PDIP memberikan bantuan hukum penuh terhadap Hasto Kristiyanto yang mulai menjalani persidangan pada Jumat (14/3). Dukungan ditunjukkan dengan memperkuat jajaran tim hukum untuk membantu Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP ini dalam sidang pembuktian.
Permintaan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa keluarga mantan Presiden Joko Widodo direspon. Kali ini yang meresponnya adalah Gubernur Sumatra Utara (Sumut), Bobby Nasution. Bobby mempersilakan KPK melakukan tugasnya.
Kasus pengoplosan pertalite menjadi pertamax, selain merugikan negara juga merugikan masyarakat. Sebagai konsumen, masyarakat yang memiliki kendaraan dan selama ini mengisi BBM jenis pertamax bisa jadi merasakan dampak pada kendaraannya. Karena itu, masyarakat bisa mengajukan class action.
Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid mengikuti kegiatan retret pada hari kelima di di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Selasa (25/2). Pada hari kelima ini, Gubri Abdul Wahid menerima materi dari beberapa menteri kabinet merah putih.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah dan beberapa kantor organisasi perangkat daerah (OPD) lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sejak sepekan terakhir. Hasilnya, beberapa dokumen, uang miliaran dan barang buktinya disita.
Penggeledahan dilakukan sejak sekitar pukul 09.00 WIB. Sejak Gedung Lipat Kajang terbakar beberapa waktu silam, Kantor Perkim Pekanbaru dipindahkan di Gedung Limas. Di dalam gedung ini juga difungsikan untuk Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) Pekanbaru.
Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pekanbaru kabarnya beberapa orang dari penyelenggara negara dan pihak swasta diamankan, Senin (2/12/2024) malam.
Satu di antaranya Pj Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa turut diamankan dan digiring ke Mapolresta Pekanbaru, Jalan Ahmad Yani.
Pj Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Indra meminta agar seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Provinsi Riau dapat berkomitmen dan memiliki tanggung jawab dalam mengelola Barang Milik Daerah (BMD) di masing-masing instansinya. Tugas itu menurutnya menjadi penting selain tugas sebagai pengguna anggaran.
“Saat ini di Provinsi Riau memiliki hampir 27 ribu hektare aktivitas tambang ilegal di areal penggunaan lahan yang lain, yang belum diketahui nama perusahaannya. Sehingga belum jelas pengenaan sanksinya,”
SPI adalah sebuah perangkat diagnostik yang dapat digunakan sebagai alat ukur objektif untuk memetakan capaian dan kemajuan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
