JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Kondisi masyarakat yang kesulitan ekonomi saat pilkada, peluang terjadinya politik uang (money politics), semakin besar.

Menurut Pengamat Politik dari Unand, Doni Hendrik MSOC SC, rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat di saat pandemi Covid-19 ini, menjadikan sebuah peluang untuk melaksanakan money politics, salah satu caranya serangan fajar.

“Dalam sebuah kampanye politik, seorang calon akan memperlihatkan kapasitas dan kemampuan terbaiknya dalam memenangan pertarungan di pilgub dan pilkada. Tetapi, di masa pandemi Covid-19 ini, rendahnya perekonomian masyarakat, menjadikan celah bagi calon untuk berbuat nakal,” ungkapnya.

Apalagi keterbatasan gerakan dan aktivitas masyarakat, membuat peluang tersebut semakin besar, di saat masyarakat butuh asupan bantuan ekonomi oleh berbagai pihak. “Ini yang harus diwaspadai bersama,” terang Doni Hendrik.

Selain itu, Doni Hendrik memandang akan terjadi problematika yang cukup kompleks, saat penyelenggaraan pilkada 2020. Ketakutan tertularnya wabah Covid-19, menghasilkan rendahnya partisipasi politik dari masyarakat, dalam melakukan pemilihan.

“Apalagi pandemi telah menciptakan keterbatasan KPU dan stakeholder dalam mensosialisasikan pilkada 2020 di tengah masyarakat,” jelasnya.

Pengamat Politik dari Unand, Dr Asrinaldi M.Si menilai, kondisi ekonomi yang sulit di masa pademi ini menyebabkan masyarakat akan berpikiran pragmatis dan mengambil keuntungan jangka pendek dengan menerima “bantuan” dari kontestan yang bertarung di pilkada.

Jelang pilkada para calon yang bertarung, akan menjadi baik hati. Apalagi saat pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, mereka akan gencar dalam memberikan bantuan kepada masyarakat, yang mengalami kesulitan ekonomi.

“Apapun istilahnya, siapa yang memberi, tentu akan diterima, dan kondisi ini telah menjadi sebuah “kelumrahan” di tengah masyarakat yang sangat sulit, dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari,” paparnya.

Pakar Sosiologi Politik dari Universitas Negeri Padang (UNP) Dr Eka Vidya Putra SSos MSi memandang, money politics selalu terjadi saat ajang pemilu.

“Tidak hanya di masa pandemi seperti saat ini, money politics atau serangan fajar kerap terjadi selama perjalanan pemilu bangsa Indonesia yang dipengaruhi oleh fakator budaya, ekonomi, politik hukum dan sosial. Walau bagaimanapun, money politics dan serangan fajar tersebut ibarat kentut. Ia ada tetapi sulit dibuktikan,” jelasnya.(hsn/jpg)

JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Kondisi masyarakat yang kesulitan ekonomi saat pilkada, peluang terjadinya politik uang (money politics), semakin besar.

Menurut Pengamat Politik dari Unand, Doni Hendrik MSOC SC, rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat di saat pandemi Covid-19 ini, menjadikan sebuah peluang untuk melaksanakan money politics, salah satu caranya serangan fajar.

“Dalam sebuah kampanye politik, seorang calon akan memperlihatkan kapasitas dan kemampuan terbaiknya dalam memenangan pertarungan di pilgub dan pilkada. Tetapi, di masa pandemi Covid-19 ini, rendahnya perekonomian masyarakat, menjadikan celah bagi calon untuk berbuat nakal,” ungkapnya.

Apalagi keterbatasan gerakan dan aktivitas masyarakat, membuat peluang tersebut semakin besar, di saat masyarakat butuh asupan bantuan ekonomi oleh berbagai pihak. “Ini yang harus diwaspadai bersama,” terang Doni Hendrik.

Selain itu, Doni Hendrik memandang akan terjadi problematika yang cukup kompleks, saat penyelenggaraan pilkada 2020. Ketakutan tertularnya wabah Covid-19, menghasilkan rendahnya partisipasi politik dari masyarakat, dalam melakukan pemilihan.

“Apalagi pandemi telah menciptakan keterbatasan KPU dan stakeholder dalam mensosialisasikan pilkada 2020 di tengah masyarakat,” jelasnya.

Pengamat Politik dari Unand, Dr Asrinaldi M.Si menilai, kondisi ekonomi yang sulit di masa pademi ini menyebabkan masyarakat akan berpikiran pragmatis dan mengambil keuntungan jangka pendek dengan menerima “bantuan” dari kontestan yang bertarung di pilkada.

Jelang pilkada para calon yang bertarung, akan menjadi baik hati. Apalagi saat pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, mereka akan gencar dalam memberikan bantuan kepada masyarakat, yang mengalami kesulitan ekonomi.

“Apapun istilahnya, siapa yang memberi, tentu akan diterima, dan kondisi ini telah menjadi sebuah “kelumrahan” di tengah masyarakat yang sangat sulit, dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari,” paparnya.

Pakar Sosiologi Politik dari Universitas Negeri Padang (UNP) Dr Eka Vidya Putra SSos MSi memandang, money politics selalu terjadi saat ajang pemilu.

“Tidak hanya di masa pandemi seperti saat ini, money politics atau serangan fajar kerap terjadi selama perjalanan pemilu bangsa Indonesia yang dipengaruhi oleh fakator budaya, ekonomi, politik hukum dan sosial. Walau bagaimanapun, money politics dan serangan fajar tersebut ibarat kentut. Ia ada tetapi sulit dibuktikan,” jelasnya.(hsn/jpg)