Selasa, 21 Mei 2024

BBPOM Diminta Sidak Penjualan Hand Sanitizer

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Banyak masyarakat yang mengeluhkan soal hand sanitizer yang tidak jelas, mana yang layak untuk digunakan dalam upaya pencegahan dan antisipasi penyebaran Covid-19 untuk cuci tangannya. Juga yang mana tidak layak untuk dijual.

Terhadap persoalan itu, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Pekanbaru, Aidil Amri meminta dengan tegas agar Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru, untuk turun ke apotek atau toko obat maupun toko yang menjual hand sanitizer.

Yamaha

"Ini harus dijelaskan, mana hand sanitizer yang layak diperjualbelikan, dan mana yang tidak. Maka kami minta BBPOM untuk sidak ke lapangan secepatnya," ujar Aidil Amri, Selasa (31/3).

Disampaikan politisi Partai Demokrat ini, warga selama ini merasa dirugikan, dan merasa dikelabui dari produk yang dijual bebas di tengah barang ini sangat diperlukan untuk pencegahan dan melindungi diri dari penyebaran Covid-19.

Baca Juga:  RSJ Belum Terima Pasien dari Caleg

"Selamatkan konsumen/masyarakat dalam masalah ini, BBPOM harus turun dan bertindaklah, lakukan sosialisasi," tegas Aidil.

- Advertisement -

Disampaikan anggota Komisi I, yang terjadi sekarang disinyalir ada oknum yang mencari keuntungan pribadi.

"Maka ini harus dibuktikan dulu oleh yang punya kewenangan menentukannya, mana yang layak diperjualbelikan dan mana yang tidak. Jangan pula nanti malah dapat merusak kulit," sarannya lagi.

- Advertisement -

Di saat sekarang ini, masyarakat sulit mendapatkannya. Tidak hanya hand sanitizer, akan tetapi masker pun menghilangkan dari pasaran. Ini dimintanya segera dipenuhi dan harus menjadi tanggung jawab pemerintah.

"Saya juga menyarankan untuk cuci tangan dianjurkan menggunakan sabun di air yang mengalir sebagai pengganti hand sanitizer itu," katanya lagi.

Baca Juga:  Polsek Senapelan Gagalkan Transaksi Narkoba di Kafe

Apalagi disampaikan Aidil, masa tanggap darurat Covid-19 diperpanjang. Otomatis harus didukung oleh pemerintah untuk alat pelindung diri (APD). "Artinya, jangan keras di social distancing saja," tuturnya.

Selain itu, Pemerintah juga harus dapat mengontrol harga APD yang dijual. Masker dan juga hand sanitizer. "Harganya dikeluhkan masyarakat, mahal dan di luar kewajaran," pintanya.(ksm)

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Banyak masyarakat yang mengeluhkan soal hand sanitizer yang tidak jelas, mana yang layak untuk digunakan dalam upaya pencegahan dan antisipasi penyebaran Covid-19 untuk cuci tangannya. Juga yang mana tidak layak untuk dijual.

Terhadap persoalan itu, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Pekanbaru, Aidil Amri meminta dengan tegas agar Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru, untuk turun ke apotek atau toko obat maupun toko yang menjual hand sanitizer.

"Ini harus dijelaskan, mana hand sanitizer yang layak diperjualbelikan, dan mana yang tidak. Maka kami minta BBPOM untuk sidak ke lapangan secepatnya," ujar Aidil Amri, Selasa (31/3).

Disampaikan politisi Partai Demokrat ini, warga selama ini merasa dirugikan, dan merasa dikelabui dari produk yang dijual bebas di tengah barang ini sangat diperlukan untuk pencegahan dan melindungi diri dari penyebaran Covid-19.

Baca Juga:  Soal Sampah, Wako Janji Evaluasi

"Selamatkan konsumen/masyarakat dalam masalah ini, BBPOM harus turun dan bertindaklah, lakukan sosialisasi," tegas Aidil.

Disampaikan anggota Komisi I, yang terjadi sekarang disinyalir ada oknum yang mencari keuntungan pribadi.

"Maka ini harus dibuktikan dulu oleh yang punya kewenangan menentukannya, mana yang layak diperjualbelikan dan mana yang tidak. Jangan pula nanti malah dapat merusak kulit," sarannya lagi.

Di saat sekarang ini, masyarakat sulit mendapatkannya. Tidak hanya hand sanitizer, akan tetapi masker pun menghilangkan dari pasaran. Ini dimintanya segera dipenuhi dan harus menjadi tanggung jawab pemerintah.

"Saya juga menyarankan untuk cuci tangan dianjurkan menggunakan sabun di air yang mengalir sebagai pengganti hand sanitizer itu," katanya lagi.

Baca Juga:  Dua Orang Ditetapkan Tersangka

Apalagi disampaikan Aidil, masa tanggap darurat Covid-19 diperpanjang. Otomatis harus didukung oleh pemerintah untuk alat pelindung diri (APD). "Artinya, jangan keras di social distancing saja," tuturnya.

Selain itu, Pemerintah juga harus dapat mengontrol harga APD yang dijual. Masker dan juga hand sanitizer. "Harganya dikeluhkan masyarakat, mahal dan di luar kewajaran," pintanya.(ksm)

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari