RIAUPOS.CO – Aksi mogok massal kembali dilakukan operator bus Trans Padang menjelang akhir tahun 2025. Puluhan armada terlihat terparkir di sekitar Kantor Balai Kota Padang, Rabu (31/12) pagi, sehingga mengganggu layanan transportasi publik.

Mogok massal tersebut dipicu sengketa nilai kontrak Biaya Operasional Kendaraan (BOK) antara operator bus dan Perumda Padang Sejahtera Mandiri (PSM) selaku pengelola. Kondisi ini diperparah dengan kendala teknis pencairan subsidi dari Pemerintah Kota Padang yang berdampak langsung pada arus keuangan operator.

Direktur Utama Koridor 6 Trans Padang, Hafridico Mudral, mengatakan nilai BOK yang ditawarkan saat ini dinilai belum mencukupi untuk menutup biaya operasional, termasuk cicilan armada yang sebagian besar masih dalam masa kredit serta biaya perawatan bus.

Selain itu, keterlambatan pencairan dana subsidi membuat operator kesulitan menjaga kelangsungan operasional armada. Hal tersebut mendorong operator mengambil langkah mogok sebagai bentuk protes dan upaya mencari kepastian.

Usai pertemuan antara operator, Perumda PSM, dan Dinas Perhubungan Kota Padang, Hafridico menyebut pihak PSM dan Kadishub berjanji akan meninjau ulang perhitungan BOK yang diajukan operator. Pemerintah berkomitmen mencari solusi agar operator tidak merugi tanpa membebani anggaran daerah secara berlebihan.

Sebagai bentuk itikad baik, para operator sepakat kembali mengoperasikan armada Trans Padang sambil menunggu proses administrasi dan penyesuaian anggaran diselesaikan, demi kepentingan masyarakat pengguna transportasi publik.

“Kami berharap ke depan sistem pembayaran dan pencairan dana bisa tepat waktu setiap bulan, tanpa harus melalui aksi mogok. Biaya suku cadang dan kebutuhan teknis terus meningkat, sehingga kontrak BOK perlu mencerminkan kondisi riil operasional,” ujarnya.

Operator juga meminta adanya transparansi dan komunikasi yang lebih terbuka dengan Perumda PSM dan Dinas Perhubungan, terutama jika terjadi perubahan kebijakan atau kendala anggaran di tingkat pemerintah kota.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Ances Kurniawan, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti tuntutan para operator. Ia juga menyebut Wali Kota Padang berencana melakukan pertemuan langsung dengan operator bus Trans Padang.

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menilai mogok massal tersebut berdampak serius terhadap pelayanan transportasi publik, terlebih di tengah momen libur akhir tahun. Menurutnya, kejadian ini merugikan masyarakat dan tidak boleh terus terulang.

Ia menegaskan, setiap persoalan seharusnya diselesaikan melalui musyawarah dan mediasi, bukan dengan menghentikan layanan publik. DPRD bersama pemerintah daerah juga akan mengkaji kembali fokus usaha Perumda PSM agar lebih konsentrasi mengelola layanan strategis seperti Trans Padang.

RIAUPOS.CO – Aksi mogok massal kembali dilakukan operator bus Trans Padang menjelang akhir tahun 2025. Puluhan armada terlihat terparkir di sekitar Kantor Balai Kota Padang, Rabu (31/12) pagi, sehingga mengganggu layanan transportasi publik.

Mogok massal tersebut dipicu sengketa nilai kontrak Biaya Operasional Kendaraan (BOK) antara operator bus dan Perumda Padang Sejahtera Mandiri (PSM) selaku pengelola. Kondisi ini diperparah dengan kendala teknis pencairan subsidi dari Pemerintah Kota Padang yang berdampak langsung pada arus keuangan operator.

Direktur Utama Koridor 6 Trans Padang, Hafridico Mudral, mengatakan nilai BOK yang ditawarkan saat ini dinilai belum mencukupi untuk menutup biaya operasional, termasuk cicilan armada yang sebagian besar masih dalam masa kredit serta biaya perawatan bus.

Selain itu, keterlambatan pencairan dana subsidi membuat operator kesulitan menjaga kelangsungan operasional armada. Hal tersebut mendorong operator mengambil langkah mogok sebagai bentuk protes dan upaya mencari kepastian.

Usai pertemuan antara operator, Perumda PSM, dan Dinas Perhubungan Kota Padang, Hafridico menyebut pihak PSM dan Kadishub berjanji akan meninjau ulang perhitungan BOK yang diajukan operator. Pemerintah berkomitmen mencari solusi agar operator tidak merugi tanpa membebani anggaran daerah secara berlebihan.

Sebagai bentuk itikad baik, para operator sepakat kembali mengoperasikan armada Trans Padang sambil menunggu proses administrasi dan penyesuaian anggaran diselesaikan, demi kepentingan masyarakat pengguna transportasi publik.

“Kami berharap ke depan sistem pembayaran dan pencairan dana bisa tepat waktu setiap bulan, tanpa harus melalui aksi mogok. Biaya suku cadang dan kebutuhan teknis terus meningkat, sehingga kontrak BOK perlu mencerminkan kondisi riil operasional,” ujarnya.

Operator juga meminta adanya transparansi dan komunikasi yang lebih terbuka dengan Perumda PSM dan Dinas Perhubungan, terutama jika terjadi perubahan kebijakan atau kendala anggaran di tingkat pemerintah kota.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Ances Kurniawan, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti tuntutan para operator. Ia juga menyebut Wali Kota Padang berencana melakukan pertemuan langsung dengan operator bus Trans Padang.

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menilai mogok massal tersebut berdampak serius terhadap pelayanan transportasi publik, terlebih di tengah momen libur akhir tahun. Menurutnya, kejadian ini merugikan masyarakat dan tidak boleh terus terulang.

Ia menegaskan, setiap persoalan seharusnya diselesaikan melalui musyawarah dan mediasi, bukan dengan menghentikan layanan publik. DPRD bersama pemerintah daerah juga akan mengkaji kembali fokus usaha Perumda PSM agar lebih konsentrasi mengelola layanan strategis seperti Trans Padang.