Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri akhirnya menetapkan satu tersangka kasus pengurangan takaran minyak goreng merek Minyakita. Langkah itu diambil sebagai tindak lanjut laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menemukan penyunatan takaran Minyakita.
Sudah pernah diadili di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru karena terlibat kasus pidana, kini mantan anggota DPRD Kota Pekanbaru Yose Saputra kembali duduk sebagai pesakitan, Senin (3/3).
Kasus dugaan blending atau “oplosan” di Pertamina dinilai tak hanya melibatkan internal Pertamina saja, tapi bisa mengarah ke kementerian yang membawahi perusahaan pelat merah itu. Maka agar kasus ini bisa dituntaskan, Presiden Prabowo Subianto disarankan menonaktifkan sementara Menteri BUMN Erick Thohir menyusul terungkapnya dugaan oplos BBM Pertalite menjadi Pertamax.
Aktris sekaligus selebgram Hana Hanifah hingga kini belum mengembalikan uang dugaan korupsi surat perintah perjalan dinas (SPPD) fiktif di Sekretariat DPRD Riau. Jumlahnya hampir mencapai Rp1 miliar. Hal ini diungkapkan Dirkrimsus Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro, Ahad (2/3).
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru menjatuhkan vonis 8 tahun 6 bulan penjara terhadap terdakwa tipikor senilai Rp12,5 miliar, Rafi Budiman. Vonis terhadap mantan Anggota Polres Kuantan Singingi Riau ini dibacakan Ketua Majelis Hakim Delta Tamtama pada sidang Rabu (26/2).
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau melalui Subdit III Tipikor terus mendalami kasus dugaan mega korupsi SPPD Fiktif Sekretariat DPRD Riau. Terbaru, penyidik telah meminta keterangan dua ahli. Diantaranya ahli keuangan negara dan ahli keuangan daerah.
Tim penyidik Jampidus Kejaksaan Agung (Kejagung) mengendus aroma korupsi di PT Pertamina Patra Niaga. Tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina subholding dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) periode 2018 hingga 2023.
Setelah melakukan penggledahan di Kantor Dinas PUPR, tim KPK kembali melakukan penggledahan di kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdaprov Riau yang berada di gedung 9 lantai Komplek Kantor Gubernur Riau di Jalan Sudirman Pekanbaru, Rabu (22/1/2025).
