JAKARTA (RIAUPOS.CO) – DPP PDI Perjuangan berencana menggugat Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan ini berkaitan putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memberikan karpet merah terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden (cawapres).
“Untuk PTUN itu bukan dalam rangka untuk membatalkan hasil pemilu, begitu tidak. Tetapi untuk upaya hukum untuk menunjukkan bahwa telah terjadi proses penyimpangan secara substansial sejak putusan MK 90, kemudian terjadi pelanggaran etik kepada KPU ketika menerima pendaftaran 02, sampai dengan pengerahan aparat di dalam memenangkan paslon tertentu,” kata Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/4).
Menurut Djarot, PDIP ingin mencari keadilan termasuk menyelamatkan demokrasi. Ia mengharapkan, gugatan itu nantinya bisa menemukan kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan pemilu.
“Yang kita lihat berbagai penyimpangan-penyimpangan itu, tidak lagi terjadi pada pemilu yang akan datang. Terutama yang paling dekat itu Pilkada 2024,” ucap Djarot. ”Ini sebagai bagian koreksi kita. Jadi, itu konteksnya, oleh karenanya ini lagi dibahas, lagi digodok tentang materi gugatan kita di PTUN,” sambungnya.
Namun Djarot mengutarakan gugatan itu tidak akan didaftarkan dalam dalam waktu dekat. Menurutnya, surat gugatan saat ini masih digodok oleh tim hukum PDIP. Djarot juga menyampaikan gugatan ini merupakan inisiatif PDIP. Dia mempersilakan, partai politik pendukung Ganjar-Mahfud, seperti PPP, Hanura, dan Perindo untuk terlibat “Kami sudah bahas di dalam dan perlunya kita untuk bisa menggugat secara PTUN, ucapnya.(jpg)
Laporan JPG, Jakarta
JAKARTA (RIAUPOS.CO) – DPP PDI Perjuangan berencana menggugat Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan ini berkaitan putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memberikan karpet merah terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden (cawapres).
“Untuk PTUN itu bukan dalam rangka untuk membatalkan hasil pemilu, begitu tidak. Tetapi untuk upaya hukum untuk menunjukkan bahwa telah terjadi proses penyimpangan secara substansial sejak putusan MK 90, kemudian terjadi pelanggaran etik kepada KPU ketika menerima pendaftaran 02, sampai dengan pengerahan aparat di dalam memenangkan paslon tertentu,” kata Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/4).
Menurut Djarot, PDIP ingin mencari keadilan termasuk menyelamatkan demokrasi. Ia mengharapkan, gugatan itu nantinya bisa menemukan kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan pemilu.
“Yang kita lihat berbagai penyimpangan-penyimpangan itu, tidak lagi terjadi pada pemilu yang akan datang. Terutama yang paling dekat itu Pilkada 2024,” ucap Djarot. ”Ini sebagai bagian koreksi kita. Jadi, itu konteksnya, oleh karenanya ini lagi dibahas, lagi digodok tentang materi gugatan kita di PTUN,” sambungnya.
Namun Djarot mengutarakan gugatan itu tidak akan didaftarkan dalam dalam waktu dekat. Menurutnya, surat gugatan saat ini masih digodok oleh tim hukum PDIP. Djarot juga menyampaikan gugatan ini merupakan inisiatif PDIP. Dia mempersilakan, partai politik pendukung Ganjar-Mahfud, seperti PPP, Hanura, dan Perindo untuk terlibat “Kami sudah bahas di dalam dan perlunya kita untuk bisa menggugat secara PTUN, ucapnya.(jpg)
Laporan JPG, Jakarta
