JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Penyaluran bantuan sosial (bansos) program keluarga harapan (PKH) memasuki injury time. Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini meminta penyaluran dipercepat. Pemda, bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), dan para pendamping diminta be­kerja keras untuk memastikan bantuan diterima masyarakat yang masuk kategori keluarga penerima manfaat (KPM). Sebab, banyak penerima manfaat yang belum mendapatkan haknya. Jadi, pihak-pihak terkait harus berkejaran dengan waktu.

"Banyak KPM yang belum menerima bantuan. Angkanya besar sekali," ujar Risma dalam keterangan resmi, Sabtu (2/10).

Salah satunya di Provinsi Sulawesi Utara. Di sana ratusan hingga ribuan KPM belum menerima bansos yang menjadi hak mereka. Untuk bantuan pangan nontunai (BPNT)/program sembako, misalnya, Risma mendapatkan data bahwa ada 542 KPM di Kabupaten Minahasa Selatan yang belum memperoleh bansos. Lalu, 545 KPM di Kabupaten Minahasa Tengah dan 616 KPM di Kabupaten Minahasa Utara. "Ini banyak sekali. Ada apa ini? Satu orang saja tidak bisa dibiarkan tidak mendapatkan bantuan, apalagi ribuan orang," tegasnya.

Bukan hanya itu. Di Bitung, ada 8.000-an KPM yang belum melakukan transaksi. Bahkan, ada yang belum dapat mencairkan dana bantuan sejak Juli 2021. Mengingat sudah mencapai waktu tiga bulan, Risma meminta pemblokiran rekening bansos mereka dibuka. "Supaya tidak ada alasan lagi Himbara tidak bisa menyalurkan bantuan," katanya.

Risma juga meminta bank Himbara berinisiatif mendatangi KPM dan menyalurkan bantuan sekaligus menyerahkan kartu. Dengan begitu, tidak ada lagi alasan keterlambatan akibat tantangan geografis. Mantan Wali Kota Surabaya itu menginstruksikan penyaluran bantuan dituntaskan selambatnya pada pekan kedua Oktober 2021.

Bagi KPM BPNT yang belum bertransaksi sejak Juli 2021, Risma memperbolehkan mereka menerima bantuan secara cash, tidak harus berupa bahan makanan. Pembayaran dilakukan sekaligus. "Jadi, bantuan yang mereka terima akan dirapel. Kalau lima bulan dibayar sekaligus, tidak mungkin semua dalam bentuk sembako. Nanti makanannya bisa rusak," jelas Risma.(mia/c14/oni/jpg)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Penyaluran bantuan sosial (bansos) program keluarga harapan (PKH) memasuki injury time. Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini meminta penyaluran dipercepat. Pemda, bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), dan para pendamping diminta be­kerja keras untuk memastikan bantuan diterima masyarakat yang masuk kategori keluarga penerima manfaat (KPM). Sebab, banyak penerima manfaat yang belum mendapatkan haknya. Jadi, pihak-pihak terkait harus berkejaran dengan waktu.

"Banyak KPM yang belum menerima bantuan. Angkanya besar sekali," ujar Risma dalam keterangan resmi, Sabtu (2/10).

Salah satunya di Provinsi Sulawesi Utara. Di sana ratusan hingga ribuan KPM belum menerima bansos yang menjadi hak mereka. Untuk bantuan pangan nontunai (BPNT)/program sembako, misalnya, Risma mendapatkan data bahwa ada 542 KPM di Kabupaten Minahasa Selatan yang belum memperoleh bansos. Lalu, 545 KPM di Kabupaten Minahasa Tengah dan 616 KPM di Kabupaten Minahasa Utara. "Ini banyak sekali. Ada apa ini? Satu orang saja tidak bisa dibiarkan tidak mendapatkan bantuan, apalagi ribuan orang," tegasnya.

Bukan hanya itu. Di Bitung, ada 8.000-an KPM yang belum melakukan transaksi. Bahkan, ada yang belum dapat mencairkan dana bantuan sejak Juli 2021. Mengingat sudah mencapai waktu tiga bulan, Risma meminta pemblokiran rekening bansos mereka dibuka. "Supaya tidak ada alasan lagi Himbara tidak bisa menyalurkan bantuan," katanya.

Risma juga meminta bank Himbara berinisiatif mendatangi KPM dan menyalurkan bantuan sekaligus menyerahkan kartu. Dengan begitu, tidak ada lagi alasan keterlambatan akibat tantangan geografis. Mantan Wali Kota Surabaya itu menginstruksikan penyaluran bantuan dituntaskan selambatnya pada pekan kedua Oktober 2021.

Bagi KPM BPNT yang belum bertransaksi sejak Juli 2021, Risma memperbolehkan mereka menerima bantuan secara cash, tidak harus berupa bahan makanan. Pembayaran dilakukan sekaligus. "Jadi, bantuan yang mereka terima akan dirapel. Kalau lima bulan dibayar sekaligus, tidak mungkin semua dalam bentuk sembako. Nanti makanannya bisa rusak," jelas Risma.(mia/c14/oni/jpg)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Penyaluran bantuan sosial (bansos) program keluarga harapan (PKH) memasuki injury time. Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini meminta penyaluran dipercepat. Pemda, bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), dan para pendamping diminta be­kerja keras untuk memastikan bantuan diterima masyarakat yang masuk kategori keluarga penerima manfaat (KPM). Sebab, banyak penerima manfaat yang belum mendapatkan haknya. Jadi, pihak-pihak terkait harus berkejaran dengan waktu.

"Banyak KPM yang belum menerima bantuan. Angkanya besar sekali," ujar Risma dalam keterangan resmi, Sabtu (2/10).

Salah satunya di Provinsi Sulawesi Utara. Di sana ratusan hingga ribuan KPM belum menerima bansos yang menjadi hak mereka. Untuk bantuan pangan nontunai (BPNT)/program sembako, misalnya, Risma mendapatkan data bahwa ada 542 KPM di Kabupaten Minahasa Selatan yang belum memperoleh bansos. Lalu, 545 KPM di Kabupaten Minahasa Tengah dan 616 KPM di Kabupaten Minahasa Utara. "Ini banyak sekali. Ada apa ini? Satu orang saja tidak bisa dibiarkan tidak mendapatkan bantuan, apalagi ribuan orang," tegasnya.

Bukan hanya itu. Di Bitung, ada 8.000-an KPM yang belum melakukan transaksi. Bahkan, ada yang belum dapat mencairkan dana bantuan sejak Juli 2021. Mengingat sudah mencapai waktu tiga bulan, Risma meminta pemblokiran rekening bansos mereka dibuka. "Supaya tidak ada alasan lagi Himbara tidak bisa menyalurkan bantuan," katanya.

Risma juga meminta bank Himbara berinisiatif mendatangi KPM dan menyalurkan bantuan sekaligus menyerahkan kartu. Dengan begitu, tidak ada lagi alasan keterlambatan akibat tantangan geografis. Mantan Wali Kota Surabaya itu menginstruksikan penyaluran bantuan dituntaskan selambatnya pada pekan kedua Oktober 2021.

Bagi KPM BPNT yang belum bertransaksi sejak Juli 2021, Risma memperbolehkan mereka menerima bantuan secara cash, tidak harus berupa bahan makanan. Pembayaran dilakukan sekaligus. "Jadi, bantuan yang mereka terima akan dirapel. Kalau lima bulan dibayar sekaligus, tidak mungkin semua dalam bentuk sembako. Nanti makanannya bisa rusak," jelas Risma.(mia/c14/oni/jpg)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Penyaluran bantuan sosial (bansos) program keluarga harapan (PKH) memasuki injury time. Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini meminta penyaluran dipercepat. Pemda, bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), dan para pendamping diminta be­kerja keras untuk memastikan bantuan diterima masyarakat yang masuk kategori keluarga penerima manfaat (KPM). Sebab, banyak penerima manfaat yang belum mendapatkan haknya. Jadi, pihak-pihak terkait harus berkejaran dengan waktu.

"Banyak KPM yang belum menerima bantuan. Angkanya besar sekali," ujar Risma dalam keterangan resmi, Sabtu (2/10).

Salah satunya di Provinsi Sulawesi Utara. Di sana ratusan hingga ribuan KPM belum menerima bansos yang menjadi hak mereka. Untuk bantuan pangan nontunai (BPNT)/program sembako, misalnya, Risma mendapatkan data bahwa ada 542 KPM di Kabupaten Minahasa Selatan yang belum memperoleh bansos. Lalu, 545 KPM di Kabupaten Minahasa Tengah dan 616 KPM di Kabupaten Minahasa Utara. "Ini banyak sekali. Ada apa ini? Satu orang saja tidak bisa dibiarkan tidak mendapatkan bantuan, apalagi ribuan orang," tegasnya.

Bukan hanya itu. Di Bitung, ada 8.000-an KPM yang belum melakukan transaksi. Bahkan, ada yang belum dapat mencairkan dana bantuan sejak Juli 2021. Mengingat sudah mencapai waktu tiga bulan, Risma meminta pemblokiran rekening bansos mereka dibuka. "Supaya tidak ada alasan lagi Himbara tidak bisa menyalurkan bantuan," katanya.

Risma juga meminta bank Himbara berinisiatif mendatangi KPM dan menyalurkan bantuan sekaligus menyerahkan kartu. Dengan begitu, tidak ada lagi alasan keterlambatan akibat tantangan geografis. Mantan Wali Kota Surabaya itu menginstruksikan penyaluran bantuan dituntaskan selambatnya pada pekan kedua Oktober 2021.

Bagi KPM BPNT yang belum bertransaksi sejak Juli 2021, Risma memperbolehkan mereka menerima bantuan secara cash, tidak harus berupa bahan makanan. Pembayaran dilakukan sekaligus. "Jadi, bantuan yang mereka terima akan dirapel. Kalau lima bulan dibayar sekaligus, tidak mungkin semua dalam bentuk sembako. Nanti makanannya bisa rusak," jelas Risma.(mia/c14/oni/jpg)