DISKUSI hangat dalam Sarasehan Perubahan Geopolitik Dunia pada 20 Mei lalu mengungkap dilema akut yang dihadapi para kepala daerah. Saat ditanya mengenai efektivitas anggaran dan kinerja aparatur sipil negara (ASN) dalam melayani publik
Dalam beberapa hari terakhir, isu tentang peredaran uang baik tunai maupun melalui Aplikasi Dompet Digital menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) di dua tempat pemungutan suara (TPS) di Siak menjadi hangat.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau menggelar rapat paripurna, Senin (3/3). Adapun rapat ini beragendakan pengumuman reses masa persidangan II, serta mendengarkan pidato perdana Gubernur Riau Abdul Wahid.
Pemungutan suara ulang (PSU) di 24 provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia diperkirakan akan menelan anggaran sebesar Rp1 triliun. Masing-masing daerah diminta untuk menggangarkan melalui APBD masing-masing. Akan tetapi, dimungkinkan untuk dibantu dari APBN karena dana daerah yang minim.