Ganti Untung, Strategi Gesa Pembebasan Lahan Tol Pekanbaru-Dumai

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Ruas tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 131 km ditargetkan tuntas pembangunan konstruksinya dan siap beroperasi pada Maret 2020. Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo menargetkan bisa beroperasi akhir 2019 ini atau awal 2020 paling cepat. Perubahan target ini seiring waktu diduga dilakukan karena adanya beberapa kendala di lapangan.

Salah satunya adalah kendala pembebasan lahan. Sehingga perihal ini memang terus digesa pihak pelaksana pekerjaan dari PT Hutama Karya bersama instansi pemerintah terkait. Termasuk perihal adanya protes warga saat eksekusi pembebasan lahan, pun menjadi atensi pihak BUMN ini.

- Advertisement -

Panjang keseluruhan ruas tol Pekanbaru-Dumai 131 km yang terbagi menjadi 6 seksi. Dimana progres pembangunan konstruksi rata-rata mencapai 77 persen. Seksi 1 sepanjang 9,50 km. “In sya Allah bisa selesai akhir tahun 2019 ini untuk seksi satu ini,” kata Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Muhammad Fauzan.

Lebih lanjut Fauzan menambahkan, seksi 2, 3 dan 4 masih dalam tahap penyelesaian pembebasan lahan keseluruhan, sedangkan seksi 5 dan 6 pembebasan lahan telah selesai sehingga dapat dikebut untuk pembangunan konstruksinya.

- Advertisement -

Dalam pembangunan sebagai bagian dari Jalur Tol Trans Sumatera (JTTS) ini, proses yang cukup sulit diakuinya memakan waktu lama adalah pembebasan lahan. Untuk menyiasati hal ini agar JTTS dapat terbangun sesuai target waktu yang ditentukan, pemerintah telah memiliki strategi sendiri yaitu dengan menerapkan ganti untung sehingga masyarakat yang memiliki lahan tidak merasa dirugikan dengan proyek ini.

Dimana untuk proses pembebasan lahan sendiri dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Namun untuk memastikan pembebasan lahan berjalan dengan baik, Hutama Karya turut memantau dan mengawasi pelaksanaannya. Hutama Karya pun dapat menalangi sementara ganti untung lahan sebagai bentuk komitmen terselesaikannya pembangunan jalan Tol Trans Sumatera tepat waktu.

Begitu juga dengan proses pembebasan lahan ruas tol Pekanbaru-Dumai yang saat ini masih belum seratus persen selesai, misalnya di seksi 3 daerah Kandis, beberapa lahan masih dalam proses konsinyasi di pengadilan, namun eksekusi sudah sesuai dengan koridornya.

“Termasuk kejadian protes Ibu Eselang pada saat eksekusi pembebasan lahan di Kandis kemarin. Kami menghargai semua respon masyarakat. Sebagai informasi, proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN, di mana harga ganti rugi lahan sudah sesuai dengan prosedur appraisal yang dilakukan oleh jasa konsultan independen, sehingga tidak ada kesewenang-wenangan di sini”, beber Fauzan.

Lebih lanjut Fauzan menjelaskan, apabila masyarakat mencari keadilan melalui pengadilan dan kemudian sudah diputus, maka hasil keputusan tersebut sudah bebas dari intervensi manapun. “Hutama Karya sebagai BUMN akan selalu taat pada peraturan serta undang-undang yang berlaku. Kami targetkan Pekanbaru-Dumai Maret 2020 bisa dipakai,” tutur Fauzan.

Selain itu, Hutama Karya mengklaim cukup transparan dalam memberikan informasi ke publik mulai dari desain, perencanaan, pembebasan lahan, konstruksi, hingga progress terkini pembangunan. Sehingga publik dapat mengetahui informasi dengan cepat dan tepat.

PT Hutama Karya diberikan penugasan oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 100 tahun 2014 yang kemudian diperbaharui ke dalam Perpres Nomor 117 tahun 2015, untuk mengembangkan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) sepanjang 2.765 km dari Lampung hingga Aceh.

Sampai dengan saat ini, Hutama Karya telah membangun 469,5 km JTTS, dimana 179 km sudah beroperasi penuh yakni ruas Bakauheni-Terbanggi besar sepanjang 140 km, ruas Medan-Binjai beroperasi sebagian sepanjang 13 km, dan ruas Palembang-Indralaya sepanjang 22 km. Sedangkan ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung sepanjang 189 km masih beroperasi tanpa berbayar.

Tidak hanya fokus pembangunan konstruksi di selatan pulau Andalas, Sumatera, PT Hutama Karya juga membangun ruas-ruas prioritas lainnya. Sehingga nantinya pada 2024, Lampung hingga Aceh sepanjang 2.765 km yang terdiri dari 24 ruas dapat tersambung dan beroperasi dengan penuh.

Ruas tol yang masih dalam tahap pembangunan konstrusksi antara lain ruas tol Pekanbaru-Dumai, Aceh-Sigli, sebagian Medan-Binjai dan Pekanbaru-Padang.

