Senin, 7 April 2025
spot_img

Bupati: Yang Tak Hadir Harus Disanksi

(RIAUPOS.CO) — Demi meningkatkan kinerja para pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing, Bupati Drs H Mursini MSi menegaskan kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempertimbangkan memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi pegawai yang tidak hadir pada hari pertama kerja.

Hal itu disampaikannya, saat apel pagi pegawai memasuki hari pertama kerja setelah usai cuti bersama hari raya Idulfitri di lapangan upacara kantor bupati, Senin (10/6). Menurut Mursini, peran dari kepala OPD untuk meningkatkan disiplin pegawai sangat penting.

 â€œApel pagi ini (kemarin, red) sangat penting. Selain memang tugas kita, tujuan kita berkumpul ini juga dalam rangka merajut hubungan silahturahmi antar sesama pegawai. Saya mengimbau kepada kepala OPD untuk mempertimbangkan TPP mereka yang tidak hadir tanpa alasan. Kalau perlu dipotong,” tegas Mursini di hadapan ratusan pegawai yang hadir.

Baca Juga:  Normalisasi Sungai Bangko Dimulai

Pemotongan tersebut, lanjut bupati, sesuai dengan sanksi dan Peraturan Bupati Nomor 12/2019 tentang Penetapan TPP. Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan disiplin para pegawai sekaligus membahas evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan selama ini.

“Kepada OPD saya tegaskan, supaya secepatnya menyelesaikan tugas-tugas tahun anggaran 2019 yang belum selesai. Baik itu pekerjaan fisik maupun nonfisik,” kata Mursini.

Selain itu, menyikapi peraturan pemerintah Nomor 30/2019 tentang penilaian kinerja PNS. Penilaian tersebut untuk menjamin objektivitas pembinaan pegawai yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karir. Hal itu dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target capaian.

 â€œKalau kita mengacu pada pasal 56 dijelaskan  bahwa kepada pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi dan pejabat fungsional yang tidak memenuhi target kinerja dapat disanksi administrasi sampai dengan sanksi pemberhentian,” kata Mursini.(adv)

Baca Juga:  Eks Bupati Rohul Suparman Dikabarkan Bebas Rabu Ini

(RIAUPOS.CO) — Demi meningkatkan kinerja para pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing, Bupati Drs H Mursini MSi menegaskan kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempertimbangkan memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi pegawai yang tidak hadir pada hari pertama kerja.

Hal itu disampaikannya, saat apel pagi pegawai memasuki hari pertama kerja setelah usai cuti bersama hari raya Idulfitri di lapangan upacara kantor bupati, Senin (10/6). Menurut Mursini, peran dari kepala OPD untuk meningkatkan disiplin pegawai sangat penting.

 â€œApel pagi ini (kemarin, red) sangat penting. Selain memang tugas kita, tujuan kita berkumpul ini juga dalam rangka merajut hubungan silahturahmi antar sesama pegawai. Saya mengimbau kepada kepala OPD untuk mempertimbangkan TPP mereka yang tidak hadir tanpa alasan. Kalau perlu dipotong,” tegas Mursini di hadapan ratusan pegawai yang hadir.

Baca Juga:  Ahad Pagi, 42 Titik Hot Spot Terpantau di Riau

Pemotongan tersebut, lanjut bupati, sesuai dengan sanksi dan Peraturan Bupati Nomor 12/2019 tentang Penetapan TPP. Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan disiplin para pegawai sekaligus membahas evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan selama ini.

“Kepada OPD saya tegaskan, supaya secepatnya menyelesaikan tugas-tugas tahun anggaran 2019 yang belum selesai. Baik itu pekerjaan fisik maupun nonfisik,” kata Mursini.

Selain itu, menyikapi peraturan pemerintah Nomor 30/2019 tentang penilaian kinerja PNS. Penilaian tersebut untuk menjamin objektivitas pembinaan pegawai yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karir. Hal itu dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target capaian.

 â€œKalau kita mengacu pada pasal 56 dijelaskan  bahwa kepada pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi dan pejabat fungsional yang tidak memenuhi target kinerja dapat disanksi administrasi sampai dengan sanksi pemberhentian,” kata Mursini.(adv)

Baca Juga:  Sudah Tujuh Pasien Suspect Corona di Riau
Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos
spot_img

Berita Lainnya

spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari

spot_img

Bupati: Yang Tak Hadir Harus Disanksi

(RIAUPOS.CO) — Demi meningkatkan kinerja para pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing, Bupati Drs H Mursini MSi menegaskan kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempertimbangkan memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi pegawai yang tidak hadir pada hari pertama kerja.

