Senin, 20 Mei 2024

Koordinasi Lintas Pemerintahan Dinilai Lemah

PEKANBARU, (RIAUPOS.CO) – PENAMBAHAN pasien positif Covid-19 di Riau selama bulan September sungguh luar biasa. Penambahan kasus satu bulan itu mencapai 5.819 atau tiga kali lipat dari kasus Maret-Agustus yang totalnya hanya 1.843 kasus. Tak heran Provinsi Riau selalu masuk dalam kategori lima besar penambahan terbanyak secara nasional.

Anggota Komisi V DPRD Riau Ade Hartati menilai kondisi itu terjadi, salah satunya karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau masih belum serius menangani penyebaran virus. Bahkan, penanganan yang sudah berjalan terlihat sebatas "Makanya saya katakan penanganan Covid-19 di Riau baru sebatas basa-basi Gubernur. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi anggaran yang diperuntukkan bagi penanganan Covid-19. Dari Rp481 miliar yang diperuntukkan, baru direalisasikan sebesar Rp168 miliar saja. Kurang dari setengah. Dengan alasan sisanya dimasukan dalam pos bantuan tidak terduga," ungkap Ade Hartati kepada Riau Pos, Kamis (1/10).

Yamaha

Atas realisasi di atas, Ade melihat Gubernur sendiri tidak punya perencanaan yang komprehensif. Sesuai dengan kewenangan provinsi, lanjutnya, seharusnya gubernur mampu mengkoordinasikan permasalahan penanggulangan Covid-19 ke kabupaten/kota maupun instansi vertikal. Tentunya agar provinsi bisa mendukung apa yang dilakukan instansi vertikal seperti Polda dan Korem dalam penanggulangan di lapangan.

Maka dari itu, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyimpulkan koordinasi lintas pemerintahan otonomi di Riau lemah dan bisa dikatakan tidak berjalan. Hal tersebut dibuktikan tidak adanya program terintegrasi dengan kabupaten/kota yang di inisiasi oleh pemprov. Ia mencontohkan kebijakan swab massal yang harusnya dilakukan oleh pemprov di daerah episentrum pendemi baru, tidak dilakukan. Bahkan banyak keluarga pasien positif Covid-19 tidak dilakukan swab. Begitu juga dengan anggaran yang cukup besar dari realokasi, 3 tahap pertama.

"Sama sekali belum menyentuh masalah substansi. Realisasi kecil dapat dilihat dari pengadaan alat pelindung diri dan alat habis pakai kesehatan lainnya," pungkasnya.

- Advertisement -

Hal senada juga diungkapkan tokoh masyarakat Riau Datuk Al azhar. Dia menilai Pemprov Riau dan kabupaten/kota harus terus meningkatkan kinerjanya dalam penanganan Covid-19 ini.

Baca Juga:  Jemput Vaksin untuk Genjot Vaksinasi

"Harus ada kebijakan yang lebih tegas dan cara yang lebih keras,"ujar Datuk Al azhar.

- Advertisement -

Untuk itu menurut Al azhar sebagai wakil pemerintah pusat di Riau, Gubernur Riau perlu mengevaluasi kinerja pemkab/pemko dalam penanganan Covid-19 ini, dan meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menindak kepala daerah otonom yang ‘degil’.

"Saya juga berharap operasi-operasi pengendalian mobilitas dan pengawasan serta penindakan terhadap kerumunan-kerumunan massa kembali dilaksanakan yang melibatkan seluruh kekuatan," harapnya.

Atas tudingan itu Riau Pos belum berhasil mengkonfirmasi Pemprov Riau hingga berita ini naik cetak. Sementara itu Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar mengatakan, banyaknya masyarakat yang melakukan tes swab secara mandiri salah satu faktor penyebab banyak kasus positif di Riau.

"Banyak yang menjalani swab mandiri untuk memastikan kesehatan mereka. Sehingga banyak yang terkonfirmasi positif walau pun tanpa gejala, dan sebagian besar swab mandiri dari perusahaan," katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, untuk data per 1 Oktober, kasus pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Riau, kembali bertambah sebanyak 265 kasus. Sementara sehari sebelumnya, jumlah pasien positif di Riau sebanyak 352 orang.

"Hari ini (kemarin, red) bertambah 264 kasus, tapi untuk dimaklumi dari 264 ini, terbanyak Pekanbaru, 160. Tetapi dari 160 ini, 105 swab mandiri. Kalau orang swab mandiri ini tidak melakukan swab mandiri berarti hanya 50-an orang yang diketahui positif dari kontak tracing," sebutnya.

Namun demikian, lanjut Gubri, justru dengan banyaknya masyarakat yang melakukan swab mandiri bagus. Karena semakin cepat diketahui siapa saja yang positif Covid-19 sehingga bisa dilakukan isolasi mandiri. Dalam kesempatan itu Gubri kembali mengingatkan kepada perusahaan yang masih banyak karyawannya terkonfirmasi positif untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Karena hingga saat ini, penambahan terbanyak masih dari perusahaan, sehingga perlu ditingkatkan lagi disiplin protokol kesehatan. Termasuk mengkarantinakan orang yang positif di tempat yang aman.

