- Advertisement -
TEMBILAHAN (RIAUPOS.CO) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) kembali menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Riau. Opini WTP tersebut diterima oleh Pj Bupati Inhil H Herman, dalam acara penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023 di Pekanbaru, Rabu (22/5).
Kepala BPK Perwakilan Riau, Jariyatna menekankan pentingnya kewajiban Kepala Daerah dalam menyampaikan Rapemda dan bahwa pemeriksaan keuangan daerah merupakan amanat konstitusi.
- Advertisement -
Sementara itu Pj Bupati Inhil H Herman, mengaku syukur karena Pemkab Inhil kembali berhasil mendapatkan Opini WTP dari BPK RI Perwakilan Provinsi Riau untuk kali ke delapan. “Keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja keras dan sinergi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya.(ind)
Dengan demikian dia berharap bahwa pencapaian di atas dapat menjadi motivasi bagi Pemkab Inhil untuk melaksanakan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. “Terima kasih kepada Kepala BPK dan tim yang telah melakukan audit. Dan kami memohon maaf jika terdapat kekurangan selama pelaksaan proses audit berlangsung,” paparnya.(ind)
TEMBILAHAN (RIAUPOS.CO) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) kembali menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Riau. Opini WTP tersebut diterima oleh Pj Bupati Inhil H Herman, dalam acara penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023 di Pekanbaru, Rabu (22/5).
Kepala BPK Perwakilan Riau, Jariyatna menekankan pentingnya kewajiban Kepala Daerah dalam menyampaikan Rapemda dan bahwa pemeriksaan keuangan daerah merupakan amanat konstitusi.
- Advertisement -
Sementara itu Pj Bupati Inhil H Herman, mengaku syukur karena Pemkab Inhil kembali berhasil mendapatkan Opini WTP dari BPK RI Perwakilan Provinsi Riau untuk kali ke delapan. “Keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja keras dan sinergi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya.(ind)
Dengan demikian dia berharap bahwa pencapaian di atas dapat menjadi motivasi bagi Pemkab Inhil untuk melaksanakan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. “Terima kasih kepada Kepala BPK dan tim yang telah melakukan audit. Dan kami memohon maaf jika terdapat kekurangan selama pelaksaan proses audit berlangsung,” paparnya.(ind)