Hal itu disampaikannya, saat apel pagi pegawai memasuki hari pertama kerja setelah usai cuti bersama hari raya Idulfitri di lapangan upacara kantor bupati, Senin (10/6). Menurut Mursini, peran dari kepala OPD untuk meningkatkan disiplin pegawai sangat penting.

 â€œApel pagi ini (kemarin, red) sangat penting. Selain memang tugas kita, tujuan kita berkumpul ini juga dalam rangka merajut hubungan silahturahmi antar sesama pegawai. Saya mengimbau kepada kepala OPD untuk mempertimbangkan TPP mereka yang tidak hadir tanpa alasan. Kalau perlu dipotong,” tegas Mursini di hadapan ratusan pegawai yang hadir.

Baca Juga:  Normalisasi Sungai Bangko Dimulai

Pemotongan tersebut, lanjut bupati, sesuai dengan sanksi dan Peraturan Bupati Nomor 12/2019 tentang Penetapan TPP. Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan disiplin para pegawai sekaligus membahas evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan selama ini.

“Kepada OPD saya tegaskan, supaya secepatnya menyelesaikan tugas-tugas tahun anggaran 2019 yang belum selesai. Baik itu pekerjaan fisik maupun nonfisik,” kata Mursini.

Selain itu, menyikapi peraturan pemerintah Nomor 30/2019 tentang penilaian kinerja PNS. Penilaian tersebut untuk menjamin objektivitas pembinaan pegawai yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karir. Hal itu dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target capaian.

 â€œKalau kita mengacu pada pasal 56 dijelaskan  bahwa kepada pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi dan pejabat fungsional yang tidak memenuhi target kinerja dapat disanksi administrasi sampai dengan sanksi pemberhentian,” kata Mursini.(adv)

Baca Juga:  Balita, Lansia, dan Ibu Hamil Pakai Masker

(RIAUPOS.CO) — Demi meningkatkan kinerja para pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing, Bupati Drs H Mursini MSi menegaskan kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempertimbangkan memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi pegawai yang tidak hadir pada hari pertama kerja.

Hal itu disampaikannya, saat apel pagi pegawai memasuki hari pertama kerja setelah usai cuti bersama hari raya Idulfitri di lapangan upacara kantor bupati, Senin (10/6). Menurut Mursini, peran dari kepala OPD untuk meningkatkan disiplin pegawai sangat penting.

 â€œApel pagi ini (kemarin, red) sangat penting. Selain memang tugas kita, tujuan kita berkumpul ini juga dalam rangka merajut hubungan silahturahmi antar sesama pegawai. Saya mengimbau kepada kepala OPD untuk mempertimbangkan TPP mereka yang tidak hadir tanpa alasan. Kalau perlu dipotong,” tegas Mursini di hadapan ratusan pegawai yang hadir.

Baca Juga:  Ahad Pagi, 42 Titik Hot Spot Terpantau di Riau

Pemotongan tersebut, lanjut bupati, sesuai dengan sanksi dan Peraturan Bupati Nomor 12/2019 tentang Penetapan TPP. Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan disiplin para pegawai sekaligus membahas evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan selama ini.

“Kepada OPD saya tegaskan, supaya secepatnya menyelesaikan tugas-tugas tahun anggaran 2019 yang belum selesai. Baik itu pekerjaan fisik maupun nonfisik,” kata Mursini.

Selain itu, menyikapi peraturan pemerintah Nomor 30/2019 tentang penilaian kinerja PNS. Penilaian tersebut untuk menjamin objektivitas pembinaan pegawai yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karir. Hal itu dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target capaian.

 â€œKalau kita mengacu pada pasal 56 dijelaskan  bahwa kepada pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi dan pejabat fungsional yang tidak memenuhi target kinerja dapat disanksi administrasi sampai dengan sanksi pemberhentian,” kata Mursini.(adv)

Baca Juga:  JCH DWP dan BKMT Diminta Jaga Kesehatan
Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari