TEMBILAHAN (RIAUPOS.CO) – Realisasi keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) hingga September 2026 baru mencapai 58,07 persen, atau sebesar Rp1,300 triliun dari total pagu Rp2,239 triliun.
Capaian tersebut menjadi perhatian khusus Penjabat (Pj) Bupati Inhil, Herman, yang meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) hingga pihak kecamatan untuk memanfaatkan sisa waktu tahun anggaran demi memacu percepatan pembangunan.
Hal itu ditegaskan Herman saat memimpin Rapat Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan September TA 2026 di Aula Kantor Bapperida Inhil, Tembilahan, Senin (19/10/2026).
Selain capaian keuangan, realisasi fisik kegiatan pembangunan tercatat sebesar 65,34 persen. Herman mewanti-wanti agar proses lelang proyek dilakukan secara selektif dan cermat.
“Lelang tidak bisa coba-coba. Masyarakat menunggu kebermanfaatan pembangunan. Pilih pihak pelaksana yang kredibel guna menjamin ketepatan waktu dan kualitas pekerjaan,” tegas Herman.
Herman juga menginstruksikan petugas pajak daerah untuk lebih aktif turun ke lapangan memantau kepatuhan pelaku usaha guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penopang pembiayaan pembangunan di Kabupaten Inhil.
TEMBILAHAN (RIAUPOS.CO) – Realisasi keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) hingga September 2026 baru mencapai 58,07 persen, atau sebesar Rp1,300 triliun dari total pagu Rp2,239 triliun.
Capaian tersebut menjadi perhatian khusus Penjabat (Pj) Bupati Inhil, Herman, yang meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) hingga pihak kecamatan untuk memanfaatkan sisa waktu tahun anggaran demi memacu percepatan pembangunan.
Hal itu ditegaskan Herman saat memimpin Rapat Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan September TA 2026 di Aula Kantor Bapperida Inhil, Tembilahan, Senin (19/10/2026).
Selain capaian keuangan, realisasi fisik kegiatan pembangunan tercatat sebesar 65,34 persen. Herman mewanti-wanti agar proses lelang proyek dilakukan secara selektif dan cermat.
“Lelang tidak bisa coba-coba. Masyarakat menunggu kebermanfaatan pembangunan. Pilih pihak pelaksana yang kredibel guna menjamin ketepatan waktu dan kualitas pekerjaan,” tegas Herman.
Herman juga menginstruksikan petugas pajak daerah untuk lebih aktif turun ke lapangan memantau kepatuhan pelaku usaha guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penopang pembiayaan pembangunan di Kabupaten Inhil.
