muncul pro dan kontra. Yang pro menyebutkan, tidak ada yang salah dalam politik dinasti. Tak ada aturan yang dilanggar. Yang kontra menyebut, politik dinasti tidak fair karena memanfaatkan momentum kekuasaan untuk merebut kekuasaan lain dalam lingkaran keluarga dekat mereka.
   Kini, wacana politik dinasti kembali. Anak dan menantu Presiden Jokowi berniat maju sebagai kepala daerah. Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Jokowi berniat maju di pilkada Solo 2020. Sementara di Medan, menantu Jokowi Bobby Nasution berminat menduduki kursi wali kota. Proses-proses politik, mulai dari penjaringan hingga seleksi sudah mereka lakukan.
   Fenomena ini tentu saja membuat publik terkenang pada wacana dinasti politik yang pernah dikecam dan dikritik publik. Apalagi, Presiden Jokowi pernah berucap bahwa anak-anaknya tidak ada yang berminat masuk ke jalur politik. Anak-anaknya lebih suka berbisnis, yakni menjual martabak. Tapi, ucapan itu mungkin sudah dilupakan. Dalam politik, bersilat lidah seperti itu sepertinya menjadi kelaziman. Politisi sejati memang harus lihai bersilat lidah dan bersalin kata-kata seperti halnya tidak akan maju sebagai kepala negara. Akan fokus saja sebagai gubernur. Dulu.
   Publik akan ingat pula pada rentetan dinasti politik presiden-presiden sebelumnya. Soekarno dan Soeharto adalah dua mantan presiden yang mewariskan dinasti politik. Tapi keduanya tidak begitu kentara membangun dinasti politik di masa masih berkuasa. Keduanya masih menjunjung kesantunan dan etika politik, khususnya dalam lingkaran keluarga dekatnya.
   SBY juga mengkader anak-anaknya di bidang politik. Tapi, SBY pun tidak memaksakan politik dinasti itu ketika dia berkuasa. Anak pertama SBY, Agus Harimurti Yudhoyono maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta ketika SBY tak lagi berkuasa. Artinya, tidak ada politik dinasti yang dibangun ketika kekuasaan itu berada dalam genggamannya.
   Tapi kondisi itu berbeda sekarang. Anak dan menantu Jokowi maju dalam pilkada ketika sang presiden masih menggenggam semua kekuatan dan kekuasaan itu. Maka, penyematan label sedang membangun dinasti politik, tentu tidak salah dalam konteks ini. Dinamika ini bisa jadi akan terus berkembang. Belajar pada kasus SBY yang “naif” dan membiarkan kesempatan, maka momentum saat ini tidak boleh lewat. Terbukti, momentum SBY sudah lewat dan Agus Harimurti Yudhoyono kalah dalam pilkada. Gibran dan Bobby tidak boleh mengikuti jejak Agus. Peduli apa dengan komentar orang!***
   Ketika mantan Gubernur Banten Ratu Atut membangun dinasti politik, banyak kecaman yang muncul. Ratu Atut membawa serta anak, menantu, adik, adik tiri, bahkan mertua dalam lingkaran kekuasaan. Ada yang jadi wakil gubernur, bupati, wakil bupati, anggota dewan, dan lainnya. Muncul pro dan kontra. Yang pro menyebutkan, tidak ada yang salah dalam politik dinasti. Tak ada aturan yang dilanggar. Yang kontra menyebut, politik dinasti tidak fair karena memanfaatkan momentum kekuasaan untuk merebut kekuasaan lain dalam lingkaran keluarga dekat mereka.
   Kini, wacana politik dinasti kembali. Anak dan menantu Presiden Jokowi berniat maju sebagai kepala daerah. Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Jokowi berniat maju di pilkada Solo 2020. Sementara di Medan, menantu Jokowi Bobby Nasution berminat menduduki kursi wali kota. Proses-proses politik, mulai dari penjaringan hingga seleksi sudah mereka lakukan.
   Fenomena ini tentu saja membuat publik terkenang pada wacana dinasti politik yang pernah dikecam dan dikritik publik. Apalagi, Presiden Jokowi pernah berucap bahwa anak-anaknya tidak ada yang berminat masuk ke jalur politik. Anak-anaknya lebih suka berbisnis, yakni menjual martabak. Tapi, ucapan itu mungkin sudah dilupakan. Dalam politik, bersilat lidah seperti itu sepertinya menjadi kelaziman. Politisi sejati memang harus lihai bersilat lidah dan bersalin kata-kata seperti halnya tidak akan maju sebagai kepala negara. Akan fokus saja sebagai gubernur. Dulu.
   Publik akan ingat pula pada rentetan dinasti politik presiden-presiden sebelumnya. Soekarno dan Soeharto adalah dua mantan presiden yang mewariskan dinasti politik. Tapi keduanya tidak begitu kentara membangun dinasti politik di masa masih berkuasa. Keduanya masih menjunjung kesantunan dan etika politik, khususnya dalam lingkaran keluarga dekatnya.
   SBY juga mengkader anak-anaknya di bidang politik. Tapi, SBY pun tidak memaksakan politik dinasti itu ketika dia berkuasa. Anak pertama SBY, Agus Harimurti Yudhoyono maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta ketika SBY tak lagi berkuasa. Artinya, tidak ada politik dinasti yang dibangun ketika kekuasaan itu berada dalam genggamannya.
   Tapi kondisi itu berbeda sekarang. Anak dan menantu Jokowi maju dalam pilkada ketika sang presiden masih menggenggam semua kekuatan dan kekuasaan itu. Maka, penyematan label sedang membangun dinasti politik, tentu tidak salah dalam konteks ini. Dinamika ini bisa jadi akan terus berkembang. Belajar pada kasus SBY yang “naif” dan membiarkan kesempatan, maka momentum saat ini tidak boleh lewat. Terbukti, momentum SBY sudah lewat dan Agus Harimurti Yudhoyono kalah dalam pilkada. Gibran dan Bobby tidak boleh mengikuti jejak Agus. Peduli apa dengan komentar orang!***
Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari

   Ketika mantan Gubernur Banten Ratu Atut membangun dinasti politik, banyak kecaman yang muncul. Ratu Atut membawa serta anak, menantu, adik, adik tiri, bahkan mertua dalam lingkaran kekuasaan. Ada yang jadi wakil gubernur, bupati, wakil bupati, anggota dewan, dan lainnya. Muncul pro dan kontra. Yang pro menyebutkan, tidak ada yang salah dalam politik dinasti. Tak ada aturan yang dilanggar. Yang kontra menyebut, politik dinasti tidak fair karena memanfaatkan momentum kekuasaan untuk merebut kekuasaan lain dalam lingkaran keluarga dekat mereka.
   Kini, wacana politik dinasti kembali. Anak dan menantu Presiden Jokowi berniat maju sebagai kepala daerah. Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Jokowi berniat maju di pilkada Solo 2020. Sementara di Medan, menantu Jokowi Bobby Nasution berminat menduduki kursi wali kota. Proses-proses politik, mulai dari penjaringan hingga seleksi sudah mereka lakukan.
   Fenomena ini tentu saja membuat publik terkenang pada wacana dinasti politik yang pernah dikecam dan dikritik publik. Apalagi, Presiden Jokowi pernah berucap bahwa anak-anaknya tidak ada yang berminat masuk ke jalur politik. Anak-anaknya lebih suka berbisnis, yakni menjual martabak. Tapi, ucapan itu mungkin sudah dilupakan. Dalam politik, bersilat lidah seperti itu sepertinya menjadi kelaziman. Politisi sejati memang harus lihai bersilat lidah dan bersalin kata-kata seperti halnya tidak akan maju sebagai kepala negara. Akan fokus saja sebagai gubernur. Dulu.
   Publik akan ingat pula pada rentetan dinasti politik presiden-presiden sebelumnya. Soekarno dan Soeharto adalah dua mantan presiden yang mewariskan dinasti politik. Tapi keduanya tidak begitu kentara membangun dinasti politik di masa masih berkuasa. Keduanya masih menjunjung kesantunan dan etika politik, khususnya dalam lingkaran keluarga dekatnya.
   SBY juga mengkader anak-anaknya di bidang politik. Tapi, SBY pun tidak memaksakan politik dinasti itu ketika dia berkuasa. Anak pertama SBY, Agus Harimurti Yudhoyono maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta ketika SBY tak lagi berkuasa. Artinya, tidak ada politik dinasti yang dibangun ketika kekuasaan itu berada dalam genggamannya.
   Tapi kondisi itu berbeda sekarang. Anak dan menantu Jokowi maju dalam pilkada ketika sang presiden masih menggenggam semua kekuatan dan kekuasaan itu. Maka, penyematan label sedang membangun dinasti politik, tentu tidak salah dalam konteks ini. Dinamika ini bisa jadi akan terus berkembang. Belajar pada kasus SBY yang “naif” dan membiarkan kesempatan, maka momentum saat ini tidak boleh lewat. Terbukti, momentum SBY sudah lewat dan Agus Harimurti Yudhoyono kalah dalam pilkada. Gibran dan Bobby tidak boleh mengikuti jejak Agus. Peduli apa dengan komentar orang!***

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari