RIAU (RIAUPOS.CO) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memberikan bantuan keuangan (Bankeu) kepada 1.592 desa di Bumi Melayu. Meski begitu, ada tiga desa yang menolak menerima bantuan dana segar sebesar Rp200 juta.

Ada pun ketiga desa itu yakni, Desa Su­ngai Solok, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan. Lalu, Desa Bukit Ranah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar dan Desa Pulau Busuk, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuansing.

Bankeu ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Riau 2019 sekitar Rp318 miliar. Tiap-tiap desa mendapatkan dana segar sebesar Rp200 juta diperuntukkan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sesuai visi misi kepimpinan Syamsuar-Edy Natar Nasution. 

"Iya, ada tiga desa yang tidak mengambil bantuan keuangan itu pada tahun ini," ujar  Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Riau, Syarifuddin AR, Rabu (25/12).

Alasan ketiga desa tidak mengambil bantuan keuangan tersebut, disampaikan Syarifuddin AR, pertama terkait kesiapan desa karena waktu terlalu singkat untuk menyiapkan laporan pertanggungjawaban. Kemudian, ada permasalahan antara kepada desa dengan BPD yang tak harmonis dan tidak mengambil bantuan itu.

"Jadi, jika Bankeu itu diterimanya, nanti bisa kurang kondusif penggunaannya," imbuhnya.

Tak hanya itu saja, kata Syarifuddin, ada desa yang merasa belum membutuhkan bantuan dari Pemprov Riau. Hal ini, lantaran mereka menginginkan BUMDes bersama. Dengan demikiam Bankeu itu kurang dibutuhkan untuk mengembangkan BUMDes.

"Sementara BUMDes bersama ini belum fokus kita. Karena tahun ini fokus kita dengan penyertaan modal BUMDes per desa. Tahun depan baru kita bentuk BUMDes bersama. Karena dengan BUMDes bersama ini bisa 10 desa berkolaborasi, dengan begitu mereka bisa membuat usaha lebih besar atau bangun pabrik dan sebagainya," paparnya.

Pemberian bantuan ini, lanjut dia, tidak terhenti sampai pada tahun 2019. Karena Pemprov Riau pada tahun depan akan kembali menyalurkan Bankeu Rp200 juta setiap desa. "Bankeu desa sedang dibahas untuk mempertajam programnya. jumlahnya tetap sama dengan tahun ini," pungkas Kadis PMD Riau.(gem)

Laporan RIRI RADAM, Pekanbaru

RIAU (RIAUPOS.CO) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memberikan bantuan keuangan (Bankeu) kepada 1.592 desa di Bumi Melayu. Meski begitu, ada tiga desa yang menolak menerima bantuan dana segar sebesar Rp200 juta.

Ada pun ketiga desa itu yakni, Desa Su­ngai Solok, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan. Lalu, Desa Bukit Ranah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar dan Desa Pulau Busuk, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuansing.

Bankeu ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Riau 2019 sekitar Rp318 miliar. Tiap-tiap desa mendapatkan dana segar sebesar Rp200 juta diperuntukkan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sesuai visi misi kepimpinan Syamsuar-Edy Natar Nasution. 

"Iya, ada tiga desa yang tidak mengambil bantuan keuangan itu pada tahun ini," ujar  Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Riau, Syarifuddin AR, Rabu (25/12).

Alasan ketiga desa tidak mengambil bantuan keuangan tersebut, disampaikan Syarifuddin AR, pertama terkait kesiapan desa karena waktu terlalu singkat untuk menyiapkan laporan pertanggungjawaban. Kemudian, ada permasalahan antara kepada desa dengan BPD yang tak harmonis dan tidak mengambil bantuan itu.

"Jadi, jika Bankeu itu diterimanya, nanti bisa kurang kondusif penggunaannya," imbuhnya.

Tak hanya itu saja, kata Syarifuddin, ada desa yang merasa belum membutuhkan bantuan dari Pemprov Riau. Hal ini, lantaran mereka menginginkan BUMDes bersama. Dengan demikiam Bankeu itu kurang dibutuhkan untuk mengembangkan BUMDes.

"Sementara BUMDes bersama ini belum fokus kita. Karena tahun ini fokus kita dengan penyertaan modal BUMDes per desa. Tahun depan baru kita bentuk BUMDes bersama. Karena dengan BUMDes bersama ini bisa 10 desa berkolaborasi, dengan begitu mereka bisa membuat usaha lebih besar atau bangun pabrik dan sebagainya," paparnya.

Pemberian bantuan ini, lanjut dia, tidak terhenti sampai pada tahun 2019. Karena Pemprov Riau pada tahun depan akan kembali menyalurkan Bankeu Rp200 juta setiap desa. "Bankeu desa sedang dibahas untuk mempertajam programnya. jumlahnya tetap sama dengan tahun ini," pungkas Kadis PMD Riau.(gem)

Laporan RIRI RADAM, Pekanbaru

RIAU (RIAUPOS.CO) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memberikan bantuan keuangan (Bankeu) kepada 1.592 desa di Bumi Melayu. Meski begitu, ada tiga desa yang menolak menerima bantuan dana segar sebesar Rp200 juta.