Baca Juga:  H-2 AMJ Gubernur Riau, SK Pj Gubri Belum Keluar

Jangan Anggap Sepele

Pengamat Sosial Mukhlis Ilmi menilai kepatuhan masyarakat dan lemahnya kepedulian dinilai jadi faktor utama yang menyebabkan penyebaran semakin liar. Menurut dia, kebiasaan masyarakat di Riau yang menganggap enteng persoalan Covid-19 ini membuat keadaan semakin buruk. Peningkatan kasus Covid-19 yang naik tajam akhir-akhir ini mestinya jadi pelajaran untuk lebih taat akan protokol kesehatan yang sesuai anjuran pemerintah.

"Kita lihat masih banyak warga yang anggap enteng masalah Covid-19. Seperti di pusat keramaian, pasar, hingga tempat-tempat tongkrongan. Itu ramai dan banyak yang menabrak protokol kesehatan, harusnya saat ini kita lebih waspada," kata Mukhlis kepada Riau Pos belum lama ini.

Saat ini wabah Covid-19 sudah banyak merenggut nyawa. Mulai dari kalangan umum, ASN hingga tenaga medis. Mukhlis menyebut, bahwa persoalan ini harusnya menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat, dan juga tentunya bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang solutif, terutama Pemerintah Provinsi Riau.

"Fenomenanya masih banyak juga warga yang tak percaya akan Covid-19 ini, miris kita melihatnya. Akhirnya Riau sempat berada di posisi 3 tertinggi di Indonesia. Mari kita patuh dan taati protokol kesehatan jika berada di luar untuk menekan angka penyebaran. Dan kalau tak ada kepentingan jangan keluar rumah sementara waktu," tuturnya.

Jajaki Tiga Tempat
Isolasi Alternatif

Pjs Bupati Rokan Hulu (Rohul) Drs H Masrul Kasmy MSi bergerak cepat dalam mengantisipasi penuhnya tempat tidur di empat rumah sakit rujukan penanganan pasien Covid-19. Pasalnya ketersedian tempat tidur di rumah sakit rujukan penanganan Covid- 19 di Rohul hampir penuh. Yakni RSUD Rohul 14 ruangan, Rumah Sakit Surya Insani Pasirpengaraian 2 ruangan, Rumah Sakit Az Zahra Ujung Batu 2 ruangan dan Rumah Sakit Awal Bros Ujung Batu 2 orang dengan total keseluruhan 20 ruang.

 

PEKANBARU, (RIAUPOS.CO) – PENAMBAHAN pasien positif Covid-19 di Riau selama bulan September sungguh luar biasa. Penambahan kasus satu bulan itu mencapai 5.819 atau tiga kali lipat dari kasus Maret-Agustus yang totalnya hanya 1.843 kasus. Tak heran Provinsi Riau selalu masuk dalam kategori lima besar penambahan terbanyak secara nasional.

Anggota Komisi V DPRD Riau Ade Hartati menilai kondisi itu terjadi, salah satunya karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau masih belum serius menangani penyebaran virus. Bahkan, penanganan yang sudah berjalan terlihat sebatas "Makanya saya katakan penanganan Covid-19 di Riau baru sebatas basa-basi Gubernur. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi anggaran yang diperuntukkan bagi penanganan Covid-19. Dari Rp481 miliar yang diperuntukkan, baru direalisasikan sebesar Rp168 miliar saja. Kurang dari setengah. Dengan alasan sisanya dimasukan dalam pos bantuan tidak terduga," ungkap Ade Hartati kepada Riau Pos, Kamis (1/10).

Atas realisasi di atas, Ade melihat Gubernur sendiri tidak punya perencanaan yang komprehensif. Sesuai dengan kewenangan provinsi, lanjutnya, seharusnya gubernur mampu mengkoordinasikan permasalahan penanggulangan Covid-19 ke kabupaten/kota maupun instansi vertikal. Tentunya agar provinsi bisa mendukung apa yang dilakukan instansi vertikal seperti Polda dan Korem dalam penanggulangan di lapangan.

Maka dari itu, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyimpulkan koordinasi lintas pemerintahan otonomi di Riau lemah dan bisa dikatakan tidak berjalan. Hal tersebut dibuktikan tidak adanya program terintegrasi dengan kabupaten/kota yang di inisiasi oleh pemprov. Ia mencontohkan kebijakan swab massal yang harusnya dilakukan oleh pemprov di daerah episentrum pendemi baru, tidak dilakukan. Bahkan banyak keluarga pasien positif Covid-19 tidak dilakukan swab. Begitu juga dengan anggaran yang cukup besar dari realokasi, 3 tahap pertama.

"Sama sekali belum menyentuh masalah substansi. Realisasi kecil dapat dilihat dari pengadaan alat pelindung diri dan alat habis pakai kesehatan lainnya," pungkasnya.

Hal senada juga diungkapkan tokoh masyarakat Riau Datuk Al azhar. Dia menilai Pemprov Riau dan kabupaten/kota harus terus meningkatkan kinerjanya dalam penanganan Covid-19 ini.