Laporan: Eka Gusmadi Putra
Editor: Firman Agus

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Ruas tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 131 km ditargetkan tuntas pembangunan konstruksinya dan siap beroperasi pada Maret 2020. Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo menargetkan bisa beroperasi akhir 2019 ini atau awal 2020 paling cepat. Perubahan target ini seiring waktu diduga dilakukan karena adanya beberapa kendala di lapangan.

Salah satunya adalah kendala pembebasan lahan. Sehingga perihal ini memang terus digesa pihak pelaksana pekerjaan dari PT Hutama Karya bersama instansi pemerintah terkait. Termasuk perihal adanya protes warga saat eksekusi pembebasan lahan, pun menjadi atensi pihak BUMN ini.

Panjang keseluruhan ruas tol Pekanbaru-Dumai 131 km yang terbagi menjadi 6 seksi. Dimana progres pembangunan konstruksi rata-rata mencapai 77 persen. Seksi 1 sepanjang 9,50 km. “In sya Allah bisa selesai akhir tahun 2019 ini untuk seksi satu ini,” kata Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Muhammad Fauzan.

Lebih lanjut Fauzan menambahkan, seksi 2, 3 dan 4 masih dalam tahap penyelesaian pembebasan lahan keseluruhan, sedangkan seksi 5 dan 6 pembebasan lahan telah selesai sehingga dapat dikebut untuk pembangunan konstruksinya.

Dalam pembangunan sebagai bagian dari Jalur Tol Trans Sumatera (JTTS) ini, proses yang cukup sulit diakuinya memakan waktu lama adalah pembebasan lahan. Untuk menyiasati hal ini agar JTTS dapat terbangun sesuai target waktu yang ditentukan, pemerintah telah memiliki strategi sendiri yaitu dengan menerapkan ganti untung sehingga masyarakat yang memiliki lahan tidak merasa dirugikan dengan proyek ini.

Dimana untuk proses pembebasan lahan sendiri dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Namun untuk memastikan pembebasan lahan berjalan dengan baik, Hutama Karya turut memantau dan mengawasi pelaksanaannya. Hutama Karya pun dapat menalangi sementara ganti untung lahan sebagai bentuk komitmen terselesaikannya pembangunan jalan Tol Trans Sumatera tepat waktu.

Begitu juga dengan proses pembebasan lahan ruas tol Pekanbaru-Dumai yang saat ini masih belum seratus persen selesai, misalnya di seksi 3 daerah Kandis, beberapa lahan masih dalam proses konsinyasi di pengadilan, namun eksekusi sudah sesuai dengan koridornya.

“Termasuk kejadian protes Ibu Eselang pada saat eksekusi pembebasan lahan di Kandis kemarin. Kami menghargai semua respon masyarakat. Sebagai informasi, proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN, di mana harga ganti rugi lahan sudah sesuai dengan prosedur appraisal yang dilakukan oleh jasa konsultan independen, sehingga tidak ada kesewenang-wenangan di sini”, beber Fauzan.

Lebih lanjut Fauzan menjelaskan, apabila masyarakat mencari keadilan melalui pengadilan dan kemudian sudah diputus, maka hasil keputusan tersebut sudah bebas dari intervensi manapun. “Hutama Karya sebagai BUMN akan selalu taat pada peraturan serta undang-undang yang berlaku. Kami targetkan Pekanbaru-Dumai Maret 2020 bisa dipakai,” tutur Fauzan.

Selain itu, Hutama Karya mengklaim cukup transparan dalam memberikan informasi ke publik mulai dari desain, perencanaan, pembebasan lahan, konstruksi, hingga progress terkini pembangunan. Sehingga publik dapat mengetahui informasi dengan cepat dan tepat.

PT Hutama Karya diberikan penugasan oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 100 tahun 2014 yang kemudian diperbaharui ke dalam Perpres Nomor 117 tahun 2015, untuk mengembangkan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) sepanjang 2.765 km dari Lampung hingga Aceh.

Sampai dengan saat ini, Hutama Karya telah membangun 469,5 km JTTS, dimana 179 km sudah beroperasi penuh yakni ruas Bakauheni-Terbanggi besar sepanjang 140 km, ruas Medan-Binjai beroperasi sebagian sepanjang 13 km, dan ruas Palembang-Indralaya sepanjang 22 km. Sedangkan ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung sepanjang 189 km masih beroperasi tanpa berbayar.

Tidak hanya fokus pembangunan konstruksi di selatan pulau Andalas, Sumatera, PT Hutama Karya juga membangun ruas-ruas prioritas lainnya. Sehingga nantinya pada 2024, Lampung hingga Aceh sepanjang 2.765 km yang terdiri dari 24 ruas dapat tersambung dan beroperasi dengan penuh.

Ruas tol yang masih dalam tahap pembangunan konstrusksi antara lain ruas tol Pekanbaru-Dumai, Aceh-Sigli, sebagian Medan-Binjai dan Pekanbaru-Padang.

Laporan: Eka Gusmadi Putra
Editor: Firman Agus

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya