BAGANSIAPIAPI (RIAUPOS.CO) – Program Kabupaten Layak Anak (KLA) menjadi penting karena mengindikasikan diperhatikannya hak-hak anak terhadap pembangunan yang ada.
Menyikapi hal itu pemerintah daerah Rokan Hilir (Rohil) menargetkan agar pada tahun ini predikat KLA dapat diraih, sehingga pembangunan yang baik bagi anak-anak dapat terwujud.
"Ya mudah-mudahan dapat tercapai pada tahun ini, ada beberapa klaster yang perlu ditingkatkan. Misalnya terkait dengan anak yang telah terdata atau mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA) sejauh mana cakupannya," kata Kepala Badan P2KBP3A Rohil, Ir Sri Rahayu di Bagansiapiapi baru-baru ini.
Untuk penilaian yang diperoleh Rohil terangnya memang masih jauh dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Riau, begitu juga jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Sehingga pihaknya menargetkan terus ada upaya perbaikan yang serius, terukur agar apa yang merupakan kekurangan itu dapat dibenahi sebaik mungkin. "Klaster yang menjadi penilaian, itu yang didongkrak lagi pada tahun 2022 ini, sehingga dapat lebih baik," kata Sri Rahayu.
- Advertisement -
Peran serta dari berbagai pihak dilibatkan dimana dalam hal ini tidak hanya OPD yang ada di lingkungan Pemda Rohil namun juga instansi vertikal termasuk dari Polres Rohil, Kejaksaan, Pengadilan Negeri Rohil, Lapas Kelas II Bagansiapiapi dan lain-lainnya.
"Mudah-mudahan dengan makin banyak keterlibatan dari instansi terkait maka pencapaian KLA untuk Rohil dapat diraih," katanya.
- Advertisement -
Ia menyebutkan berbagai pihak memiliki peran yang penting dalam mewujudkan ekses pembangunan yang berdampak baik bagi anak. Misalnya Dinas Kesehatan dalam hal cakupan pelayanan kesehatan bagi anak, gizi dan lain-lain.
Terkait dinas Perkim misalnya bagaimana memastikan ketersediaan sumber air yang bersih bagi anak di lingkungan yang menjadi sasaran pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan sebagainya. Begitu juga terangnya bagaimana setiap instansi memastikan dalam menerapkan pelayanan ramah terhadap anak serta memiliki sarana prasana bagi anak di saat orang tuanya mengurus sesuatu berkaitan dengan instansi tersebut.(fad)
BAGANSIAPIAPI (RIAUPOS.CO) – Program Kabupaten Layak Anak (KLA) menjadi penting karena mengindikasikan diperhatikannya hak-hak anak terhadap pembangunan yang ada.
Menyikapi hal itu pemerintah daerah Rokan Hilir (Rohil) menargetkan agar pada tahun ini predikat KLA dapat diraih, sehingga pembangunan yang baik bagi anak-anak dapat terwujud.
"Ya mudah-mudahan dapat tercapai pada tahun ini, ada beberapa klaster yang perlu ditingkatkan. Misalnya terkait dengan anak yang telah terdata atau mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA) sejauh mana cakupannya," kata Kepala Badan P2KBP3A Rohil, Ir Sri Rahayu di Bagansiapiapi baru-baru ini.
Untuk penilaian yang diperoleh Rohil terangnya memang masih jauh dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Riau, begitu juga jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Sehingga pihaknya menargetkan terus ada upaya perbaikan yang serius, terukur agar apa yang merupakan kekurangan itu dapat dibenahi sebaik mungkin. "Klaster yang menjadi penilaian, itu yang didongkrak lagi pada tahun 2022 ini, sehingga dapat lebih baik," kata Sri Rahayu.
Peran serta dari berbagai pihak dilibatkan dimana dalam hal ini tidak hanya OPD yang ada di lingkungan Pemda Rohil namun juga instansi vertikal termasuk dari Polres Rohil, Kejaksaan, Pengadilan Negeri Rohil, Lapas Kelas II Bagansiapiapi dan lain-lainnya.
"Mudah-mudahan dengan makin banyak keterlibatan dari instansi terkait maka pencapaian KLA untuk Rohil dapat diraih," katanya.
Ia menyebutkan berbagai pihak memiliki peran yang penting dalam mewujudkan ekses pembangunan yang berdampak baik bagi anak. Misalnya Dinas Kesehatan dalam hal cakupan pelayanan kesehatan bagi anak, gizi dan lain-lain.
Terkait dinas Perkim misalnya bagaimana memastikan ketersediaan sumber air yang bersih bagi anak di lingkungan yang menjadi sasaran pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan sebagainya. Begitu juga terangnya bagaimana setiap instansi memastikan dalam menerapkan pelayanan ramah terhadap anak serta memiliki sarana prasana bagi anak di saat orang tuanya mengurus sesuatu berkaitan dengan instansi tersebut.(fad)
