JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Retaknya hubungan Jokowi dengan PDIP, sekaligus kekalahan dalam Pilpres 2024, membuat PDIP potensial menjadi oposisi. Partai berlambang banteng itu bahkan telah siap untuk menjadi oposisi dari pemerintah.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa PDIP siap berada di luar struktur pemerintah untuk berjuang memberikan check and balances. Berkaca dari Pemilu 2004 dan 2009, PDIP berhasil menunjukan kualitas di luar struktur pemerintah dengan baik. “Indonesia ini tidak dikenal oposisi, tapi di luar struktur pemerintah,” ujarnya.
Bahkan, banyak apresiasi saat PDIP berada di luar struktur pada pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. “Ini adalah perjuangan patriotik,” paparnya usai pertemuan Ketum Partai Pendukung Ganjar-Mahfud di Gedung High End, kemarin.
Belajar dari periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, tidak baik bila menyandarkan kekuatan hanya pada satu sosok. “Kondisi itu justru berpotensi membuat penguasa haus kekuasaan hingga memanipulasi hukum. Yang akhirnya menimbulkan kecurangan dalam pemilu,” ujarnya.
Menurutnya, berada di luar struktur pemerintah itu bertugas untuk mendukung kebijakan pro rakyat. Namun, bila ada kebijakan tidak pro rakyat tentunya akan bersikap. “Selain berjuang di luar pemerintah, PDIP akan berjuang di DPR. Melalui jalur parlemen,” tegasnya.
Namun begitu, saat ini PDIP masih fokus untuk memantau rekapitulasi suara di KPU. Sebab, hasil Pilpres itu bukan berdasarkan quick count, melainkan berdasarkan rekapitulasi suara berjenjang dari TPS hingga ke pusat. “Kita tunggu hasil rekapitulasi suara di KPU,” ujarnya.
Sementara ITU, hubungan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Joko Widodo tidak harmonis. Jokowi dianggap semakin membelot dari partai karena Gibran mencalonkan diri sebagai wakil dari Prabowo. Beberapa kali acara Istana tidak dihadiri Megawati. Misalnya saja saat pelantikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada November lalu.
Jokowi pun menunjukkan hal serupa. Saat ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan pada 10 Januari lalu, dia absen dengan dalih ada kunjungan ke luar negeri.
Namun ketika pemilu akan berakhir, kabar burung rujuknya Mega dan Jokowi santer. Nama Sultan Jogjakarta yang sekaligus Gubernur DI Jogjakarta disebut akan menjadi penjembatan agar keduanya bertemu. Kemarin (15/2) Jokowi pun angkat bicara terkait hal ini. Dia tidak menampik adanya kemungkinan pertemuan itu. “Yang namanya silaturahmi, dengan semua tokoh-tokoh bangsa itu sangat baik. Untuk negara ini sangat baik,” tuturnya.(jpg)
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali menegaskan pihaknya tidak menampik jika Ketua Umum Nasdem Surya Paloh bakal melakukan pertemuan dengan elit parpol di luar Koalisi Perubahan. Bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, salah satunya. Namun, Ali tidak menyebut kapan pertemuan itu akan dilakukan.
Di sisi lain, saat konferensi pers Rabu (14/2) malam, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang juga cawapres nomor urut 1, belum mau berbicara mengenai kemungkinan koalisi atau oposisi. Muhaimin justru meminta caleg-caleg PKB, dan partai pendukung Amin untuk terus mengawal suara. ”Jangan lengah, jangan terpengaruh dengan apa pun yang dimainkan,” ucapnya.
Sementara itu, Sekjen Gerindra yang juga Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Ahmad Muzani mengatakan, komunikasi dengan pihak-pihak di luar koalisi telah terjadi. “Sudah (komunikasi),” ujarnya. Namun, itu baru komunikasi awal. Sehingga pihaknya belum bisa membeberkan lebih jauh. “Baru omon-omon,” imbuhnya.(idr/lyn/tyo/far/jpg)