Ada pun ketiga desa itu yakni, Desa Su­ngai Solok, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan. Lalu, Desa Bukit Ranah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar dan Desa Pulau Busuk, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuansing.

Bankeu ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Riau 2019 sekitar Rp318 miliar. Tiap-tiap desa mendapatkan dana segar sebesar Rp200 juta diperuntukkan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sesuai visi misi kepimpinan Syamsuar-Edy Natar Nasution. 

"Iya, ada tiga desa yang tidak mengambil bantuan keuangan itu pada tahun ini," ujar  Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Riau, Syarifuddin AR, Rabu (25/12).

Alasan ketiga desa tidak mengambil bantuan keuangan tersebut, disampaikan Syarifuddin AR, pertama terkait kesiapan desa karena waktu terlalu singkat untuk menyiapkan laporan pertanggungjawaban. Kemudian, ada permasalahan antara kepada desa dengan BPD yang tak harmonis dan tidak mengambil bantuan itu.

"Jadi, jika Bankeu itu diterimanya, nanti bisa kurang kondusif penggunaannya," imbuhnya.

Tak hanya itu saja, kata Syarifuddin, ada desa yang merasa belum membutuhkan bantuan dari Pemprov Riau. Hal ini, lantaran mereka menginginkan BUMDes bersama. Dengan demikiam Bankeu itu kurang dibutuhkan untuk mengembangkan BUMDes.

"Sementara BUMDes bersama ini belum fokus kita. Karena tahun ini fokus kita dengan penyertaan modal BUMDes per desa. Tahun depan baru kita bentuk BUMDes bersama. Karena dengan BUMDes bersama ini bisa 10 desa berkolaborasi, dengan begitu mereka bisa membuat usaha lebih besar atau bangun pabrik dan sebagainya," paparnya.

Pemberian bantuan ini, lanjut dia, tidak terhenti sampai pada tahun 2019. Karena Pemprov Riau pada tahun depan akan kembali menyalurkan Bankeu Rp200 juta setiap desa. "Bankeu desa sedang dibahas untuk mempertajam programnya. jumlahnya tetap sama dengan tahun ini," pungkas Kadis PMD Riau.(gem)

Laporan RIRI RADAM, Pekanbaru

RIAU (RIAUPOS.CO) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memberikan bantuan keuangan (Bankeu) kepada 1.592 desa di Bumi Melayu. Meski begitu, ada tiga desa yang menolak menerima bantuan dana segar sebesar Rp200 juta.

Ada pun ketiga desa itu yakni, Desa Su­ngai Solok, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan. Lalu, Desa Bukit Ranah, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar dan Desa Pulau Busuk, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuansing.

Bankeu ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Riau 2019 sekitar Rp318 miliar. Tiap-tiap desa mendapatkan dana segar sebesar Rp200 juta diperuntukkan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sesuai visi misi kepimpinan Syamsuar-Edy Natar Nasution. 

"Iya, ada tiga desa yang tidak mengambil bantuan keuangan itu pada tahun ini," ujar  Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Riau, Syarifuddin AR, Rabu (25/12).

Alasan ketiga desa tidak mengambil bantuan keuangan tersebut, disampaikan Syarifuddin AR, pertama terkait kesiapan desa karena waktu terlalu singkat untuk menyiapkan laporan pertanggungjawaban. Kemudian, ada permasalahan antara kepada desa dengan BPD yang tak harmonis dan tidak mengambil bantuan itu.

"Jadi, jika Bankeu itu diterimanya, nanti bisa kurang kondusif penggunaannya," imbuhnya.

Tak hanya itu saja, kata Syarifuddin, ada desa yang merasa belum membutuhkan bantuan dari Pemprov Riau. Hal ini, lantaran mereka menginginkan BUMDes bersama. Dengan demikiam Bankeu itu kurang dibutuhkan untuk mengembangkan BUMDes.

"Sementara BUMDes bersama ini belum fokus kita. Karena tahun ini fokus kita dengan penyertaan modal BUMDes per desa. Tahun depan baru kita bentuk BUMDes bersama. Karena dengan BUMDes bersama ini bisa 10 desa berkolaborasi, dengan begitu mereka bisa membuat usaha lebih besar atau bangun pabrik dan sebagainya," paparnya.

Pemberian bantuan ini, lanjut dia, tidak terhenti sampai pada tahun 2019. Karena Pemprov Riau pada tahun depan akan kembali menyalurkan Bankeu Rp200 juta setiap desa. "Bankeu desa sedang dibahas untuk mempertajam programnya. jumlahnya tetap sama dengan tahun ini," pungkas Kadis PMD Riau.(gem)

Laporan RIRI RADAM, Pekanbaru