Baca Juga:  Jemput Vaksin untuk Genjot Vaksinasi

"Harus ada kebijakan yang lebih tegas dan cara yang lebih keras,"ujar Datuk Al azhar.

Untuk itu menurut Al azhar sebagai wakil pemerintah pusat di Riau, Gubernur Riau perlu mengevaluasi kinerja pemkab/pemko dalam penanganan Covid-19 ini, dan meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menindak kepala daerah otonom yang ‘degil’.

"Saya juga berharap operasi-operasi pengendalian mobilitas dan pengawasan serta penindakan terhadap kerumunan-kerumunan massa kembali dilaksanakan yang melibatkan seluruh kekuatan," harapnya.

Atas tudingan itu Riau Pos belum berhasil mengkonfirmasi Pemprov Riau hingga berita ini naik cetak. Sementara itu Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar mengatakan, banyaknya masyarakat yang melakukan tes swab secara mandiri salah satu faktor penyebab banyak kasus positif di Riau.

"Banyak yang menjalani swab mandiri untuk memastikan kesehatan mereka. Sehingga banyak yang terkonfirmasi positif walau pun tanpa gejala, dan sebagian besar swab mandiri dari perusahaan," katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, untuk data per 1 Oktober, kasus pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Riau, kembali bertambah sebanyak 265 kasus. Sementara sehari sebelumnya, jumlah pasien positif di Riau sebanyak 352 orang.

"Hari ini (kemarin, red) bertambah 264 kasus, tapi untuk dimaklumi dari 264 ini, terbanyak Pekanbaru, 160. Tetapi dari 160 ini, 105 swab mandiri. Kalau orang swab mandiri ini tidak melakukan swab mandiri berarti hanya 50-an orang yang diketahui positif dari kontak tracing," sebutnya.

Namun demikian, lanjut Gubri, justru dengan banyaknya masyarakat yang melakukan swab mandiri bagus. Karena semakin cepat diketahui siapa saja yang positif Covid-19 sehingga bisa dilakukan isolasi mandiri. Dalam kesempatan itu Gubri kembali mengingatkan kepada perusahaan yang masih banyak karyawannya terkonfirmasi positif untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Karena hingga saat ini, penambahan terbanyak masih dari perusahaan, sehingga perlu ditingkatkan lagi disiplin protokol kesehatan. Termasuk mengkarantinakan orang yang positif di tempat yang aman.

Baca Juga:  Karyawan Chevron yang Positif Corona Kondisinya Stabil

Jangan Anggap Sepele

Pengamat Sosial Mukhlis Ilmi menilai kepatuhan masyarakat dan lemahnya kepedulian dinilai jadi faktor utama yang menyebabkan penyebaran semakin liar. Menurut dia, kebiasaan masyarakat di Riau yang menganggap enteng persoalan Covid-19 ini membuat keadaan semakin buruk. Peningkatan kasus Covid-19 yang naik tajam akhir-akhir ini mestinya jadi pelajaran untuk lebih taat akan protokol kesehatan yang sesuai anjuran pemerintah.

"Kita lihat masih banyak warga yang anggap enteng masalah Covid-19. Seperti di pusat keramaian, pasar, hingga tempat-tempat tongkrongan. Itu ramai dan banyak yang menabrak protokol kesehatan, harusnya saat ini kita lebih waspada," kata Mukhlis kepada Riau Pos belum lama ini.

Saat ini wabah Covid-19 sudah banyak merenggut nyawa. Mulai dari kalangan umum, ASN hingga tenaga medis. Mukhlis menyebut, bahwa persoalan ini harusnya menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat, dan juga tentunya bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang solutif, terutama Pemerintah Provinsi Riau.

"Fenomenanya masih banyak juga warga yang tak percaya akan Covid-19 ini, miris kita melihatnya. Akhirnya Riau sempat berada di posisi 3 tertinggi di Indonesia. Mari kita patuh dan taati protokol kesehatan jika berada di luar untuk menekan angka penyebaran. Dan kalau tak ada kepentingan jangan keluar rumah sementara waktu," tuturnya.

Jajaki Tiga Tempat
Isolasi Alternatif

Pjs Bupati Rokan Hulu (Rohul) Drs H Masrul Kasmy MSi bergerak cepat dalam mengantisipasi penuhnya tempat tidur di empat rumah sakit rujukan penanganan pasien Covid-19. Pasalnya ketersedian tempat tidur di rumah sakit rujukan penanganan Covid- 19 di Rohul hampir penuh. Yakni RSUD Rohul 14 ruangan, Rumah Sakit Surya Insani Pasirpengaraian 2 ruangan, Rumah Sakit Az Zahra Ujung Batu 2 ruangan dan Rumah Sakit Awal Bros Ujung Batu 2 orang dengan total keseluruhan 20 ruang.

 

Follow US!
http://riaupos.co/
Youtube: @riauposmedia
Facebook: riaupos
Twitter: riaupos
Instagram: riaupos.co
Tiktok : riaupos
Pinterest : riauposdotco
Dailymotion :RiauPos

Berita Lainnya

spot_img

Terbaru

Terpopuler

Trending Tags

Rubrik dicari