ROKAN HILIR (RIAUPOS.CO) – Dewan di DPRD Rokan Hilir mempertanyakan langkah konkrit yang dilakukan Pemerintah Daerah Rohil untuk meningkatkan ekonomi kreatif di tengah masyarakat.
Hal itu menjadi pertanyaan pada saat kegiatan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawab (LKPj) APBD 2023 yang dilakukan DPRD bersama dengan tim penyusun LKPJ 2023 pemkab di Bagansiapiapi, Senin (29/4).
Sebelumnya, dari penyampaian ketua tim penyusunan LKPj, Ferry H Parya yang menyebutkan pada 2023 indeks pembangunan manusia (IPM) Rohil mengalami peningkatan menjadi 70,78 dari sebelumnya 70,10. Namun angka kemiskinan justeru mengalami peningkatan dari 6,73 persen menjadi 7,07 persen. Sementara angka pengangguran turun dari 4,55 menjadi 4,42 persen.
Angka tersebut diterangkan merupakan hasil rilis dari BPS Rohil. Menyikapi hal itu Ketua DPRD Rohil Maston mempertanyakan soal angka kemiskinan yang meningkat.
“Karenakan disebutkan prioritas pembangunan pada 2023 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor keunggulan daerah dengan tata kelola pemerintahan yang baik, dan didukung daya saing daerah yang kompetitif dan ramah lingkungan,” kata Maston.
Ia melanjutkan, dengan prioritas pembangunan pada bidang ekonomi, maka justru terjadi peningkatan kemiskinan. Sehingga hal itu menjadi pertanyaan besar yang perlu disikapi bersama.
“Di dalam hal ini maka kami pertanyakan, apakah OPD terkait itu sudah ditunjang terkait dengan prioritas pembangunan di sektor ekonomi, apakah nilai anggaran digelontorkan cukup karena ini kan menyangkut prioritas 2023, menunjang visi misinya terkait dengan ekonomi kreatif,” kata Maston.
Maston menegaskan untuk itu perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut nantinya dengan tim penyusunan LKPJ pemkab Rohil. Dimana disepakati akan dilanjutkan mengenai pembahasan tersebut, terutama menghadirkan OPD yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi.(adv)
