Rabu, 19 Juni 2024
- Mobile -spot_img

Mahkamah Konstitusi

Penetapan Caleg Terpilih Menanti Putusan MK

Penetapan kursi dan calon legislatif (Caleg) terpilih untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Meranti, molor dari jadwal yang telah ditetapkan. Padahal beberapa kabupaten/kota di Riau mulai lakukan persiapan menuju penetapan tersebut. 

MK Mulai Rapat Permusyawaratan Hakim, Putusan Maksimal 22 April

Keterangan empat menteri pada Jumat (5/4) lalu menjadi penutup persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2024
- Advertisement -

PDIP Bakal Gugat MK dan KPU ke PTUN

DPP PDI Perjuangan berencana menggugat Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan ini berkaitan putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memberikan karpet merah terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden (cawapres).

Kader PPP Minta Mardiono Tanggung Jawab

Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mulai bereaksi setelah hasil pengitungan KPU menyatakan gagal melaju ke Senayan. Para kader pun meminta pertanggungjawaban dari Muhamad Mardiono, selaku Plt Ketua Umum PPP.
- Advertisement -

Anies-Ganjar Minta MK Tak Terjebak Hasil

Hari pertama persidangan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) berjalan tanpa tensi yang tinggi, Rabu (27/3). Dalam persidangan perdana itu, Mahkamah Konstitusi (MK) mendengarkan pokok-pokok permohonan yang didalilkan para pemohon.

PPP Daftarkan Gugatan, Sebut Kehilangan 200 Ribu Suara

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi mendaftarkan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK), pada Sabtu (23/3) malam. Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengaku kehilangan 200 ribu suara di 30 daerah pemilihan (dapil) yang tersebar di 18 provinsi.
- Advertisement -

Adili Sengketa Hasil, MK Harus Bebas Intervensi

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menutup pendaftaran permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pada Sabtu (23/3) malam. Sejumlah pihak meminta para hakim MK menjadi seorang negarawan dan bebas dari intervensi politik dalam mengadili PHPU.

Kejahatan Pemilu Dituding Terjadi Secara Masif

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, kecurangan Pemilu 2024 sangat jelas dan terjadi dari hulu hingga hilir. Karena itu, Hasto menyatakan PDIP mendukung Direktorat Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
- Advertisement -

TPN: Sengketa Pemilu Bukan Hanya soal Hasil

Perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi hampir dipastikan akan digelar di Mahkamah Konstitusi. Tim pemenangan nasional (TPN) Ganjar-Mahfud meminta kepada MK, untuk melihat sengketa PHPU secara lebih luas.
- Advertisement -spot_img

Berita Terbaru

Gigi Palsu

The Boxer

Menggagas Siak untuk Membuat Film