Senin, 16 September 2024

Segera Bayarkan Insentif Ketua RT/RW

PEKANBARU(RIAUPOS.CO) —  Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ir Nofrizal MM meminta Pemko Pekanbaru segera mencari solusi masalah tunggakan pembayaran insentif ketua rukun tetangga (RT) dan rukum warga (RW).

Seperti diketahui, Rabu (22/1), sejumlah ketua RT/RW yang tergabung dalam Forum Komunikasi Ketua RT dan RW Kota Pekanbaru melakukan aksi damai di kompleks Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru, Jalan Sudirman. Salah satu tuntutan mereka adalah pemko membayarkan tunggakan tiga bulan insentif  2019 paling lambat pekan pertama Februari.

"Kita tentunya tidak ingin permasalahan ini terlalu berlarut-larut. Saran kami, cepat carikan solusi," ujar Nofrizal, kemarin.

Novrizal juga mempertanyakan alasan pemko hingga sampai harus menunggak pembayaran insentif ketua RT/RW tersebut. "Kalau sudah sampai unjuk rasa, tentu pemko harus menyikapinya secara tepat," paparnya.

- Advertisement -
Baca Juga:  Menjual Asa di Bulan Ramadan dengan Menyajikan Menu Tradisional yang Menarik

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru Doni Saputra minta masalah ini ikut menjadi perhatian DPRD. Di mana, DPRD bisa memanggil ketua TPAD untuk mendapatkan penjelasan terhadap persoalan ini. Apalagi para ketua RT/RW sampai mengancam mogok.

"Kita berharap pemanggilan TAPD itu bisa segera dijadwalkan, " paparnya lagi.

- Advertisement -

Munculnya masalah ini, diyakini Doni membuat kinerja ketua RT/RW tidak akan maksimal  dalam menjalankan kinerja, baik layanan administrasi maupun lainnya.

Dikatakannya, persoalan insentif ini tidak boleh di tunda pembayarannya dan harus segera dibayarkan. "Sebaiknya, tidak ditunda-tunda, akan tetapi kalau bisa lakukan pembayaran setiap sebulan sekali. Karena memang keberadaan RT/RW ini merupakan perpanjangan tangan wali kota di tingkat bawah," jelasnya.

Baca Juga:  Pencabulan Mendominasi Kasus Kekerasan terhadap Anak

Dengan terjadinya penunggakan pembayaran insentif RT/RW dan juga mengancam untuk mogok memberikan pelayanan kepada masyarakat, dikatakannya sangat memalukan pemerintah.

"Apalagi dari pengakuan RT/RW, respon pemerintah untuk menyelesaikan insentif ini dinilai lemah, bahkan seperti sengaja dibuat seperti yang terjadi. Atau tepatnya merusak citra pemko terhadap masyarakat," tambah anggota DPRD Pekanbaru, Aidil Amri.(gus)

PEKANBARU(RIAUPOS.CO) —  Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ir Nofrizal MM meminta Pemko Pekanbaru segera mencari solusi masalah tunggakan pembayaran insentif ketua rukun tetangga (RT) dan rukum warga (RW).

Seperti diketahui, Rabu (22/1), sejumlah ketua RT/RW yang tergabung dalam Forum Komunikasi Ketua RT dan RW Kota Pekanbaru melakukan aksi damai di kompleks Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru, Jalan Sudirman. Salah satu tuntutan mereka adalah pemko membayarkan tunggakan tiga bulan insentif  2019 paling lambat pekan pertama Februari.

"Kita tentunya tidak ingin permasalahan ini terlalu berlarut-larut. Saran kami, cepat carikan solusi," ujar Nofrizal, kemarin.

Novrizal juga mempertanyakan alasan pemko hingga sampai harus menunggak pembayaran insentif ketua RT/RW tersebut. "Kalau sudah sampai unjuk rasa, tentu pemko harus menyikapinya secara tepat," paparnya.

Baca Juga:  Sekali Antar Diupah Rp500 Ribu

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru Doni Saputra minta masalah ini ikut menjadi perhatian DPRD. Di mana, DPRD bisa memanggil ketua TPAD untuk mendapatkan penjelasan terhadap persoalan ini. Apalagi para ketua RT/RW sampai mengancam mogok.

"Kita berharap pemanggilan TAPD itu bisa segera dijadwalkan, " paparnya lagi.

Munculnya masalah ini, diyakini Doni membuat kinerja ketua RT/RW tidak akan maksimal  dalam menjalankan kinerja, baik layanan administrasi maupun lainnya.

Dikatakannya, persoalan insentif ini tidak boleh di tunda pembayarannya dan harus segera dibayarkan. "Sebaiknya, tidak ditunda-tunda, akan tetapi kalau bisa lakukan pembayaran setiap sebulan sekali. Karena memang keberadaan RT/RW ini merupakan perpanjangan tangan wali kota di tingkat bawah," jelasnya.

Baca Juga:  Bertahap Potong Bando Reklame

Dengan terjadinya penunggakan pembayaran insentif RT/RW dan juga mengancam untuk mogok memberikan pelayanan kepada masyarakat, dikatakannya sangat memalukan pemerintah.

"Apalagi dari pengakuan RT/RW, respon pemerintah untuk menyelesaikan insentif ini dinilai lemah, bahkan seperti sengaja dibuat seperti yang terjadi. Atau tepatnya merusak citra pemko terhadap masyarakat," tambah anggota DPRD Pekanbaru, Aidil Amri.(gus)

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

Terbaru

spot_img

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari