PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Tahapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tahun Ajaran 2024/2025 sudah memasuki tahapan pemilihan sekolah, Senin (24/6). Para orang tua dan juga calon peserta didik diimbau untuk memantau perkembangan di website yang disediakan sekolah.
“Bagi para orang tua dan calon peserta didik yang sudah melakukan pemilihan sekolah, hendaknya dapat melihat update data setiap hari. Karena pastinya akan terus mengalami perubahan. Jika sudah tidak tertampung melalui jalur zonasi segera pilih jalur lainnya,” imbau Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Selamet, Senin (24/6).
Selain itu, di tahapan pemilihan sekolah ini, beberapa sekolah juga menyediakan layanan bantuan untuk pendaftaran. Selamet yang juga merupakan Kepala SMAN 15 Pekanbaru mengatakan, untuk membantu para calon peserta didik melakukan PPDB, sekolah menyediakan komputer khusus yang bisa digunakan.
Hal tersebut dikarenakan masih ada beberapa aduan terkait PPDB dari para orang tua calon peserta didik. “Kami masih ada menerima para orang tua calon peserta didik yang menanyakan terkait PPDB. Mulai dari ada yang lupa password hingga format pendaftaran tidak jelas. Itu semua kami layani. Kami juga menyediakan komputer khusus yang dapat digunakan,” katanya, Senin (24/6).
Tahun ini, SMAN 15 Pekanbaru akan menerima 216 siswa. Jumlah tersebut menurutnya berkurang dari penerimaan tahun sebelumnya dikarenakan tahun ini ada pengurangan satu kelas. “Tahun lalu kami menerima tujuh kelas. Kalau tahun ini hanya enam kelas dengan jumlah siswa 216 orang,” sebutnya.
Pada hari pertama kegiatan pemilihan sekolah, berdasarkan laporan yang ia terima belum ada kendala yang terjadi. Kendala yang dilaporkan justru para calon peserta didik yakni lupa password akun PPDB yang sudah dibuat sebelumnya. “Kalau untuk kendala dari laporan yang kami terima hanya terkait lupa password akun. Untuk sistem pendaftaran belum ada laporan,” ujarnya.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau membuka layanan pengaduan bagi yang menemukan kendala. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau Roni Rakhmat mengatakan, apabila calon peserta didik baru mengalami kendala dan memerlukan informasi dalam proses pendaftaran, maka bisa langsung bertanya melalui nomor WhatsApp yang disiapkan sesuai dengan wilayah.
‘’Layanan pengaduan PPDB ada di tingkat satuan pendidikan/sekolah, cabang Dinas Pendidikan Wilayah I sampai IV Provinsi Riau. Selain itu, kami juga membuka Pusat Layanan Pengaduan PPDB di Aula Dinas Pendidikan Provinsi Riau,” sebutnya. ‘’Kami bekerja sama dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Riau, Ombudsman Provinsi Riau,” sambungnya.
Untuk nomor layanan pengaduan PPDB jenjang SMA dan SMK Negeri di Dinas Pendidikan Riau masyarakat bisa mengubungi nomor 0813-7166-7842. Untuk Wilayah Siak, Pelalawan dan Kepulauan Meranti bisa menghubungi 0822-8470-1759.
Kemudian di wilayah Bengkalis, Rokan Hilir, dan Kota Dumai bisa mengubungi nomor 0822-8688-0883. Wilayah Kampar, Rokan Hulu, dan Kota Pekanbaru di nomor 0822-8443-5542, dan Wilayah Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir di nomor 0822-8846-6836.
Sementara itu, hingga Ahad (23/6) tercatat sebanyak 57.436 calon peserta didik yang sudah mengunggah dokumen untuk PPDB. Jumlah tersebut diprediksi masih akan terus bertambah. “Fasilitas yang digunakan untuk pelaksanaan PPDB alhamdulillah masih lancar,” sebutnya.
Roni juga kembali mengingatkan, bahwa tahapan mengunggah dokumen PPDB melalui website ppdb.riau.go.id akan berakhir hari ini, Selasa (25/6). Tahapan selanjutnya, peserta didik yang sudah mendaftar bisa memilih sekolah yang diinginkan pada 24-29 Juni.
Khusus bagi peserta didik yang mendaftar di SMK, selain milih sekolah, mereka juga harus memilih jurusan yang diinginkan. “Khusus untuk yang mendaftar di SMK, peserta didik bisa memilih jurusan berbeda di sekolah yang sama apabila mengambil jalur di luar ranking,” katanya.
Setelah memilih sekolah, pada tanggal 30 Juni 2024 tahapan PPDB masuk ke proses rekonsiliasi data. “Sesuai jadwal pada tanggal 1 Juli 2024 kami akan umumkan penetapan hasil seleksi PPDB Riau tahun 2024 untuk tingkat SMA dan SMK Negeri di Riau,” ujarnya.
Untuk jalur masuk PPDB pada tahun ini dipastikan tidak akan jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Pertama, jalur zonasi atau jarak dari sekolah ke rumah. Kedua, jalur afirmasi atau siswa miskin. Ketiga, jalur perpindahan orang tua. Keempat, jalur prestasi.
“Regulasi induknya tetap mengacu pada Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021. Tinggal nanti dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi kekinian,” katanya.
Sementara itu, daya tampung SMA/SMK Negeri di Riau untuk tahun ajaran 2024-2025 dipastikan tidak akan mampu menampung seluruh siswa tamatan SMP sederajat. Pasalnya persentase daya tampung SMA/SMK Negeri hanya 76,53 persen dengan rincian SMA Negeri sebanyak 60.515 siswa dan SMK Negeri sebanyak 32.450 siswa.
‘’Total daya tampung ada 92.965 siswa. Sementara perkiraan tamatan SMP sederajat mencapai 121.475 siswa. Tentu kondisi ini tidak akan mampu menampung keseluruhan kelulusan SMP sederajat,” kata Roni. ‘’Daya tampung tersebut dengan kemampuan rombongan belajar sebanyak 2.582 kelas, dengan rincian SMA 1.681 ruang kelas dan SMK 901 ruang kelas,’’ tambahnya.
Untuk menyikapi kekurangan daya tampung tersebut, tahun ini Pemprov Riau melalui Disdik Riau kembali menyiapkan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) bagi SMA/SMK swasta di Riau. Dana BOSDA Afirmasi tersebut diberikan kepada para siswa tidak mampu agar tetap bisa bersekolah meskipun tidak di sekolah negeri.
“Jadi peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri, tetap bisa sekolah di swasta. Karena sekolah swasta juga dapat bantuan dana BOSDA dari Pemprov Riau,” sebutnya.
Untuk menjalankan program tersebut, saat ini pihaknya sudah menjalin kerja sama dengan beberapa sekolah swasta yang ada di Riau. Namun tentunya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi jika hendak sekolah di SMA/SMK swasta dan mendapatkan bantuan dana BOSDA tersebut. “Kami sudah bekerja sama dengan beberapa sekolah swasta, tentunya ada syarat untuk bisa mendapatkan program tersebut,” ujarnya.(das)
