JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pemberian abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) yang sedang menghadapi proses hukum kasus dugaan korupsi impor gula. Selain itu, amnesti diusulkan untuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang terjerat kasus suap dan perintangan penyidikan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (31/7) malam.
“Atas pertimbangan DPR RI, diberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada 1.116 orang, termasuk Hasto Kristiyanto,” jelas Dasco.
Amnesti dan abolisi merupakan hak prerogatif presiden yang diatur dalam Pasal 14 UUD 1945. Meski demikian, pengesahannya tetap memerlukan persetujuan DPR.
Perbedaan keduanya:
- Amnesti menghapus semua akibat hukum pidana secara menyeluruh,
- Abolisi menghentikan proses hukum yang sedang berjalan.
Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menyampaikan bahwa usulan nama-nama tersebut merupakan hasil verifikasi dan seleksi dari ribuan data. Dari awalnya 44 ribu pengajuan, hanya 1.116 orang yang memenuhi kriteria pemberian amnesti.
“Ini bukan gelombang terakhir. Masih ada tahap kedua sebanyak 1.668 orang yang sedang diverifikasi,” tambah Supratman.
Supratman menegaskan bahwa pemberian pengampunan hukum ini didasari kepentingan bangsa dan negara, serta untuk menjaga stabilitas nasional dan memperkuat semangat persatuan.
“Yang kami usulkan adalah tokoh-tokoh yang juga punya kontribusi besar kepada negara, termasuk Hasto dan Tom Lembong,” ujarnya.
Menurut Supratman, keputusan ini merupakan bagian dari strategi hukum dan rekonsiliasi politik nasional, yang tidak hanya memikirkan aspek hukum semata, tetapi juga persaudaraan dan kohesi sosial.
