BENGKALIS (RIAUPOS.CO) — Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Riau menyoroti buruknya pelayanan publik di sektor transportasi penyeberangan Roll On Roll Off (Roro) di Bengkalis.
Dari hasil kajian dan pemantauan lapangan, Ombudsman menilai pelayanan Roro menjadi salah satu yang terburuk dibandingkan sektor pelayanan publik lainnya di Kabupaten Bengkalis.
Kepala Ombudsman Perwakilan Riau, Bambang Pratama, usai mengikuti rapat bersama Pemkab Bengkalis mengatakan, meski tahun ini tidak dilakukan penilaian kepatuhan pelayanan publik terhadap Pemkab Bengkalis, pemantauan terhadap beberapa sektor tetap berjalan.
“Memang pada tahun ini kami tidak melakukan penilaian kepatuhan. Namun tahun lalu kami menilai beberapa OPD seperti Dinas Pendidikan, Disdukcapil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Sosial, serta dua puskesmas. Nilai rata-rata mereka cukup tinggi di tingkat Provinsi Riau,” ujar Bambang, Sabtu (1/11/2025).
Namun, hasil kajian terbaru menunjukkan kondisi pelayanan penyeberangan Roro justru sangat memprihatinkan.
“Dari hasil monitoring kami pada Rabu dan Kamis lalu, pelayanan penyeberangan Roro termasuk yang paling buruk di antara unit pelayanan publik di bawah Pemkab Bengkalis,” jelasnya.
Bambang berharap Pemkab Bengkalis segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan layanan Roro, terutama dalam upaya peralihan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana rekomendasi Kajian Ombudsman 2023.
“Penyeberangan antar pulau di Bengkalis adalah wajah pelayanan publik daerah ini. Jika pelayanannya buruk, akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor publik lainnya. Roro merupakan pintu masuk utama ke Bengkalis. Jika tata kelolanya amburadul, apalagi ada praktik penyerobotan atau pengaturan oleh oknum, tentu mencoreng citra pelayanan publik secara keseluruhan,” ujarnya.
Saat ini, pelayanan penyeberangan Bengkalis–Sungai Pakning melalui Pelabuhan Air Putih kembali terganggu. Dari dua kapal yang biasanya beroperasi, kini hanya tersisa satu armada, KMP Swarna Putri. Kapal lainnya, KMP Pertiwi III, mengalami kerusakan dan tidak dapat berlayar sejak Jumat (31/10/2025) malam.
Kondisi ini menyebabkan antrean panjang kendaraan dan penumpang di pelabuhan. Banyak pengguna jasa mengeluhkan lamanya waktu tunggu di tepi Sungai Selari, Kecamatan Bukit Batu, maupun di sisi Bengkalis.
Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, Edi Kurniawan, membenarkan bahwa KMP Pertiwi III mengalami kerusakan mesin. Ia mengimbau masyarakat menunda perjalanan agar tidak terjebak antrean panjang.
“Kami sudah meminta pihak operator, ALP, segera melakukan pengecekan. Apalagi Pertiwi III baru saja selesai docking kurang dari sebulan lalu,” ujar Edi.
Sementara itu, pihak operator kapal, Gunawan Triwinarko, menjelaskan kerusakan terjadi sesaat setelah kapal selesai memuat penumpang dan kendaraan. “Mesin tiba-tiba kehilangan tenaga dan tidak bisa berangkat. Kalau dipaksa, berbahaya bagi keselamatan penumpang,” katanya.
Gunawan menambahkan, perbaikan sedang dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kerusakan. “Kami berkoordinasi dengan perusahaan kapal agar perbaikan segera diselesaikan. Targetnya, Pertiwi III bisa segera beroperasi kembali,” ungkapnya.
Ia juga menyebutkan, kapal lain yakni KMP Permata Lestari III masih dalam proses docking dan diupayakan segera rampung agar dapat membantu memperlancar arus penyeberangan.
“Kami paham kondisi saat ini berat karena hanya satu kapal yang beroperasi. Untuk itu, kami mohon pengguna jasa bersabar,” pungkasnya.(ksm)
