SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mulai memasuki tahap pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026. Langkah ini dilakukan setelah draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) diserahkan kepada DPRD pada pekan lalu.

Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Bambang Suprianto, mengatakan bahwa penyerahan dokumen KUA-PPAS merupakan bagian penting dalam siklus penganggaran daerah. Melalui dokumen tersebut, pemerintah dan DPRD kini memasuki pembahasan teknis untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Dengan diserahkannya KUA-PPAS ke DPRD, pembahasan RAPBD 2026 sudah masuk tahap lanjutan. Saat ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD sedang menyusun agenda pembahasan dan sinkronisasi program antar-perangkat daerah,” jelas Bambang, Rabu (12/11/2026).

Ia menjelaskan, dalam draf awal KUA-PPAS, total RAPBD 2026 diproyeksikan sebesar Rp1,241 triliun. Namun angka tersebut masih bersifat sementara karena akan mengalami penyesuaian dalam tahapan berikutnya.

“Nilai itu masih proyeksi awal. Angka bisa berubah karena setiap OPD akan mengajukan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada komisi-komisi DPRD. Proses ini penting agar penyusunan anggaran sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah,” ujarnya.

Menurut Bambang, mekanisme DIM menjadi ruang bagi OPD untuk memperjelas rincian kegiatan, kebutuhan anggaran, serta dasar teknis alokasi dana. “Melalui DIM, kita memastikan setiap rupiah memiliki arah dan manfaat yang jelas,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa pembahasan RAPBD 2026 tidak hanya menyoroti besaran anggaran, melainkan juga efektivitas penggunaannya. “Kita tidak ingin anggaran besar di angka, tetapi kecil manfaatnya. Karena itu, setiap program harus berdampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Adapun prioritas anggaran 2026 diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan kesehatan, serta penguatan kualitas pendidikan.

Bambang berharap seluruh tahapan pembahasan dapat selesai sesuai jadwal agar RAPBD 2026 bisa disahkan tepat waktu, sehingga pelaksanaan program di tahun berikutnya tidak mengalami keterlambatan.

SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mulai memasuki tahap pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026. Langkah ini dilakukan setelah draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) diserahkan kepada DPRD pada pekan lalu.

Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Bambang Suprianto, mengatakan bahwa penyerahan dokumen KUA-PPAS merupakan bagian penting dalam siklus penganggaran daerah. Melalui dokumen tersebut, pemerintah dan DPRD kini memasuki pembahasan teknis untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Dengan diserahkannya KUA-PPAS ke DPRD, pembahasan RAPBD 2026 sudah masuk tahap lanjutan. Saat ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD sedang menyusun agenda pembahasan dan sinkronisasi program antar-perangkat daerah,” jelas Bambang, Rabu (12/11/2026).

Ia menjelaskan, dalam draf awal KUA-PPAS, total RAPBD 2026 diproyeksikan sebesar Rp1,241 triliun. Namun angka tersebut masih bersifat sementara karena akan mengalami penyesuaian dalam tahapan berikutnya.

“Nilai itu masih proyeksi awal. Angka bisa berubah karena setiap OPD akan mengajukan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada komisi-komisi DPRD. Proses ini penting agar penyusunan anggaran sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah,” ujarnya.

Menurut Bambang, mekanisme DIM menjadi ruang bagi OPD untuk memperjelas rincian kegiatan, kebutuhan anggaran, serta dasar teknis alokasi dana. “Melalui DIM, kita memastikan setiap rupiah memiliki arah dan manfaat yang jelas,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa pembahasan RAPBD 2026 tidak hanya menyoroti besaran anggaran, melainkan juga efektivitas penggunaannya. “Kita tidak ingin anggaran besar di angka, tetapi kecil manfaatnya. Karena itu, setiap program harus berdampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Adapun prioritas anggaran 2026 diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan kesehatan, serta penguatan kualitas pendidikan.

Bambang berharap seluruh tahapan pembahasan dapat selesai sesuai jadwal agar RAPBD 2026 bisa disahkan tepat waktu, sehingga pelaksanaan program di tahun berikutnya tidak mengalami keterlambatan.