JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Rencana penghapusan jabatan sekretaris jenderal (Sekjen) DPP PKB urung dilakukan. Abdul Muhaimin Iskandar, ketua umum terpilih pada Muktamar Bali, tetap mempertahankan posisi tersebut. Sekarang Muhaimin bersama sejumlah kiai menyusun kepengurusan partai.
Muhaimin mengadakan pertemuan tertutup dengan sejumlah kiai mulai Sabtu (24/8). ”Pertemuannya di pesantren,” ujar Koordinator Publikasi dan Media Muktamar VI PKB Ahmad Iman kemarin (25/8). Namun, Iman enggan menyebut secara pasti di pesantren mana pertemuan tersebut dilangsungkan.
Yang pasti, kata Wasekjen PKB demisioner itu, rencana penghapusan jabatan Sekjen batal dilakukan. Jabatan tersebut akan tetap ada dalam struktur baru DPP PKB. Keinginan Muhaimin untuk menghapus posisi Sekjen terbentur UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parpol yang mengharuskan adanya Sekjen dalam kepengurusan partai politik. ”PKB menyesuaikan dengan nomenklatur dalam undang-undang,” tuturnya.
Namun, Iman mengatakan bahwa fungsi Sekjen pada kepengurusan ke depan berbeda dengan Sekjen pada periode sebelumnya yang banyak berperan dalam urusan politik. Nanti, lanjut dia, Sekjen di PKB lebih banyak fokus mengurusi persoalan manajemen organisasi kepartaian dan konsolidasi internal partai.
Sekjen akan menjadi semacam kepanjangan tangan Ketum dalam mengurusi internal. Kalau sebelumnya politis, nanti Sekjen tidak politis. ”Jadi, kalau orang bicara PKB, ya Gus Imin, karena Ketum adalah mandataris tunggal dalam muktamar,” jelasnya.
Sampai berita ini ditulis pukul 21.00, Muhaimin dan para kiai masih membahas siapa yang akan ditunjuk sebagai Sekjen dan yang akan masuk kepengurusan baru.
Terkait nama yang potensial ditunjuk sebagai Sekjen, Iman menyatakan, sampai sekarang muncul beberapa nama yang berpotensi menjadi Sekjen. Yaitu, Ida Fauziyah dan Jazilul Fawaid. Keduanya merupakan ketua DPP PKB demisioner. Ada juga Syaiful Huda, ketua DPW PKB Jawa Barat, dan Wasekjen PKB demisioner Faisol Reza.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Edwir
