PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) menghimbau agar pemerintah kabupaten/kota, sesegera mungkin mencairkan dana bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Hal itu akan membantu ekonomi masyarakat, bahkan daerah dan nasional, karena uang yang ada berputar di tengah khalayak.
Demikian disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (Ketum DPH) LAMR, Datuk Seri Syahril Abubakar, kepada media hari Kamis (3/9/2020) kemaren.
“Makin cepat makin baik kalau bantuan itu diberikan kepada masyarakat, apalagi Pemprov Riau sejak bulan Juni lagi sudah menyalurkannya ke rekening kota maupun kabupaten,” ujar Datuk Seri Syahril.
Menurutnya, data yang ada di LAMR menunjukkan bahwa BLT dari Provinsi Riau yang sudah disalurkan kepada 12 kabupaten dan kota senilai Rp163 milyar.
"Tapi sampai dua hari lalu, pemerintah kota dan kabupaten yang menyalurkannya kepada masyarakat baru sekitar Rp35 milyar atau sekitar 21 persen. Jadi, masih banyak uang yang tertahan di kas kabupaten/kota," katanya.
Ia memgungkapkan, pihaknya tidak tahu apa penyebab persis lambannya penyaluran BLT itu. Tapi yang pasti, waktu tiga bulan sejak BLT itu diluncurkan pemerintah provinsi, rasanya cukup banyak banyak waktu untuk menyalurkannya ke tengah masyarakat.
"Masyarakat yang menerima BLT itu bisa belanja, sehingga mempengaruhi jual beli. Keadaan ini tentu akan ikut memutar roda perekonomian, seberapa pun nilainya, seingga menggerakan sektor lain. Misalnya, seseorang yang memperoleh BLT akan membeli sayur yang mempengaruhi pedagang, kemudian berpengaruh terhadap petani,"jelasnya.
Akibat lambannya penyaluran BLT itu, Datuk Seri Syahril menyebutkan berbagai rumor berkembang di tengah masyarakat. Malahan yang ada mengaitkannya dengan pemilihan kepala daerah.
“LAMR akan coba mencari tahu secara lebih pasti penyebab lambannya pencairan BLT ini lebih lanjut,”pungkasnya.
Laporan: Dofi Iskandar (Pekanbaru)
Editor: Eka G Putra
