Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan tenaga honorer tidak mendapatkan THR dan gaji ke-13. Kecuali tenaga honorer yang telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Agenda Pemilu 2024 sudah usai. Pimpinan DPRD Pekanbaru dengan tegas menyarankan agar Pemko mulai fokus untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah masuk pada APBD 2024.
Sejumlah Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) serta LKMD di Kabupaten Bengkalis mengeluhkan dana operasional mereka tidak dibayarkan pada saat tunda bayar APBD tahun 2017. Sementara, dana tunda bayar di desa sudah dibayarkan oleh Pemkab Bengkalis di tahun 2023 lalu.
PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) terus mendorong Pemerintah Daerah melalui OPD (Organisasi Perangkat Daerah) mengimplementasikan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk transaksi pembayaran belanja daerah atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Di awal tahun 2024 ini pengelola keuangan pemerintah daerah Kampar melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) sudah terintegrasi dengan KKPD BRK Syariah.
Kontribusi Riau terhadap perekonomian nasional sebesar 4,95 persen dan menempati posisi keenam PDRB terbesar secara nasional dan terbesar kedua di Pulau Sumatera dengan data BPS terakhir pada triwulan III 2023. Tingkat inflasi Riau tahun 2023 cenderung menurun jika dibandingkan tahun 2022, dan bergerak moderat namun tetap terkendali yang berada di kisaran angka 2,50 persen dengan andil dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan berfungsinya peran APBN sebagai shock absorber.
Tahun ini, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akan membangun 68 unit rumah layak huni untuk warga miskin. Untuk bangunan, tetap mengacu pada rumah tipe 36. Satu unit rumah diperkirakan akan menghabiskan anggaran Rp50 juta hingga Rp75 juta.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, telah menyelesaikan evaluasi APBD 2024 milik 11 pemerintah kabupaten/kota di Riau. Selanjutnya hasil evaluasi tersebut kemudian kembali diserahkan ke daerah masing-masing untuk selanjutnya diharmonisasikan dengan DPRD setempat.
